Jurnalisme Halaman Depan

Kolom Antara.com

Senin pagi tanggal 12 September kemarin, saya dikejutkan halaman depan koran Jawa Pos. “Ojek Tewas, Warga Ambon Bentrok”. Berita dan foto Headline memenuhi lebar koran, tujuh kolom penuh. Fotonya spektakuler dan dramatis. Miris juga membaca berita itu, teringat peristiwa 1999-2002. Apakah Maluku kembali berdarah? Konflik horisontal lagi?

Tapi anehnya, Kompas di hari yang sama tak sedikitpun menyinggung berita itu di halaman depan. Tidak sebagai HL, atau berita kedua, bagian kiri atau kanan, atau bawah. Tidak ada. Kompas memilih HL yang “kurang bunyi”: Pemberdayaan Belum Efektif (ekonomi-urbanisasi); dan malah memberitakan peristiwa nun jauh di belahan bumi yang lain, peringatan 9/11 di New York, AS, di halaman depan (Tragedi 9/11, Suasana Duka Masih Terasa Kuat di AS). Karena penasaran, apakah kejadian Ambon ini ada sungguh, sudah kadaluarsa, atau Jawa Pos yang terlalu membesar-besarkannya, saya telusuri terus Kompas halaman demi halaman. Akhirnya ketemu juga berita itu, tanpa foto, di halaman dalam/belakang – halaman 15, dengan judul super soft: “Situasi Ambon Sudah terkendali”. Fotonya 3 kolom 10 cm.

Kontroversi Rektor UI dan PR Media Massa

Artikel Opini untuk Sinar Harapan

Masyarakat Indonesia dikejutkan oleh berita derasnya serangan terhadap Rektor UI Prof. Dr Gumilar Sumantri. Kami semua terkejut, karena bukankah justru di tahun-tahun belakangan ini peringkat UI sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik di dunia naik? UI juga masih menjadi perguruan tinggi yang paling diminati calon mahasiswa Indonesia; dan ada mega proyek Perpustakaan Pusat yang akan menjadi perpustakaan terbesar di Asia.

Rektor diserang oleh para kritikusnya karena pada 22 Agustus 2011 lalu UI memberikan gelar doktor Honoris Causa kepada Raja Arab Saudi. Alasan pemberian gelar dianggap tidak tepat. Menurut versi UI, pemberian gelar doktor Honoris Causa ini karena Raja berjasa pada perkembangan kemanusiaan, IPTEK dan menjadikan saudi sebagai pusat peradaban Islam modern. Menurut pemrotesnya, tiga hal ini jauh dari kenyataan. Antara lain,  Saudi dianggap memiliki catatan buruk atas HAM. Tentang prestasi IPTEK, mungkin ada sudut pandang berbeda dalam memaknai “perkembangan IPTEK”. Menyulap padang pasir kering kerontang menjadi pusat peternakan (ranch) terbesar di dunia tentu mengagumkan bagi sebagian orang (membayangkan teknologi pengairannya), tapi remeh temeh di mata orang lain.

Fungsi Utama Media: Sampaikan Informasi

LKM Media Watch ( Antaranews.com ) 

Tampaknya ini persoalan sederhana. Semua orang juga tahu bahwa fungsi media yang utama adalah menyampaikan informasi. Namun ini perlu saya ulang dan saya tegaskan berkali-kali, supaya media tetap ingat. Juga supaya media massa tak didominasi berita hiburan (=gosip selebriti) atau iklan.

Nah, apakah berita tentang Nazarudin yang menghiasi halaman depan semua media arus utama di Indonesia sejak bulan Mei 2011 termasuk memenuhi fungsi informasi? Tentu ada yang merasa sudah tercukupi dan terpuasi. Namun tak sedikit pula yang merasa tak mendapat info apa-apa (maksudnya yang siginifikan, bukan sekadar tong kosong nyaring bunyinya). Ada juga  yang tak melihat perkembangan (progress) dari kasus suap dan korupsi Wisma Atlet. Semua seperti berjalan di tempat atau mundur atau kesana kemari tak sampai jua ke tujuan: pembongkaran kasus suap itu.

Watch the Dog!

LKM Media Watch ( Antaranews.com )

Di era Orde Baru, pers Indonesia yang seharusnya menjadi watchdog (anjing penjaga), malah menjadi watched-dog, anjing yang diawasi (oleh penguasa). Di awal era Reformasi, pers yang diberi kebebasan, menjadi wild dog, bahkan mad dog. Pers yang langsung bebas tanpa mengalaman dan pelatihan memadai dalam menggunakan kebebasannya itu, lalu kerap melanggar etika pers, norma masyarakat, bahkan melanggar hukum.

Sekarang, pers sudah tidak seliar di awal Reformasi. Kualitas jurnalistik membaik. Mudah-mudahan saja pers tak menjadi lapdog, anjing yang dipangku dan dielus-elus oleh pemiliknya. Siapa pemilik pers lapdog? Bisa pengusaha, partai politik, bahkan penguasa yang berkepentingan mempengaruhi opini publik. Oleh sebab itu, masyarakat harus menjalankan perannya mengawasi media, sesuai amanat UU Pers No 40/1999 Pasal 17.

Watch the dog! Apa yang mesti di-watch? Saat ini misalnya, tiba-tiba muncul berita Umar Pathek. Kita kuatir berita Umar Pathek akan mengacaukan konsentrasi wartawan. Berita Nazarudin menjadi kabur. Menutup-nutupi informasi atau mengaburkannya, adalah salah satu bentuk manipulasi informasi. Pers yang tendensius tak hanya memlintir atau melakukan framing, tetapi juga sengaja mengabaikan fakta tertentu.

Media Massa Menyunting dan Memilih Fakta

Apa boleh buat? Banyak tokoh/narasumber tak suka pada kenyataan bahwa media memilih fakta dan memotong pernyataan. Tapi itulah karakter media. Tak bisa tidak. Kita tak bisa membayangkan bagaimana media dapat memuat semua fakta. Ada terlalu banyak fakta dan data di luar sana, sementara space dan durasi terbatas. Sangat wajar, bahkan harus, media menggunting, memotong, sesuai ketersediaan halaman dan durasi tayang.

Nah, bisakah media disalahkan karena “memotong statement” narasumber? Tentu saja tidak. Bisakah media disalahkan karena “memilih bagian tertentu dari statement”? Tergantung. Media tentu akan memilih kutipan yang memenuhi kriteria layak berita. Sesuatu yang biasa-biasa saja tak akan dimuat atau akan digunting di ruang edit. “Gitu aja kok repot” adalah favorit media ketika mengutip almarhum Gus Dur, meskipun banyak kalimat lain yang lebih bernas. Pilihan itu memenuhi unsur “kontroversial” dalam kriteria layak berita.