ANTI KLIMAKS YUNUS YOSFIAH

Seandainya saya Presiden Gus Dur, saya memang akan menutup Departemen Penerangan. Alasannya saja yang mungkin berbeda. Menurut pandangan penulis, Departemen Penerangan, terutama dalam 1,5 tahun terakhir, sudah berhasil menjalankan misinya (meskipun belum 100%). Keberhasilan itu sangat signifikan dan patut dicatat, bahkan patut mendapatkan apresiasi. Yang paling penting adalah meningkatnya minat baca di kalangan rakyat (rakyat menjadi sadar informasi), terbukanya kran kebebasan pers dengan UU Pers yang baru (No 40 Th 1999) yang sangat akomodatif terhadap kepentingan pers dan kebutuhan masyarakat luas, naiknya jumlah penerbitan dan oplag koran hingga 300% (masa transisi dan refromasi).

Yang menjadi masalah, penutupan Departemen Penerangan oleh Presiden disertai celaan yang mengatakan bahwa Departemen Penerangan selama ini tidak berguna, hanya menyengsarakan rakyat. Celaan terhadap pribadi mantan Menteri Penerangan Yunus Yosfiah pun (“enak saja Anda menjadi Letjen, dst …”), tidak saja berkesan pribadi, tetapi juga lepas konteks, tidak relevan, bahkan terkesan menafikan apa yang telah dilakukan Yunus Yosfiah selama menjabat Menter Penerangan.

Dalam sebuah seminar di Surabaya yang diselengarakan Universitas Airlangga dan Lembaga Konsumen Pers baru-baru ini, Widjajanto, seorang staf redaksi Tempo, dengan ekstrim juga mengemukakan bahwa, “Kalau saya sih Departemen Penerangan itu harus dibubarkan dari dulu, atau tidak perlu ada sama sekali.” Dapatkah kita membayangkan Indonesia tanpa Departemen Penerangan? Semua negara yang baru merdeka dan mulai berkembang memerlukan Departemen Penerangan! Terutama negara kepulauan dan berwilayah luas seperti Indonesia.

Pada awalnya, fungsi Departemen Penerangan berjalan sesuai misinya, sampai kemudian muncul peraturan-peraturan baru yang berbau kepentingan golongan elit kekuasaan. Munculnya peraturan-peraturan atau keputusan-keputusan tentang SIUPP, wadah tunggal wartawan (PWI), kewajiban menjadi anggota Golkar bagi wartawan, bahkan sentralisasi televisi swasta, semata-mata mendukung kepentingan keompok tertentu. Bahkan seperti diakui Achmadsyah Naina, MA, yang baru 10 bulan menjabat Kakanwil Departemen Penerangan di Jatim sebelum departemennya ditutup, “Kesalahan terburuk departemen kami adalah ketika pada 5 tahun terakhir masa Orde Baru, Departemen Penerangan hanya menyuarakan dan berdiri di atas satu golongan saja.”

Di masa transisi, Departemen Penerangan menjadi departemen yang paling reformis, dengan menterinya yang sangat terbuka (dan konon dimusuhi rekan-rekannya di Kabinet yang tidak terbiasa dengan keterbukaan pers). Yunus Yosfiah tidak hanya membebaskan kepemilikan SIUPP, menghapuskan breidel dan sensor pers, dia bahkan mengusulkan dihapuskannya KORPRI dan dihapuskannya departemennya sendiri (dengan catatan: bila kondisi Indoensia sudah memungkinkan). Catatannya itu memang signifikan. Negara yang sudah berkembang tak lagi memerlukan Departemen Penerangan. Fungsi-fungsi penerangan dapat dilaksanaan oleh masyarakat melalui media massa atau badan-badan independen lainnya, termasuk para juru bicara pejabat dan para politisi. Masalahnya, a) apakah Indonesia sudah dalam kondisi seperti disyaratkan Yunus Yosfiah itu, b) apakah penutupan sebuah departemen tidak perlu mempertimbangkan masukan dari orang di dalam departemen tersebut? Keputusan Presiden Gus Dur menjadi terkesan sewenang-wenang.

Menurut penulis, Departemen Penerangan sudah waktunya ditutup, karena dianggap telah berhasil mengantarkan rakyat Indonesia ke era melek informasi. Seandainya saya Presiden Gus Dur, saya akan menutupnya dengan appreciation, tidak dengan condemnation, terutama kepada tokoh reformis seperti Yunus Yosfiah.

Informasi Global dan Lembaga Pengawas

Namun masih ada hal-hal di bidang informai yang perlu kita waspadai atau perlu kita perhatikan. Arus informasi global, banjir informasi internet, dunia tanpa batas, adalah beberapa di antaranya. Di Amerika Serikat, lebih dari 50% rakyatnya meminta pemerintah untuk mengatur kandungan isi internet, hal yang sampai sekarang masih diperdebatkan hukumnya. Masalahnya, selain banyak hal positif yang didapat rakyat dari internet, tidak sedikit hal negatif yang dapat terkonsumsi. Situs pornografi bersebelahan dengan situs perpustakaan. Teror atau ancaman rasial dan politis hanya satu ketukan keyboard jauhnya dari situs ilmu pengetahuan.

Hal-hal seperti di atas harus ada yang mengatur, atau setidaknya mengawasi. Bila Departemen Penerangan ditutup, ada baiknya dibentuk badan yang menangani masalah-masalah informasi dan telekomunikasi (yang konon sudah disebut departemennya akan dipimpin oleh Marwah Daud, dua hari sebelum susunan kabinet diumumkan, namun kemudian nama departemen tersebut dan Marwah Daud hilang begitu saja).

Selain untuk mengatur atau mengawasi arus informasi global dan penggunaan frekuensi (untuk broadcast media), badan ini juga dapat berfungsi semacam USIA (United States Information Agency), yaitu untuk keperluan image building (selain sekadar information centre). Citra bangsa dan negara kita sudah begitu terpuruk di dunia internasional. Untuk mengangkatnya kembali diperlukan lembaga khusus yang berfungsi image building sekaligus sebagai agen informasi perdagangan, budaya, wisata, dll.

Sebetulnya masih banyak yang harus diurusi negara/pemerintah dalam bidang informasi/penerangan, seperti tercantum dalam 5 butir bidang Komunikasi dalam GBHN 1999 Bab 4. Butir-butir tersebut berintikan masih perlunya pemerintah menjalankan kewajibannya dalam a) meningkatkan peran dan kualitas komunikasi melalui tehnologi modern, b) memantapkan jaringan informasi & komuniksi di seluruh wilayah Indonesia, agar tidak terjadi kesenjangan antara pusat dan daerah, c) memperkuat lembaga, SDM, dan sarana/fasilitas untuk program-program informasi, terutama untuk promosi ke luar negeri.
Dialog Presiden Gus Dur dengan DPR RI pekan lalu sedikit menjawab persoalan-persoalan tersebut. Bila DPR dikesankan terlalu berorientasi pada persoalan pembubaran departemen (Penerangan maupun Sosial), Presiden minta agar orientasi dipusatkan pada pencarian solusi. Meskipun kesalahan itu (bila dianggap sebagai kesalahan) adalah kesalahan pribadi Presiden –yang mengatakan bahwa keputusan itu tanpa didasari masukan dari siapapun-, tetapi akibatnya memang harus dipikirkan oleh semua pihak, terutama para wakil rakyat. Apakah ketika memutuskan pembubaran Departemen Penerangan, Presiden lupa membaca GBHN, tidak perlu menjadi persoalan. Yang lebih penting memang solusi. Dan solusi itu tetap dapat mengacu pada GBHN.

Terimakasih

Karena saya bukan Presiden Gus Dur, saya hanya dapat menyampaikan terimakasih kepada Yunus Yosfiah, yang tragisnya, mengalami anti klimaks di akhir masa jabatannya. Beberapa hal yang patut dicatat secara kelembagaan tentang kepemimpinan Yunus Yosfiah sudah tertera di alinea awal tulisan ini. Namun ada hal-hal pribadi yang perlu juga dicatat. Sebagai Menteri Penerangan, Yunus Yosfiah tidak kerap tampil seperti Harmoko. Dia lebih banyak berada di belakang layar, menata reformasi bidang informasi, dan banyak orang tiba-tiba menjadi juru bicara pemerintahan/kepresidenan (mulai dari Akbar Tanjung, Muladi, Baramuli, Dewi Fortuna Anwar, Marwah Daud, dsb). Yunus Yosfiah jauh dari kesan “corong presiden”.

Yunus Yosfiah sangat membumi, efisien, dan tidak kuatir dikritik. Hanya 1 bulan setelah Lembaga Konsumen Pers berdiri di Surabaya, Yunus Yosfiah sebagai Menteri datang di sebuah acara LKP dan berdialog dengan 100 wakil masyarakat dan insan pers, membahas (bahkan berdebat terbuka) masalah kebebasan pers. Yunus datang sendiri, tanpa pengawal, tanpa sekretaris, tanpa ajudan. Beliau tidak mau dijemput dengan mobil pejabat yang menggunakan fore riders dan sirene, beliau dijemput hanya dengan monil milik TVRI. Kedatangan dan kepulangannya biasa-biasa saja (pada saat yang sama di Bandara Juanda ada menteri lain yang datang dan pergi dengan pengawalan lengkap termasuk kendaraan khusus dengan fore riders). Itulah setidaknya cerminan menteri yang membumi dan efisien.

Secara rendah hati dan realistis, Yunus Yosfiah menyerahkan pengawasan media kepada konsumennya sendiri, yaitu masyarakat luas, melalui media watch dan organisasi sejenis. Kasus yang bersinggungan dengan hukum (pornografi atau pencemaran nama baik, misalnya), dapat diurusi langsung oleh penegak hukum. Di bawah Yunus Yosfiah, Departemen Penerangan tidak sudi lagi menjadi alat (lembaga pemerintah apapun) untuk membungkam dan menberangus pers.

Soal kritik, ketika memimpin debat tentang kran kebebasan pers, beliau didemo oleh sekelompok massa yang menggugat kebebasan pers yang dianggap merusak masyarakat. Yunus mempersilakan pendemonya naik panggung berjajar bersama dia. “Soal berita-berita yang menyesatkan masyarakat, jangan saya yang didemo, tetapi persnya dong,” katanya enteng. Maka para pendemo tak lagi berhadapan dengannya, melainkan berhadapan dengan audience, yakni para insan pers.

Kalangan pers waktu itu (April 1999) menanyakan, “Bagaimana bila menteri penerangan yang akan datang bukan Pak Yunus?” Jawabannya, “Mungkin memang tak perlu lagi ada menteri penerangan.” Tetapi, dia mengingatkan, kekebasan pers harus dijaga dan diperjuangkan. Agaknya, kata-katanya masih sangat relevan sekarang. Setelah militer dan pemerintahan, kini ada ancaman baru bagi kebebasan prrs, yaitu kelompok pendukung fanatik, kelompok massa penekan, para pemilik modal yang berpolitik, dan sebagainya. Bagaimanapun, kebebasan pers harus tetap dipertahankan, sebab tanpa kebebasan pers mustahil tercapai masyarakat yang demokrtis seperti yang dicita-citakan.

November 1999 (dimuat di Republika)

Perihal LKM Media Watch
Mass media are watchdogs. But who watch the media? Let's do it together. Watch this very powerful entity, for better journalism, better Indonesia, better world. http://www.sirikitsyah.wordpress.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s