Bahasa Politik dan Politik Bahasa

Sirikit Syah

Dalam perkuliahan Bahasa Jurnalistik, pada bagian akhir, biasanya saya bandingkan dua hal ini: apa beda bahasa politik dan politik bahasa? Bahasa politik adalah bahasa yang sering digunakan dalam berita-berita politik. Kosakatanya misalnya ‘reshuffle kabinet’, ‘”, dan sejenisnya. Kalau politik bahasa? Pada jaman Orde Baru, politik bahasa digunakan untuk eufemisme (menghaluskan makna), sehingga kejadian/keadaan sebenarnya tak tampak nyata. Kosakatanya misalnya: desa tertinggal (untuk desa miskin), rawan pangan (untuk kekeringan dan kelaparan), malnutrisi (untuk kurang makan), diamankan (untuk penculikan atau pengamanan). Seseorang bisa saja ‘diamankan’, dan dia sebetulnya tidak menjadi aman: mungkin pulang babak belur atau pulang tinggal nama.

Di dunia internasional juga diterapkan politik bahasa untuk mengelabui atau menyesatkan pemahaman publik. Noam Chomsy banyak mengupas masalah ini dalam buku-bukunya, antara lain Manufacturing Consent dan International Terrorism. Chomsky tak henti-hentinya mengkritik media barat atas penggunaan kata ‘terorisme’ dan ‘teroris’ yang sering salah tempat. Anak-anak Palestina melempari tank dengan batu, misalnya, oleh media Israel dan barat sering disebut sebagai ‘teroris’. Di lain pihak, tentara Israel yang menembaki penduduk tak berdosa di kamp pengungsian disebut ‘tindakan pencegahan’ (mencegah tumbuhnya terorisme), atau ‘tindakan pembalasan’ (membalas serangan). Sebelum 1993, Yasser Arafat adalah ‘teroris’. Setelah 1993 (bersalaman dengan Yitshak Rabin di Gedung Putih), dia menjadi tokoh perdamaian dan menerima Nobel Perdamaian tahun itu, bersama Rabin. Jadi, seseorang teroris atau bukan, tergantung Presiden AS!

Hal lain yang disoroti Chomsky, media barat sering menyebut “moderat” pada negara-negara Arab atau Timur Tengah yang sependapat dengan kebijakan pemerintahan barat (AS atau Inggris). Yang tidak sependapat disebut “negara fundamentalis” atau “pembangkang”. Di Amerika sendiri ‘patriotisme’ dimaknai “pro-perang Irak”. Maka, warga negara yang anti perang dan berdemo, dicap tidak patriotik. Mobil-mobil mereka dirusak ketika diparkir di supermarket. Kalau mereka penyanyi, kasetnya tidak diputar di radio (jaringan radio terbesar di AS, Clear Channel, milik sahabat President Bush). Kalau dia aktor, seperti Sean Penn, Susan Sarandon, dan Timothy Hutton, kontraknya main film dibatalkan. (Saat ini Sean Penn sedang menuntut sebuah produser film yang membatalkan kontraknya).

Dalam pertemuan ASEM (Asia and Europe Meeting) Oktober tahun ini, salah satu isu yang diangkat adalah “ketakutan terhadap terorisme telah menghilangkan hak-hak rakyat sipil”: peradilan tidak berjalan sebagaimana mestinya, pemerintah boleh menggeledah laci-laci di rumah Anda atau bahkan mengangkut komputer Anda tanpa alasan (kecuali semangat patriotisme tadi-yang memang telah menjadi undang-undang).

Di Indonesia, di era Reformasi, terjadi kebalikan dari eufemisme, yaitu ‘pengerasan’ makna kejadian/peristiwa. “Bila Mega kalah, banjir darah”, adalah salah satu headline suratkabar pada Pemilu 1999. “Jihad ke Ambon!” kata headline lain dengan foto laki-laki berbaju putih mengangkat pedang, tahun 2000. “Umat Kristen Dibantai”, “Bom Meledak Lagi”, “Madura Harus Nyingkir”, dstnya.

Lalu di era pemerintahan Megawati ada bahasa politik yang lucu-lucu. Pak Djoko, tokoh radio dan penasehat PRSSNI Jatim sampai berniat mengumpulkannya dalam buku. Misalnya: “Bagaimana seseorang dapat mengusulkan kenaikan gaji direksi sebuah BUMN kepada menteri, lalu dia sendiri sebagai menteri menyetujui?” (Kasus gaji Direksi Pertamina, dimana Laksamana Sukardi adalah Komisaris yang mengusulkan kenaikan gaji, merangkap Menteri BUMN yang menyetujui usulan). Lalu ada juga, “Mengapa Indosat yang neraca keuangannya sehat kok malah dijual?” Jawaban Menteri Keuangan, “Lha, kalau tidak sehat kan tidak laku dijual.” Dan, “Mengapa anak-anak sekolah diberi susu basi penuh belatung?” Jawaban Dinas Pendidikan, “Itu kecelakaan.” Pak Djoko dan saya bersemangat mengumpulkan “bahasa-bahasa politik” ini dan rencananya akan diberi judul “Mati Ketawa di Era Reformasi”.

Saat ini, di kalangan pers terjadi juga politik bahasa. Barang siapa menggugat pers ke pengadilan, dia dianggap mengancam kebebasan pers. Ini merupakan intimidasi kepada siapapun (terutama korban pemberitaan) untuk tidak coba-coba menggunakan jalur hukum. Memang jalur Hak Jawab dianjurkan (tidak wajib) dan jalur damai adalah pilihan terbaik. Namun jalur damai di luar pengadilan tidak memberi informasi pada publik (konsumen media) mengenai informasi mana yang benar atau salah, pihak mana yang telah keliru. Pertanyaan lebih jauh adalah: bagaimana kalau pers mengancam kebebasan warga negara? Di Indonesia tak ada UU yang melindungi privasi. Baru pada Pedoman Perilaku Penyiaran yang disusun oleh Komisi Penyiaran Indonesia ada pasal  perlindungan terhadap privasi, termasuk privasi public figure dan selebriti.

Ini sebuah persoalan super sensitive, karena menyangkut pers. Dengan dimuatnya tulisan ini dan ‘lolos’nya bagian ini dari gunting editor, menunjukkan masih ada pers yang bertanggungjawab dan siap menghadapi konkuensi pers bebas. Pers bebas artiya, pers bebas pula dikritik.

2005

Perihal LKM Media Watch
Mass media are watchdogs. But who watch the media? Let's do it together. Watch this very powerful entity, for better journalism, better Indonesia, better world. http://www.sirikitsyah.wordpress.com

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s