PEMBERITAAN BERORIENTASI PEMIRSA/PENDENGAR

Oleh Sirikit Syah

Ketua Lembaga Konsumen Media (Media Watch!)

Disampaikan pada pelatihan wartawan media siaran di bidang Etika & Hukum Pers, diselenggarakan oleh LKM, Hotel Elmi Surabaya, 15-16 Juli 2000

1. Pers Indonesia, Kapitalis atau Partisan?

Setelah era kemerdekaan pers, banyak orang berpikir, pers Indonesia semakin maju, utamanya pada kuantitas. Data menunjukkan sebaliknya. Tiras surat kabar & majalah menurun meskipun jumlah penerbitan meningkat. Jumlah penerbitan surat kabar antara tahun 1997 ke 1999 naik 378,5% tetapi tirasnya secara keseluruhan turun 6%. Jumlah majalah naik 341% tetapi tirasnya turun 4,7%. Jumlah tabloid naik 1007% tetapi tirasnya hanya naik 35,4%. Jumlah televisi dari 6 menjadi 12 (lisensi), sedang radio dari 748 kini 1100. Pada awal reformasi, tahun 1988, memang minat baca naik pesat. Tetapi dua tahun belakangan ini, tiras turun. Penyebabnya antara lain a) konsumen media massa jenuh dengan pemberitaan yang dianggap tidak memenuhi atau sesuai kebutuhan mereka, atau b) daya beli turun.

Bila menganut aliran kapitalis, pers memang harus memenuhi selera/tuntutan pasar. Tetapi pasar mana yang diikuti oleh pers Indonesia sekarang? Pers tampak lebih berorientasi kepada kepentingan politik daripada kepentingan publik –kecuali dalam hal penerbitan bernuansa pornografis. Memang terjadi konglomerasi media massa, sebagai salah satu indikasi kapitalisme dalam industri pers. Jawa Pos group, misalnya, kini memiliki 82 perusahaan media. Tetapi jaringan konglomerasi media itu tampaknya lebih dimanfaatkan untuk menyuarakan kepentingan politik daripada memenuhi selera publik. Data turunnya tiras membuktikan hal itu. Meskipun konsumen media telah ‘berteriak-teriak’ karena jenuh pada berita konflik politik, media massa mengabaikan publiknya dan tetap berkutat dengan konflik tersebut, dengan mengambil risiko tiras turun. Ini bukti bahwa media massa lebih mengutamakan kepentingan politik daripada publik.

Data dari siaran Interaktif Radio SS dengan LKM juga menunjukkan, lebih banyak orang berhenti berlangganan atau membaca koran. Ada yang beralih ke berita radio dan televisi. Namun ada juga yang ‘sebal’ dengan berita televisi, terutama talk show politik, lalu berhenti pula menonton televisi. Pada siaran tanggal 4 Juli 2000 misalnya, dari 11 penelepon (audience), 10 menyatakan berhenti membaca/berlangganan koran.

2. Kebutuhan Rakyat atau Pendiktean Pers?

Pers selalu berdalih ‘ini kebutuhan publik, buktinya laku’. Seperti disebutkan terdahulu, penerbitan pornografis mungkin mengalami peningkatan tirasnya. Siaran radio konsultasi seks, semakin populer. Namun benarkah pornografi merupakan tuntutan publik?

Sesungguhnya publik tidak pernah menyatakan kebutuhannya akan informasi pornografis di media massa. Publik melahap hal itu setelah pers menyajikannya. Tersedia lebih dahulu, baru disambut oleh publik. Seandainya pers tidak mendahului, tidak ada anggota publik yang menuntut informasi pornografis. Jadi, pornografi adalah ‘pendiktean’ kebutuhan publik oleh pers.

Ini juga berlaku pada berita non-pornografi. Cakrawala Anteve selalu mengawali programnya dengan berita berdarah. If it bleeds, it leads. Berita mengandung darah akan memimpin. Ada potongan mayat, bercak darah di dinding, tawuran massal, dan sejenisnya. Apakah itu kebutuhan publik? Seluruh TV Swasta menayangkan program talk show Indonesia Baru yang makin lama makin tidak menarik. Banyak orang kemudian beralih ke TVRI, menonton Dunia Dalam Berita. Kelima TV Swasta itu memenuhi kebutuhan siapa? Dan apa itu bukan monopoli informasi?

CNN pernah melakukan hegemoni publik di seluruh dunia melalui penyiaran secara terus menerus OJ Simpson, seorang bintang sepak bola AS yang dituduh membunuh istrinya. Program Headlines berdurasi 30 menit didominasi berita itu, yang ditampilkan hampir setiap hari selama satu tahun melalui saluran CNN Internasional. Jangankan bagi penonton CNN di Asia, penonton CNN di Inggrispun keberatan dengan tayangan tentang olah raga yang hanya ada di AS dan bintangnya (yang kemudian jadi tertuduh) sama sekali tidak dikenal di luar AS. Ini sebuah pemaksaan konsumsi informasi oleh media massa.

3. Reaksi Publik Karena Pemberitaan Insensitive

Di LA, tahun 1992 pernah terjadi pembumihangusan kota karena kasus LAPD vs Rodney King yang kebetulan warga kulit hitam. Pakar pers akan memandang kerusuhan itu disebabkan tidak adilnya proses pengadilan –yang memang mengandung kebenaran. Tetapi penulis melihat ada kontribusi insentivity (ketidakpekaan) media massa –dalam hal ini televisi- karena menayangkan adegan pemukulan Rodney oleh polisi LA secara berulang-ulang setiap hari. Ini menimbulkan provokasi.

Tahun 1998 juga di LA, para pemirsa televisi memprotes televisi setempat karena menayangkan seseorang yang menembak diri sendiri di depan kamera televisi. Orang itu mati di depan pemirsa televisi dan itu disiarkan langsung. Para pemirsa mengkuatirkan dampak penayangan langsung proses bunuh diri itu bagi anak-anak

Radio PTPN Surakarta juga mengalami protes massa ketika menyiarkan program talk show yang dianggap berbau penodaan terhadap agama. Masih banyak lagi contoh reaksi publik (konsumen media) pada lembaga media siaran karena pelanggaran etika, hukum, maupun ketidakpekaan atas nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat.

4. Kebohongan yang Dilakukan Media

Tidak seperti di media cetak, di mana ‘rekayasa’ nara sumber lebih mudah dilakukan (nara sumber yang tidak diidentifikasikan), di media siaran hal ini tidak mungkin dilakukan, karena nara sumber teridentifikasi melalui gambar dan atau suara. Oleh sebab itu, kebanyakan orang akan beranggapan bahwa televisi merupakan eye witness (saksi mata) dan sangat dapat dipercaya.

Sesungguhnya kecanggihan tehnologi, selain berdampak positif, juga berdampak negatif bagi perkembangan kualitas pemberitaan media siaran. Ini memudahkan dilakukannya peliputan oleh para amatir yang bermodalkan kaset rekamnan (untuk radio) dan kamera home video (untuk televisi). Kasus LAPD vs Rodney King di LA 1992 yang menyebabkan kerusuhan rasial dan bumi hangus kota dipicu visualisasi amatir dengan home video (adegan pemukulan Rodney bertubi-tubi oleh polisi LA kulit putih). Globalisasi informasi juga memarakkan tumbuhnya freelancer amatir yang tidak memiliki kapabilitas dan integirtas memadai.

Bahkan reporter dan kamareman profesionalpun dapat menyalahgunakan kecanggihan tehnologi untuk menyesatkan pemirsanya. Sebuah jaringan televisi nasional AS menayangkan berita dari pabrik nuklir Ukraina setelah musibah Chernobyl. Kelak diketahui itu gambar di pabrik nuklir Italia. Tahun 1989 CBS menayangkan rekaman gambar freelancer tentang situasi di Afganishtan. Nyatanya itu dibuat di Pakistan.

Tahun 1997 sebuah stasiun TV swasta di Indonesia pernah menayangkan gambar orang lain (peserta kontes mirip Soekarno) ketika memberitakan kasus tuduhan subversif terhadap Romo dari Divisi 10 Malang yang kebetulan juga suka berdandan a la Soekarno. Orang yang gambarnya ditayangkan dalam konotasi subversif tersebut, tentu tidak terima. Persoalan diselesaikan. Tetapi publik luas telah mendapatkan informasi yang keliru.

5. Etika Media Siaran

Di Indonesia memang belum ada kode etik jurnalistik yang khusus diciptakan untuk mengatur wartawan media siaran, utamanya wartawan radio. Sebelum era reformasi, wartawan media siaran mengacu pada Kode Etik PWI. Kemudian ada KE AJI, lalu yang terakhir KEWI. Untuk televisi sudah ada KE IJTI.

Di Amerika Serikat etika jurnalistik media siaran meliputi tiga cakupan, yaitu:
a. Standar siaran (objectivity, accuracy, libel, fairness)
b. Perilaku wartawan (conflict of interest, privacy, disorder/ketidaktertiban, situasi panik, pengaturan/staging, kamera atau microphone tersembunyi)
c. Akses liputan (di pengadilan, kepolisian, rumah sakit, catatan/dokumen pemerintah, rapat/pertemuan pemerintah, dsb).

Kasus-kasus dengan masyarakat atau nara sumber, biasanya bersinggungan dengan tiga wilayah tersebut di atas. Ada baiknya Komisi Siaran yang akan dibentuk memperhatikan persoalan standar, perilaku, dan akses bagi kinerja praktisi siaran ini. Ini selain dapat meningkatkan mutu produk siaran berita, juga meminimalkan konflik antara masyarakat/nara sumber dengan lembaga media siaran.

6. Memenuhi Kebutuhan Publik

Pers mesti kembali kepada apa yang pernah dicanangkan oleh Rosihan Anwar bahwa ‘tanggungjawab pers yang paling utama adalah kepada publiknya’. Juga gagasan Paul H. Weaver, mantan penulis dan redaktur Fortune Magazines yang kemudian menjadi kritikus media, bahwa pers harus melayani publiknya yang terutama, bukannya para pemasang iklannya.

Di Indonesia, pada saat ini masyarakat terkesan jenuh dengan media cetak yang tampak asyik sendiri dengan agenda politik tertentu. Ini merupakan peluang bagi media siaran (radio & televisi) untuk memainkan peranannya. Berorientasi kapitalis di industri media massa bukan sesuatu yang tabu, bila orientasinya adalah kebutuhan publik. Tentu, di negara yang tengah mengalami masa transisi ke arah bemokrasi ini, media siaran diharapkan tidak melupakan unsur pendidikan rakyat. Ini dapat dilakukan dalam pilihan nara sumber, penggunaan bahasa, proporsi pemberitaan, dan seterusnya.

Surabaya, 14 Juli 2000

Perihal LKM Media Watch
Mass media are watchdogs. But who watch the media? Let's do it together. Watch this very powerful entity, for better journalism, better Indonesia, better world. http://www.sirikitsyah.wordpress.com

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s