Kalimat di atas seolah-olah haji itu berraaatt banget, sampai disebutkan “mereka rela berhaji meski .. …”.

Entah yang logika bahasanya terbalik reporter atau redakturnya?

Mungkin maksudnya: ” …… Mereka rela bermalam di pinggir jalan, demi bisa menunaikan ibadah haji.”

Ya. Bahasa membentuk dunia, tidak mencerminkannya. Bahasa tak lagi sekadar alat menyampaikan kabar, pesan, informasi. Bahasa adalah pesan itu sendiri. Bahasa dapat menyampaikan peristiwa konflik secara damai (membentuk dunia yang damai) atau secara penuh kebencian (menciptakan dunia yang saling bermusuhan). Roger Fowler, dosen bahasa di Universitas East Anglia, mengingatkan para mahasiswanya, pembaca media, dan juga para jurnalis, bahwa “Language can shape, rather than mirror, the world”.

Fowler memang melakukan studi yang cukup intens tentang bagaimana bahasa digunakan oleh media massa untuk membangun gagasan dan kepercayaan. “Language is not neutral, but a highly constructive mediator,” katanya dalam pengantar bukunya Language in the News, Discourse and Ideology in the Press (1991). Sebetulnya studi ini bukan hal baru di kalangan linguist (ahli linguistik). Noam Chomsky sudah lama menyoroti bagaimana media membelokkan makna sebenarnya dari realita, bagaimana media dipenuhi agenda setting dari para pemiliknya, dan bagaimana media –melalui bahasa yang digunakan- dapat menyesatkan pengetahuan atau opini publik (misleading).

Contoh paling jelas untuk teori ini di masa kini adalah kasus Ahmadinejad. Dalam sebuah jumpa pers dia menyebutkan bahwa Iran akan membangun sebuah reaktor nuklir sebagai rekayasa teknologi demi kepentingan rakyat Iran: sumber daya untuk pengadaan listrik, misalnya. Namun wartawan CNN menterjemahkan “teknologi nuklir” itu dengan istilah lain, yakni “senjata nuklir”. Perbedaan makna dua kata itu amat besar dan besar pula dampaknya. Akibatnya dapat diduga. Berita “Iran membangun senjata nuklir” merebak tak terkendali, banyak media di seluruh dunia mengutip demikian dan pembaca atau pemirsa televisi di seluruh dunia dibuat percaya bahwa itulah yang terjadi.

Kesalahan pilihan kata, susunan kalimat, sengaja atau tidak, dapat menyimpangkan makna sesungguhnya dari realita. Ahmadinejad diserang dari berbagai penjuru dunia, dikecam, dikutuk, didatangi badan dunia untuk memeriksa dugaan pembangunan senjata nuklir, dst. Ahmadinejad langsung melakukan banning (pelarangan) pada CNN untuk meliput di Iran. Sengketa ini akhirnya disudahi setelah CNN mengakui kesalahannya (dengan alasan, kurang paham beda kedua kata itu dalam bahasa Parsi), dan CNN kembali meliput di Iran. Namun mengubah pandangan khalayak dunia tentang Iran dan senjata nuklir, tak semudah proses dama Ahmadinejad-CNN, bukan?

Di Indonesia, kerap kita jumpai istilah-istilah yang juga membentuk dunia kita. Karena banyaknya kata “teroris” dan “jihadis” digunakan oleh kepolisian, yang dikutip media begitu saja; rakyat berpikiran bahwa Indonesia adalah dunia yang mencekam. Indonesia adalah sarang teroris dan jihadis. Dunia yang terbentuk di kepala khalayak tentang “Islam radikal” dan “Islam fundamentalis”, akhirnya membuat kita kerap curiga pada orang yang memelihara jenggot, yang celananya cekak/cingkrang, yang pakai gamis. Bahkan kita jengah melihat orang membawa-bawa Al Quran; tetapi biasa saja melihat orang membawa botol minuman keras atau majalah porno. Inilah dunia yang diciptakan media melalui bahasa: bahwa Al Quran lebih mencurigakan/membahayakan daripada majalah porno.

The language is the message. Ini menggarisbawahi Marshal McLuhan, pakar media, yang mengatakan “The medium is the message” (medianya adalah pesannya). Media massa, dalam menyampaikan pesan, bisa menggunakan bahasa dan gambar. Gambar provokatif –misalnya karikatur Nabi Muhammad di koran-koran terbitan Eropah- adalah pesan yang akan ditangkap oleh umat Muslim sebagai “tidak damai”, alias “memancing kemarahan” dan “memicu kebencian”. Gambar-gambar mencekam dari Papua belakangan ini akan dengan mudah menghapus potret kemajuan pembangunan di kawasan itu.

Sebuah harian di Surabaya pernah membuat judul Headlines dengan banner berwarna merah darah “Lekok Masih Mencekam” (Lekok adalah suatu daerah di Pasuruan-Probolinggo yang sedang mengalami sengketa tanah antara penduduk yang mayoritas suku Madura dengan TNI AL). Judul itu tidak merefleksikan adanya negosiasi damai antara kedua belah pihak yang sedang berlangsung pada saat berita dibuat. Bahasa dalam judul itu ingin mendesakkan pesan, dan menciptakan gambaran ‘dunia’ pada pembacanya, bahwa wilayah itu masih mencekam. The language is not mirroring the reality, but shaping a new reality.

Media massa di Indonesia juga kerap menggunakan bahasa yang mengandung hate speech (kebencian) dan judgment (penghakiman). Untuk kerusuhan di Papua, tak jarang media menggunakan judul “Pengacau” atau “Separatis”, tanpa dapat memverifikasi makna kata-kata itu dalam definisi yang dapat dipertanggungjawabkan. Bisa jadi para “pengacau” itu tak bermaksud “separatis”, namun hanya “protes atas ketidakadilan ekonomi”.

Pada hari tulisan ini dibuat, Kompas memakai judul berita utama: “Jakarta Makin Menakutkan”. Bahasa ini melanggar standar jurnalistik presisi yang sudah lama dianut Kompas sendiri (precision journalism), yakni menggunakan kata/bahasa yang bermakna akurat. Adjective (kata sifat) jelas bukan pilihan baik untuk judul berita, apalagi HeadLines. Lebih jauh dari itu, melabel Jakarta sebagai “menakutkan” dalam sebuah judul HL, dapat membuat warga Jakarta ketakutan pergi keluar rumah. Apalagi gambar yang menyertai HL ini adalah sketsa kota Jakarta berwarna hitam gelap, dengan judul berwarna merah “Kejahatan mengincar warga Jakarta”. Ini terkesan menakut-nakuti.

Harian Jawa Pos memilih kata lain di Cover Story-nya, yang tak kalah “judgmental” (menghakimi). Judul Hlnya “”Dijajah” Sinyal Seluler Malaysia”. Kata “Dijajah” memang diletakkan dalam tanda petik, yang maksudnya “belum tentu”, ini masih praduga tim liputan atau narasumber liputan. Bagaimanapun, menempatkan hal yang masih meragukan dalam judul, berpotensi misleading (menyesatkan pemahaman publik). Ingat kasus judul berita Tempo “Ada Tomy di Tenabang?” (2003). Judul dengan tanda tanya itu menunjukkan wartawan atau redaktur memang belum pasti akan hal itu. Berita ini kemudian menimbulkan sengketa berkepanjangan antara Tempo dan Tomy Winata.

Bulan Bahasa telah lewat dan tak banyak temuan baru dalam hal kebahasaan di Indonesia. Sumpah Pemoeda juga telah banyak diperingati secara seremonial. Banyak sumpah dilakukan pada bulan ini (sumpah para menteri baru dalam Kabinet Reshufle, misalnya). Mudah-mudahan sumpah-sumpah itu tidak akan kehilangan maknanya.

Xan Rice in Nairobi
guardian.co.uk, Wednesday 19 October 2011

The Swedish journalist Martin Schibbye, who is charged with terrorism along with the photojournalist Johan Persson. Photograph: Kontingent Agency/EPA

Two Swedish journalists charged with terrorism in Ethiopia after being arrested during a battle between government troops and rebels will go on trial on Thursday.

The reporter Martin Schibbye and photojournalist Johan Persson, both freelancers, were detained in July while travelling with the Ogaden National Liberation Front (ONLF), a outlawed separatist movement. Ethiopia’s government insists the Swedes are terrorists, not journalists, and claims to have video footage of the two men training with the rebels.

The case has drawn criticism from press watchdog groups, and has prompted outrage in Sweden. Media organisations there claim that the journalists were investigating human rights violations by Ethiopian troops in the restive Ogaden region, where foreign companies, including the Swedish firm Lundin Petroleum, are looking for oil and gas. Sweden’s foreign minister, Carl Bildt, is a former board member of Lundin, and has been accused of not acting firmly to try to secure the journalists’ release. Bildt denies this, and has sent an envoy to Addis Ababa to monitor the case.

The trial was due to start on Tuesday, but was delayed because two rebels accused alongside the journalists did not have court-appointed lawyers. If convicted, the Swedes face up to 15 years in jail.

Together with ONLF guerrillas, Schibbye, 31, and Persson, 29, crossed from Somalia into Ethiopia’s Ogaden region, which is off limits to journalists, in June. On 1 July, they were detained during a gun battle with government troops. Around 15 rebels were killed in the battle, and the journalists were reported to have sustained minor injuries. The Swedes, who have worked for several Swedish newspapers and magazines, were charged with immigration offences, and under anti-terrorism legislation that was passed in 2009. Human rights groups say the laws are being used to silence critics of the government.

In an interview with Norway’s Aftenposten newspaper earlier this month, Ethiopia’s prime minister, Meles Zenawi, said prosecutors had video clips of the journalists “training with the rebels”.

“They are, at the very least, messenger boys of a terrorist organisation,” Meles said. “They are not journalists. Why would a journalist be involved with a terrorist organisation and enter the country with a terrorist organisation, escorted by armed terrorists, participating in fighting in which a terrorist organisation was involved? If that is journalism, I don’t know what terrorism is.”

Ethiopia’s record on press freedom is poor. Over the past decade, 79 Ethiopian journalists have gone into exile, more than from any other country, according to the Committee to Protect Journalists. In the year to 31 May 2011, five Ethiopian journalists fled the country. Only Cuba,Iran and Eritrea had worse records over the same period.

© 2011 Guardian News and Media Limited or its affiliated companies. All rights reserved.

Media massa dikenal sebagai pilar keempat demokrasi. Tapi tak banyak yang tahu bahwa media massa juga pilar keempat pendidikan. Pendidikan memiliki pilar-pilar utamanya: keluarga, sekolah, lingkungan. Pendidikan generasi muda dimulai dari dalam keluarganya, terutama dalam membangun karakter. Kemudian, dia mendapatkan pengayaan pengetahuan dari pendidikan formal di sekolah. Namun, lingkungan sebagai pilar ketiga tak sedikit membentuk bagaimana seseorang menjadi.

Lalu, dimana letak posisi media massa? Seberapa pentingkah media massa dalam membentuk pribadi seseorang dan –secara lebih luas- membangun sebuah bangsa? Mari kita berfokus pada bahasa, ya … karena ini bulan bahasa. Pertama-tama kita mesti mensyukuri adanya sumpah ketiga dalam Soempah Pemoeda, yaitu “Berbahasa Satoe, Bahasa Indonesia”. Sumpah ini menyatukan kita semua, beratus ras dan etnis dan bahasa. Dengan Bahasa Indonesia rakyat Aceh dapat berkomunikasi dengan rakyat Papua yang jaraknya ribuan kilometer. Orang Batak dapat bercengkerama dengan orang Madura dengan lelucon yang sama.

Di ranah media massa, bahasa adalah alat utama. Bahasa yang dipergunakan di dunia media massa kita tentunya bahasa Indonesia. Lebih sempit lagi, media massa menggunakan ragam Bahasa Indonesia Jurnalistik. Apa pentingnya mencermati bahasa Indonesia di media massa kita? Karena media massa adalah pilar keempat pendidikan, dan bahasa dapat dikatakan sebagai tulang punggung pendidikan. Melalui bahasa media massa, khalayak belajar dan berkembang menjadi sosok yang berkepribadian luhur dan –dalam skala besar- masyarakat menjadi bangsa yang bermartabat.

Namun, bisa juga sebaliknya yang terjadi. Kita belajar bahasa yang keliru. Tak jarang kita saksikan bahasa-bahasa yang janggal bahkan menyesatkan. Sebuah siaran televisi pernah menggunakan kalimat ini: “Tampak di layar kita saksikan, jenazah menuju ke pemakaman ….” (saat meninggalnya Gus Dur). Tentu maksudnya “mobil jenazah” sedang menuju ke pemakaman. Ada juga yang menyiarkan “Beberapa buah mayat kembali ditemukan” (saat gempa bumi di Padang). Di dunia siaran, kesalahan semacam ini cenderung dimaklumi oleh insan media dan masyarakatnya, karena pelaporan dilakukan secara langsung. Dalam siaran langsung, reporter atau presenter senior sekalipun, mengalami masa “nervous” dan “panik”. Error tak dapat dicegah dan tak dapat dikoreksi. The mistake has been done.

Di dunia media cetak, proses pemuatan cukup panjang dari sejak laporan ditulis, diedit, diverifikasi, ditata (lay out), dan dicetak kemudian diterbitkan. Kesalahan seharusnya dapat dicegah. Namun kenyataannya, masih banyak kesalahan. Dalam sebuah berita olah raga, misalnya, ada judul “Kesebelasan A Dipermalukan atas Kekalahannya dari Kesebelasan B”. Perhatikan kata “Dipermalukan”. Kekalahan dalam dunia olah raga adalah sesuatu yang biasa, wajar. Seharusnya tak ada yang merasa dipermalukan atau mempermalukan. Kata-kata ini menurunkan semangat sportivitas.

Memang rubrik olahraga termasuk yang paling kreatif dan dinamis dalam berbahasa. Secara psikologis, semangat sportivitas dunia olahraga membuat para obyek peberitaan maupun para pembaca tidak menganggap serius kata-kata seperti “dilibas”, “digunduli”, “dijebol gawangnya”, “dilucuti”, “merumput”. Sulit membayangkan kata-kata itu muncul di halaman politik atau ekonomi. Toh, kata “dipermalukan” terlalu kreatif sehingga sampai ke ujung ekstrim negatif: bernada melecehkan dan melemahkan sportivitas.

Di ranah berita politik kata-kata dimainkan secara lebih manipulatif, sehingga pelajaran Bahasa Indonesia Jurnalistik di kelas-kelas komunikasi harus memasukkan bahasan “politik bahasa” selain “bahasa politik”. Di masa Orde Baru, bahasa dipolitisir sedemikian rupa sehingga menjadi eufimisme (pelunakan makna). Rakyat kelaparan oleh media disebut masyarakat kurang gizi. Media juga tak mengenal kata desa miskin. Yang ada desa tertinggal. Bahkan aktivis diculik aparatpun, diistilahkan ‘diamankan’.

Di era reformasi, terjadi pengerasan bahasa media. Semua kosa kata keras tumpah ruah. Kata-kata seperti “korupsi”, “manipulasi”, “banjir darah”, “jihad ke Ambon”, “bodoh”, “malas”, “mencekam”, “sadis”, dll, memenuhi halaman-halaman koran kita. Pernah ada sebuah headline koran berjudul “Mega Kalah Banjir Darah”, yang amat bernuansa provokatif. Kata-kata seperti ini disebarkan oleh media massa kepada publik, merasuki alam pikiran manusia, menjejalkan pengetahuan (yang seringkali tak sesuai kenyataannya), dan membentuk opini. Pada ujungnya, apa yang dibaca di media massa mempengaruhi perilaku khalayaknya. Di masa Pemilu dan Pilkada, perilaku menjadi tindakan memberikan suara (mencoblos), atau tidak memberikan (GolPut).

11 tahun setelah era Reformasi, media mulai belajar dari banyak kesalahannya (kejanggalan dan kekeliruan bahasa, pelanggaran etika jurnalistik). Saat ini media massa, khususnya cetak, semakin matang, dewasa, bijaksana dalam memilih kata-kata. Ada sedikit tersisa kekeliruan, seperti penggunaan kata “bodoh/dungu” untuk menjuluki seseorang atau suatu institusi. Dalam kasus Bersihar Lubis (penulis) vs Kejaksaan Agung (di kasus pemusnahan buku-buku sejarah), Kejaksaan Agung menggugat penulis karena penghinaan (penggunaan kata “dungu”). Ahli hukum senior Nono Makarim mengatakan, lembaga resmi negara tak dapat mengadukan kasus penghinaan atau pencemaran nama baik, karena mereka memang lembaga yang harus disorot. Hanya perorangan di ranah pribadi yang dapat menggunakan hak seperti itu.

Di bulan bahasa yang kita hormati ini, penulis ingin mengajak para pengguna bahasa di dunia media massa: reporter, editor, bahkan narasumber (subyek/obrek pemberitaan) dan khalayak media, untuk menghormati bahasa Indonesia. Mematuhi standar jurnalistik “akurasi”, ini tentu termasuk akurasi makna kata. Sangat dianjurkan agar media menggunakan kata yang bermakna akurat, bukan yang memiliki makna konotatif atau makna ganda. Bahasa-bahasa yang berpotensi menyesatkan (dikelirumaknai) berada di wilayah stereotyping (peng-generalisasi-an), labelling (pemberian label), stigmatization (memberi stempel).

Bila kata “dungu” bisa berujung pada libel suit (gugatan pidana), kata “Islam anarkis” atau “santri teroris” dapat menimbulkan kemarahan dan amuk yang tak berkesudahan.

Kira-kira dua minggu yang lalu, dua warga negara Amerika Serikat dilepas dari penjara Iran  setelah ditahan selama dua tahun. Joshua Fattal dan Shane Bauer adalah pendaki gunung yang ditahan oleh pemerintah Iran dengan dakwaan melakukan spionase.

Di acara Jumpa Persnya di Manhattan, New York, keduanya menceriterakan pengalaman mereka sejak dituduh, ditahan, dan dipenjara selama dua tahun. Apapun alasan pemerintah Iran menahan keduanya, bagi Bauer jelas: “Alasan utamanya adalah adanya rasa permusuhan antara AS dan Iran yang telah berlangsung selama 32 tahun.” Jadi, mereka merasa menjadi korban dari hostility antar kedua negara.

Ironi dari cerita ini adalah, kedua warga AS itu adalah aktivis yang sering mengecam kebijakan luar negeri AS. Mereka amat kritis berteriak di tanah airnya sendiri, sebelum mereka pergi ke Iran dan ditangkap pemerintah Iran. Mereka telah lama mengamati dan mengkritisi kebijakan AS di luar negeri, termasuk “war on terrorism” yang tak berdasar itu. Mereka juga mengkritik serangan pada Irak dan Afghanistan, serta penjara Guantanamo yang tak berperikeadilan dan prikemanusiaan. Tentu saja mereka mengakui bahwa berada di penjara Iran tidak menyenangkan. Namun mereka “dipaksa” untuk menerima ketidaknyamanan karena para penjaganya punya dalih.

“Di dalam penjara, setiap kali kami mengeluhkan kondisi kami, para penjaga akan mengingatkan kami akan kondisi di Guantanamo Bay. Mereka akan mengingatkan kami tentang penjara-penjara CIA di seluruh dunia, dan kondisi yang dialami orang-orang Iran dan tahanan-tahanan lain di penjara-penjara Amerika.” Demikian sebagian dari kisah mereka.

Sayangnya, bagian ini tidak muncul alias hilang di media massa arus utama Amerika Serikat. Tetap saja media memberitakan kebobrokan sistem hukum dan pemerintahan Iran, serta kisah-kisah menyeramkan di penjara Iran, baik yang memang diceriterakan oleh para mantan tahanan maupun yang hasil hiperbola atau dramatisasi media sendiri.

Dua orang mantan tahanan penjara Iran ini mengadakan jumpa pers bukan untuk menjelek-jelekkan sistem penjara Iran, melainkan justru untuk mengingatkan pada semua umat manusia tentang nilai-nilai kemanusiaan. Dan itu harus diawali di rumah sendiri. Dalam hal ini Amerika. Pertanyaannya: mengapa gagasan yang murni dan tulus, obyektif, netral, jujur, ini tidak dimuat oleh media massa AS? Apakah AS pasca Bush masih menerapkan kebijakan patriotisme, bahwa salah atau benar tetap negaraku, atau negaraku tak pernah salah?

Perilaku media yang tidak mempublikasikan peristiwa penting (atau mempublikasikan dengan bagian pentingnya dipotong), ini bisa tergolong framing (pembingkaian) dan agenda-setting. Media memilih tujuan: apapun isi jumpa pers, hasilnya tetap Iran buruk dan AS baik. Guantanamo? Tidak relevan!

Di Indonesia, permohonan PK Antasari Ashar menunjukkan betapa media –sengaja atau sekadar malas- tidak mengungkap seluruh fakta. Baiklah, ada terlalu banyak fakta dengan terlalu sedikit kolom atau durasi. Namun media telah memilih fakta mana yang disajikan kepada khalayak, dan fakta mana yang dianggap tak penting lalu dibuang.

Dalam kasus Fattal dan Bauer di AS, yang hilang adalah pernyataan narasumber tentang “perlunya bangsa Amerika Serikat menilik kembali kebijakan penjara Guantanamo”. Dalam hal permohonan PK Antasari Ashar, banyak sekali “missing-link”, data penghubung yang hilang. Syukurlah, meskipun dulu media tak cukup antusias menggali kebenaran kasus Antasari, sekarang media sudah banyak memberi ruang dan waktu untuk Antasari bicara.

Dalam kasus Nazarudin vs Chandra Hamzah, media massa abai atau lalai dalam menyampaikan kepada publik: tanggal berapa Chandra ketemu Nazarudin, lalu mencocokkan tanggal itu dengan status Nazarudin pada masa itu. Meskipun pertemuan diakui terjadi, namun bila pada waktu pertemuan status Nazarudin adalah anggota DPR, maka pertemuan DPR dan KPK tidak menyalahi prosedur, karena mereka seyogyanya bermitra, bertukar pandangan tentang banyak hal.

Media massa terlalu disibukkan klaim sepihak dari Nazarudin bahwa “Chandra ketemu saya empat kali.” Media memotong informasi penting tentang sifat pertemuan itu. Baru ketika Chandra Hamzah memaparkan secara kronologis dan sistematis hubungannya dan pertemuannya dengan Nazarudin, media meliputnya. Itupun sebatas peliputan sebuah jumpa pers. Tak ada investigasi, eksplorasi, in-depth. Berita sepenting itu (yang mematahkan banyak informasi Nazarudin) lewat begitu saja sebagai “just another Press Conference”.

Ketika diberitakan, porsinya kurang adil dibanding saat Chandra jadi bulan-bulanan tuduhan Nazarudin. Bila tuduhan menempati halaman-halaman pertama, jawaban Chandra menempati halaman dalam. Bila tuduhan disiarkan berulang-ulang dengan frekuensi dan durasi yang tinggi, paparan Chandra –dengan presentasi power pointnya- hanya ditayangkan sekali dan sekilas saja.

Pertanyaan tentang ketidaknetralan media massa muncul di Universitas Trunojoyo, Madura, Kamis lalu. Dalam Rakernas mahasiswa ilmu komunikasi se-Indonesia itu, ada mahasiswa bertanya: “Bagaimana Media Watch memantau dan mengkritisi hal-hal yang tidak muncul alias tidak diberitakan?” Memang biasanya Media Watch memantau produk tayangan atau yang dimuat media. Namun perilaku media yang dilatarbelakangi framing atau agenda-setting juga dapat ditengarai dari produk yang dihasilkannya. Mengapa Jawa Pos kerap memberi ruang yang begitu besar pada Direktur PLN? Mengapa narasumber talkshow di TV berkisar hanya di antara Effendi Gozali dan Tjipta Lesmana? Mengapa Metro kerap menayangkan Surya Paloh dan Nasional Demokrat?

Bagaimanapun, peristiwa-peristiwa atau kabar-kabar yang tak terberitakan oleh media massa itu akan muncul dengan sendirinya. Sudah ada pilar kelima demokrasi, yaitu media sosial (facebook, blog, twitter), yang akan dengan tangkas menggantikan peran media tradisional (cetak, siaran) bila yang terakhir ini tak menjalankan fungsinya dengan baik. Banyak informasi “tak terkabarkan” oleh media arus utama, kita peroleh dari berbagai saluran media sosial. Bila media tradisional ingin hidup lebih lama lagi, sebaiknya media massa segera menyadari ancaman ini.

Senin pagi tanggal 12 September kemarin, saya dikejutkan halaman depan koran Jawa Pos. “Ojek Tewas, Warga Ambon Bentrok”. Berita dan foto Headline memenuhi lebar koran, tujuh kolom penuh. Fotonya spektakuler dan dramatis. Miris juga membaca berita itu, teringat peristiwa 1999-2002. Apakah Maluku kembali berdarah? Konflik horisontal lagi?

Tapi anehnya, Kompas di hari yang sama tak sedikitpun menyinggung berita itu di halaman depan. Tidak sebagai HL, atau berita kedua, bagian kiri atau kanan, atau bawah. Tidak ada. Kompas memilih HL yang “kurang bunyi”: Pemberdayaan Belum Efektif (ekonomi-urbanisasi); dan malah memberitakan peristiwa nun jauh di belahan bumi yang lain, peringatan 9/11 di New York, AS, di halaman depan (Tragedi 9/11, Suasana Duka Masih Terasa Kuat di AS). Karena penasaran, apakah kejadian Ambon ini ada sungguh, sudah kadaluarsa, atau Jawa Pos yang terlalu membesar-besarkannya, saya telusuri terus Kompas halaman demi halaman. Akhirnya ketemu juga berita itu, tanpa foto, di halaman dalam/belakang – halaman 15, dengan judul super soft: “Situasi Ambon Sudah terkendali”. Fotonya 3 kolom 10 cm.

Sebuah koran lagi yang tiap hari menemani kopi pagiku di teras rumah, adalah Surya. Dan HL Surya lain lagi: “Satu Desa Minum Air Tinja”, sangat membuat bulu roma merinding. Namun setelah ditelusuri, bukan air tinja yang dikonsumsi, melainkan air sungai yang kotor. Inilah akrobat pen-judul-an koran kuning: yang penting heboh, bombastis, dramatis; namun isi berita bisa saja tak sama dengan itu.

Halaman depan yang dramatis, seperti ditampilkan Jawa Pos tanggal 12 September itu, mengulang kembali keputusan Joseph Pulitzer di awal abad 20. Dia baru saja membeli The New York Post.  Pulitzer kemudian mengubah koran baik-baik dan sopan itu dengan apa yang disebutnya “front page journalism” (jurnalisme halaman depan), yaitu koran yang halaman depannya penuh warna, HL-nya berhuruf luar biasa besar dan tebal, fotonya bisa sepanjang lebar koran. Ini kontras dengan tradisi koran di AS waktu itu (seabad yang lalu), yang berita penting atau tidak pentingnya tak ada bedanya, halaman depan, dalam, atau belakang hampir sama saja tampilan dan efeknya.

Perbedaan halaman depan tiga koran pagi paling populer di Indonesia Timur ini mengingatkan saya pada masa Orde Baru, dimana semua koran memberitakan hal yang sama. Halaman satunya sama semua. Yang dikutip atau diwawancarai, tokohnya sama juga (paling bayak: Menpen Harmoko, lalu Mensesneg Moerdiono). Bisa dibayangkan betapa membosankan berita-berita di era Orba itu? Kalau ada keonaran atau kerusuhan, para pemimpin redaksi sudah dipanggil atau ditelepon Pangdam yang juga ketua Bakortanasda untuk dinasehati: jangan diliput, jangan dimuat, jangan dimuat di halaman depan, jangan pakai foto, dst. Pantas pers reformasi agak amburadul. Para insan pers tak pernah belajar dari kesalahan, wong tak pernah salah, kesalahan dicegah sebelum terjadi.

Begitu era Reformasi menjamin kebebasan pers, wajah koran kita tampak beringas, tanpa tedeng aling-aling, agak liar. Tahun 1999-2002 semua koran berpesta pora (euforia) mengumbar pengetahuannya ke hadapan publik, pantas atau tidak pantas, membahayakan atau tidak. Halaman depan benar-benar dijual habis-habisan. Libel, provokasi, trial by the press, semua ada. Sampai sekarang, di kota besar seperti Jakarta, Medan, Surabaya, ada koran-koran yang tidak malu menjadi the biggest selling yellow paper in town (koran kuning beroplag terbesar). Halaman depannya heboh, judulnya bombastis, yang kalau dibaca isinya, membuat pembaca jengkel karena judul dan isi tak sama atau tak terpenuhi janjinya.

Para pengusung kebebasan pers akan mengatakan bahwa “informasi yang bebas dan terbuka, seburuk apapun dampaknya, masih lebih baik daripada tak adanya informasi sama sekali”. Bagaimana kalau rakyat bereaksi atas berita bebas itu secara keliru (misinterpertasi)? “Rakyat harus belajar bertanggungjawab atas pengetahuan yang didapatnya, dan bagaimana dia menggunakan pengetahuan itu. Jawa Pos mungkin berharap, masyarakat Ambon atau Maluku yang membaca berita kerusuhan itu memutuskan sendiri: ingin mengupayakan perdamaian, atau mengobarkan perang lanjutan.

Ada pandangan bahwa Kompas menyembunyikan fakta. Ada kerusuhan besar di Ambon, Kompas menyembunyikannya di halaman dalam. Ada juga yang berpendapat Jawa Pos memperdagangkan tragedi, menyebarluaskan permusuhan. Sementara, Surya ingin bermain aman, ada berita Ambon di halaman depan, tetapi tidak utama. Sebagai koran lokal, Surya memilih ironi Jawa Timur: sebuah desa penduduknya mengkonsumsi air yang tak layak konsumsi.

Pers kita sekarang sedang menikmati kebebasannya dalam menunjukkan jati dirinya. Semua boleh berwajah apa saja. Tak ada sensor, apalagi breidel. Tak juga ada telepon atau briefing dari Panglima/Bakortanas. Kompas memilih berita damai, terkesan menutup mata, menutupi persoalan. Toh sebetulnya berita tidak disembunyikan; hanya ditempatkan secara tidak istimewa karena selera berita Kompas memang tidak kesana.

Jawa Pos, di lain pihak, bisa dianggap menyebarluaskan kebencian atau memprovokasi kerusuhan. Selera Jawa Pos jelas: tampilkan apa adanya, faktanya. Siapa tahu dengan menampilkan gambaran semacam itu, akan tumbuh kesadaran khalayak, utamanya masyarakat Ambon, untuk mencita-citakan dan merealisasikan perdamaian.

Sebagian kalangan yang skeptis memiliki pandangan yang lain tentang kerusuhan Ambon. “Jangan-jangan ini hanya pengalihan isu. Nazarudin semakin terpojok dan mau tak mau, cepat atau lambat, dia harus membuka informasinya untuk meringankan beban hukumannya (membela diri). Orang-orang yang resah inilah yang mencoba mengalihkan isu.”  Entahlah, tugas para politikus dan ahli hukum untuk mengawal pemerintahan yang bersih.

Tugas pengamat media dan pengajar ilmu jurnalisme adalah mencatat dan mengingatkan, tanpa bosan-bosan, bahwa media massa memiliki privilege untuk memilih apa yang hendak dimuat atau disiarkannya. Media massa, oleh sebab itu, mesti menggunakan privilegenya itu untuk kebaikan masyarakatnya. Media massa mesti menyadari efek berita terhadap pemikiran dan perilaku masyarakat.

Halaman depan yang rusuh dan berdarah-darah memang mengejutkan, memiriskan, namun mungkin perlu, agar rakyat tak dininabobokkan oleh berita seragam yang makin lama makin membosankan. Apalagi bila berita bersumber dari tersangka korupsi yang menuduh sana sini dengan ancaman hendak tutup mulut kalau ocehannya tak ditindaklanjuti. Tersangka korupsi tak memiliki privilege untuk mengancam tutup mulut. Dia harus dan wajib buka mulut. Kok bisa dia kira dia bisa tutup mulut? KPK benar-benar diuji nyalinya di sini, dan kita semua berharap media massa mengawal kasus ini, tanpa terpengaruh “ocehan” tersangka. Ya, berita kerusuhan Ambon perlu kita ketahui, tapi jangan mengaburkan upaya menggali kebenaran dari kasus-kasus korupsi.

Mudah-mudahan semangat front page journalism-nya Jawa Pos dilatarbelakangi semangat keterbukaan demi perbaikan. Fakta harus dibuka dan dicarikan solusinya. Bukan untuk menyebarluaskan kebencian, sebagaimana terjadi di awal-awal reformasi.

Judul “Tuntut Percepatan Pemilihan rektor UI” disusul sub judul (atau bridge) “Pasca protes Guru Besar soal Gelar Doktor Raja Saudi” ….. tidak jelas Subyeknya. Siapa yang menuntut percepatan pemilihan rektor UI? (Bila dijawab “nanti kan ada di badan berita”, ini jawaban salah, karena judul mesti merefleksikan isi dan THE WHO (SIAPA) adalah faktor penting yang tak boleh hilang dari judul).

Alinea pertama dan kedua berintikan berita adanya rencana penggulingan. Kalimatnya misalnya “Para guru besar dan dosen UI mulai terang-terangan menyampaikan niat mengudeta sang rektor”. Lalu ada susunan nama penggagas, diantaranya Effendi Gazali. Namun alinea ketiga adalah kutipan langsung (direct speech) dari Effendi Gazali yang berkata “Hati kami sangat sejuk. Apa yang disampaikan dilatarbelakangi oleh suasana yang sejuk. Tidak mungkin kami melaksanakan (penggulingan, Red).”

Ada dua hal bertentangan. Alinea 1 dan 2 bunyinya ada rencana penggulingan yang disampaikan dengan terang-terangan dan ada nama Effendi Gazali. Ainea ketiga EG mengatakan tidak mungkin menggulingkan Rektor. Yang mana yang benar?

Sirikit Syah
12-09-2011

Khusus di Jawa Pos kemarin, 7 September 2011 halaman 12, ada berita yang judulnya saja sudah misleading.

Judul berita: Mendiknas Curigai Motif Politis.
Sub Judul: Beri Doktor HC Raja Saudi, Rektor UI Dapat Teguran.

Berita yang ada foto Mendiknas itu, dari judulnya, menggiring kita memaknai: Mendiknas menegor Rektor UI dan mencurigainya bahwa pemberian DHC itu bermotif politis.

Ternyata setelah dibaca di badan berita, judul dan sub judul itu dua hal yang berbeda, tidak satu rangkaian. Yang dicurigai Mendiknas ternyata justru yang kontra, yang mengusung gerakan lengserkan Rektor. Ini tertera jelas pada kalimat kedua di lead berita atau alinea pertama: Dia membeberkan, kisruh gelar doktor HC itu tidak murni karena keprihatinan terhadap hukuman pancung Ruyanti binti Satubi, TKI yang bekerja di Arab Saudi.

Pada alinea berikutnya disebutkan bahwa M Nuh melihat ada motif terselubung dari polemik tersebut.

Sirikit Syah

Masyarakat Indonesia dikejutkan oleh berita derasnya serangan terhadap Rektor UI Prof. Dr Gumilar Sumantri. Kami semua terkejut, karena bukankah justru di tahun-tahun belakangan ini peringkat UI sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik di dunia naik? UI juga masih menjadi perguruan tinggi yang paling diminati calon mahasiswa Indonesia; dan ada mega proyek Perpustakaan Pusat yang akan menjadi perpustakaan terbesar di Asia.

Rektor diserang oleh para kritikusnya karena pada 22 Agustus 2011 lalu UI memberikan gelar doktor Honoris Causa kepada Raja Arab Saudi. Alasan pemberian gelar dianggap tidak tepat. Menurut versi UI, pemberian gelar doktor Honoris Causa ini karena Raja berjasa pada perkembangan kemanusiaan, IPTEK dan menjadikan saudi sebagai pusat peradaban Islam modern. Menurut pemrotesnya, tiga hal ini jauh dari kenyataan. Antara lain,  Saudi dianggap memiliki catatan buruk atas HAM. Tentang prestasi IPTEK, mungkin ada sudut pandang berbeda dalam memaknai “perkembangan IPTEK”. Menyulap padang pasir kering kerontang menjadi pusat peternakan (ranch) terbesar di dunia tentu mengagumkan bagi sebagian orang (membayangkan teknologi pengairannya), tapi remeh temeh di mata orang lain.

Penulis tak hendak mengupas pantas tidaknya Raja Arab Saudi menerima gelar kehormatan itu, namun lebih pada bagaimana media massa (seyogyanya) menyampaikan informasi ini kepada publik. Karena salah satu karakter pemberitaan adalah adanya kontroversi atau konflik, berita ini langsung ditangkap oleh media massa dan disebarluaskan. Sayangnya, wacana yang muncul di berbagai pemberitaan adalah bahwa Rektor UI memutuskan sendiri, Rektor UI arogan, Rektor UI “disuap” oleh Raja Saudi. Semuanya bersumber pada mereka yang anti.

Tragedi pemancungan Ruyati menambah beban di pundak Rektor. Bahwa faktanya pemberian gelar ini telah dirapatkan dan diputuskan pada tahun 2008, tak banyak menolong. Juga, karena media tak banyak mengungkapnya pada saat awal. Rektor UI melaksanakan putusan kolektif itu tiga tahun kemudian, tahun 2011 ini, tepat setelah tragedi pemancungan seorang TKW  Indonesia. Right person in the wrong moment? Atau wrong person in the wrong time?

Mungkin Gumilar Sumantri bukan tokoh favorit di UI. Kemenangannya menjadi rektorpun diwarnai kontroversi. Mungkin dia juga kurang pandai menjalin hubungan, atau tak pandai mengkomunikasikan gagasan-gagasannya. Bahkan ada yang bilang, dia sedikit arogan, tidak menyenangkan, kurang respek terhadap “sementara” guru besar dan senior di UI.

Namun semua catatan itu personal sifatnya. Media massa mestinya melaporkan isu ini dengan pertanyaan penting: apakah ada aturan di UI yang dilanggar oleh rektor? Pertanyaan ini penting, karena desakan mundur atau gerakan turunkan rektor itu modal terbesarnya adalah: rektor melanggar aturan. Bila tak ada yang dilanggar, dapat dicurigai bahwa gerakan turunkan rektor itu bernuansa politis.

 Agak mengherankan juga mengapa media massa tidak menelusuri, siapa saja guru besar yang ikut rapat dan memutuskan (dengan tandatangan) pemberian gelar ini pada tahun 2008 lalu. Lalu, apakah ada di antara guru besar itu yang sekarang menjadi pendorong (atau sponsor atau provokator) gerakan turunkan-rektor. Bila ada, tentu orang-orang ini munafik. Untuk tidak dianggap munafik, mereka harus diwawancarai  tentang apa yang membuat mereka berbalik arah. Mungkin mereka punya alasan yang masuk akal. Pada intinya: in-depth reporting diperlukan untuk menyajikan isu kontroversi  Rektor UI saat ini. Tanpa in-depth reporting, berita seperti kurang adil bagi obyek pemberitaan (Rektor UI).

Selain mewawancarai secara mendalam para anggota Majelis Wali Amanah, Dewan Guru Besar, dan Fakultas Kedokteran (kabarnya usul pemberian gelar itu muncul dari FK setelah Raja Arab Saudi membantu pembangunan masjid di fakultas); media massa mestinya juga mewawancarai Rektor UI, para pejabat tinggi UI, dan para alumni. Dengan demikian, pemberitaan tak hanya memenuhi standar A (Akurat) dan B (Balanced/Berimbang), tetapi juga C (Clear & Complete). Setelah membaca informasi secara lengkap, pembaca akan dapat memutuskan sendiri sikapnya atas heboh gelar honoris causa ini.

Selain diperlukan keseriusan media massa meliput secara obyektif, untuk kasus ini juga diharapkan para ahli hukum dan politik untuk berhati-hati berkomentar, dan berkomentar secara edukatif untuk kepentingan publik.  Misalnya kita (masyarakat terdidik) tak dapat membenarkan komentar anak Ruyati yang mengatakan “Raja Saudi tak berperikemanusiaan” karena telah memancung ibunya. Raja tak ada urusan personal dengan persoalan itu. Hukum di negara itu ya seperti itu dan semua orang yang tinggal di sana (harus) sudah tahu. Kalau mencuri potong tangan, berzinah dirajam, membunuh dihukum mati. Hukum tak bisa diubah hanya karena Raja harus kasihan pada seorang TKW berkebangsaan Indonesia.

Dan toh, hukum yang tampak kejam itu ternyata bisa ditawar. Bila kerabat korban memaafkan, maka si terhukum akan lolos dari pancungan. Juga, bila pemerintah membayar denda, terhukum juga bisa lolos (ingat kasus Dasem?). Bukankah ini cukup masuk akal dan manusiawi? Nyawa bisa dibeli di Arab Saudi. Nah, bila pemerintah Indonesia gagal menyelamatkan nyawa warga negaranya di negeri asing, padahal itu dimungkinkan (ingat bagaimana Presiden Filipina turun tangan menyelamatkan warganya yang terpidana mati?), kita tak dapat menyalahkan hukum Arab maupun rajanya, bukan?

Bayangkan juga bila kedapatan membawa narkoba di Malaysia. Di Indonesia mungkin dihukum 20 tahun penjara dengan beberapa kali remisi, 10 tahun sudah bebas. Di Malaysia, hukum mati. Apakah kita akan menyalahkan Perdana Menteri Malaysia? Saya pernah tinggal di AS dan seorang fellow dari Sri Lanka harus dideportasi karena melakukan sexual harrassement. Dia dan teman-temannya orang Asia Selatan heran, kejam amat hukumannya, sampai dipulangkan, padahal cuma colak colek dan bicara mesum (yang di negaranya, kata mereka hal biasa). Tapi di Amerika, kita harus paham dan patuh hukum Amerika. Memuji kemolekan tubuh rekan mahasiswi dan mahasiswi itu terganggu lalu melapor ke dekan, silakan tanggung risikonya. Kita tak bisa menyalahkan Presiden AS untuk itu, bukan?

Lain Arab Saudi, lain Malaysia, lain Amerika Serikat. Mungkin paling enak menjadi orang asing di Indonesia, karena hukumnya tidak jelas atau mudah dibengkokkan.

Kembali pada kasus Rektor UI dan pemberian gelar doktor honoris causa, salah satu tugas media adalah mengungkapkan percikan-percikan kebenaran. Media massa tak dapat menjanjikan kebenaran, tetapi media massa wajib melaksanakan prosedur jurnalistik yang benar dan melaporkan percikan kebenaran. Dari situ akan muncul kebenaran yang utuh dengan sendirinya.

Dalam hal ini, mari kita telusuri siapa yang memutuskan pemberian gelar tersebut pada 2008, mengapa baru sekarang diberikan, dan apa alasan pihak yang semula mendukung namun kini menentang.