Jurnalisme Halaman Depan

Kolom Antara.com

Senin pagi tanggal 12 September kemarin, saya dikejutkan halaman depan koran Jawa Pos. “Ojek Tewas, Warga Ambon Bentrok”. Berita dan foto Headline memenuhi lebar koran, tujuh kolom penuh. Fotonya spektakuler dan dramatis. Miris juga membaca berita itu, teringat peristiwa 1999-2002. Apakah Maluku kembali berdarah? Konflik horisontal lagi?

Tapi anehnya, Kompas di hari yang sama tak sedikitpun menyinggung berita itu di halaman depan. Tidak sebagai HL, atau berita kedua, bagian kiri atau kanan, atau bawah. Tidak ada. Kompas memilih HL yang “kurang bunyi”: Pemberdayaan Belum Efektif (ekonomi-urbanisasi); dan malah memberitakan peristiwa nun jauh di belahan bumi yang lain, peringatan 9/11 di New York, AS, di halaman depan (Tragedi 9/11, Suasana Duka Masih Terasa Kuat di AS). Karena penasaran, apakah kejadian Ambon ini ada sungguh, sudah kadaluarsa, atau Jawa Pos yang terlalu membesar-besarkannya, saya telusuri terus Kompas halaman demi halaman. Akhirnya ketemu juga berita itu, tanpa foto, di halaman dalam/belakang – halaman 15, dengan judul super soft: “Situasi Ambon Sudah terkendali”. Fotonya 3 kolom 10 cm.

Problem Penguasaan Bahasa

Belakangan ini, ketika mengikuti pemberitaan tentang Kisruh UI, saya mendapati ketidaknyamanan dalam membaca beritanya di harian pagi Jawa Pos. Berita berjudul “Tuntut Percepatan Pemilihan Rektor UI”, yang terbit di halaman 16 Jawa Pos Sabtu 10 September misalnya. Ketidaknyamanan itu disebabkan editing yang lumayan “kacau” sehingga logika cerita sulit dimengerti.

Judul “Tuntut Percepatan Pemilihan rektor UI” disusul sub judul (atau bridge) “Pasca protes Guru Besar soal Gelar Doktor Raja Saudi” ….. tidak jelas Subyeknya. Siapa yang menuntut percepatan pemilihan rektor UI? (Bila dijawab “nanti kan ada di badan berita”, ini jawaban salah, karena judul mesti merefleksikan isi dan THE WHO (SIAPA) adalah faktor penting yang tak boleh hilang dari judul).

Ada Bias Media dalam Isu Rektor UI dan Pemberian Gelar DHC pada Arab Saudi?

Saya belum meneliti banyak media, tetapi membaca sekilas beberapa media massa, terkesan ada bias yang sarat kepentingan. Misalnya: media tak cukup berimbang dalam menampilkan pihak yang pro dan kontra kebijakan Rektor UI dalam pemberian gelar DHC kepada Raja Arab Saudi. Hampir 90% sumber adalah yang mengkritik (kontra). Saya baru menyaksikan Metro TV beberapa hari lalu, dan ada Alwi Shihab yang bersuara beda (tidak anti/protes).

Khusus di Jawa Pos kemarin, 7 September 2011 halaman 12, ada berita yang judulnya saja sudah misleading.

Judul berita: Mendiknas Curigai Motif Politis.
Sub Judul: Beri Doktor HC Raja Saudi, Rektor UI Dapat Teguran.

Berita yang ada foto Mendiknas itu, dari judulnya, menggiring kita memaknai: Mendiknas menegor Rektor UI dan mencurigainya bahwa pemberian DHC itu bermotif politis.

Tugas Media

Salah satu tugas media adalah mengungkapkan percikan-percikan kebenaran.
Media massa tak dapat menjanjikan kebenaran, tetapi media massa wajib melaksanakan prosedur jurnalistik yang benar dan melaporkan percikan kebenaran.
Dari situ akan muncul kebenaran yang utuh dengan sendirinya.

Sirikit Syah

Kontroversi Rektor UI dan PR Media Massa

Artikel Opini untuk Sinar Harapan

Masyarakat Indonesia dikejutkan oleh berita derasnya serangan terhadap Rektor UI Prof. Dr Gumilar Sumantri. Kami semua terkejut, karena bukankah justru di tahun-tahun belakangan ini peringkat UI sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik di dunia naik? UI juga masih menjadi perguruan tinggi yang paling diminati calon mahasiswa Indonesia; dan ada mega proyek Perpustakaan Pusat yang akan menjadi perpustakaan terbesar di Asia.

Rektor diserang oleh para kritikusnya karena pada 22 Agustus 2011 lalu UI memberikan gelar doktor Honoris Causa kepada Raja Arab Saudi. Alasan pemberian gelar dianggap tidak tepat. Menurut versi UI, pemberian gelar doktor Honoris Causa ini karena Raja berjasa pada perkembangan kemanusiaan, IPTEK dan menjadikan saudi sebagai pusat peradaban Islam modern. Menurut pemrotesnya, tiga hal ini jauh dari kenyataan. Antara lain,  Saudi dianggap memiliki catatan buruk atas HAM. Tentang prestasi IPTEK, mungkin ada sudut pandang berbeda dalam memaknai “perkembangan IPTEK”. Menyulap padang pasir kering kerontang menjadi pusat peternakan (ranch) terbesar di dunia tentu mengagumkan bagi sebagian orang (membayangkan teknologi pengairannya), tapi remeh temeh di mata orang lain.