Ekonomisasi Bahasa Berita

Oleh Suhartono*

Pentingnya ekonomisasi bahasa berita barangkali bukan lagi topik baru jika dikaitkan dengan bahasa dan komunikasi. Sudah lama orang mengerti, terutama di kalangan media massa, bahwa pemakaian bahasa yang ekonomis sangat penting. Masalahnya, menjadi baru jika hal itu dikaitkan dengan bidang ekonomi, karena pemakaian bahasa berita yang tidak ekonomis ternyata sangat merugikan konsumen. Hal itu secara ekstrim bahkan dapat dipersepsi sebagai sebuah bentuk kejahatan ekonomi. Jika persepsi itu benar, masalahnya menjadi panjang karena dari perspektif hukum, konsumen dapat mengajukan tuntutan hukum atau sejenisnya.

Sebuah sigi kecil yang saya lakukan terhadap bahasa berita, dalam headlines Jawa Pos, Surabaya Post, dan Surya edisi 9 Februari 2001 menghasilkan data seperti yang akan saya paparkan berikut ini. Ketiga koran itu dipilih dengan pertimbangan ketiganya merupakan koran terbitan Jawa Timur yang paling berpengaruh di Jawa Timur. Edisi 9 Februari dipilih karena edisi itu bertepatan dengan Hari Pers Nasional yang pada hari itu secara teoretis perhatian insan pers terhadap seluk beluk berita, khususnya headlines, berbeda dengan hari-hari lainnya.

Apa arti kemubadziran  kata dari segi ekonomi? Jelas, konsumen dirugikan. Selama ini, pemborosan kata dalam berita sering tidak tersadari, padahal hal itu sangat merugikan pembaca, yang terpaksa membaca kata- kata yang tidak perlu.

Hal penting dalam kaitan ini ialah bagaimana menghemat pemakaian kata tanpa mengurangi substansi informasi. Pada dasarnya, prinsip umumnya demikian: Penghematan kata, bahkan hingga masalah tanda baca, berarti memberikan tempat bagi berita atau informasi lain yang lebih penting. Ekonomisasi yang berujung pada penihilan atau peminimalan kata mubadzir dapat dilakukan berdasarkan beberapa strategi.

Pertama, penulis tidak melakukan pelanggaran gramatika. Dalam kalimat “Menhan Mohammad Mahfud M. D. menambahkan, presiden akan meminta kepada masyarakat di Pasuruan agar membiarkan proses demokrasi berjalan secara wajar”, misalnya, pembaca dirugikan delapan digit akibat pemakaian kata ” kepada “. Kata “ kepada ” tidak perlu dipakai karena tidak berfungsi dan tidak memperjelas informasi. Dari segi gramatika, hubungan verba transitif dengan objek yang mengikutinya tidak perlu dipisahkan oleh kata apapun. Pelanggaran gramatika juga tampak dalam contoh berikut: “Amuk massa yang terus berlangsung di Jatim membuat Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) merasa perlu terjun sendiri ke Surabaya dan Pasuruan… ”  Kata “sendiri ” tidak perlu dipakai. Begitu juga kata “tapi ” dalam kalimat “Menurut dia, meskipun Gus Dur sudah turun ke Jatim, tapi elite politik di Jakarta masih belum memperbaiki sikap dan bicaranya. Langkah Gus Dur tersebut tidak berguna”.

Kedua, penulis tidak perlu menyampaikan informasi yang sudah menjadi pengetahuan umum (given information/ common sense). Dalam kalimat  “Masyarakat mendesak Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) agar segera menangkap koruptor kakap”, kata “Gus Dur” dapat ditiadakan karena sudah menjadi pengetahuan umum bahwa  ”Abdurrahman Wahid ” dalam konteks itu sama dengan “Gus Dur”.

Ketiga, penulis menanggalkan tuturan langsung yang sebelumnya sudah “diterjemahkan” dalam tuturan tidak langsung. Keempat, penulis tidak melakukan repetisi yang tidak perlu. Kelima, penulis menghindari repetisi kata dengan menggunakan prinsip anafora. Penggunaan prinsip ini di samping menghemat pemakaian kata juga menciptakan nilai estetika tersendiri karena pemakaian kata tidak repetitif. Dalam contoh:  “Kita patuhi himbauan Presiden dan BPNU untuk tidak berbuat kekerasan, ” ungkap KH Hamid Mannan; frasa  “ungkap KH Hamid Mannan” dapat dipendekkan menjadi  “ ungkapnya”, karena acuannya   sudah ada sebelumnya.

Keenam, penulis menggunakan sinonim yang lebih singkat untuk kepentingan variasi pemakaian kata di samping penghematan. Penggunaan kata asing atau daerah yang pada akhirnya diikuti terjemahannya dalam kurung juga tidak perlu dipakai jika maknanya sudah dikenal luas. Ekonomisasi pemakaian kata juga dapat dilakukan dengan cara menghilangkan tanda baca yang tidak perlu, di samping penanggalan unsur ”yang menerangkan ” dalam frase yang berpola “diterangkan menerangkan ” . Dalam frase yang demikian, unsur  yang penting adalah yang diterangkan. Unsur yang menerangkan dapat dihilangkan jika keberadaannya tidak memberika konstribusi informasi.

Berdasarkan kerangka berpikir di atas jelas bahwa yang perlu dipikirkan pengelola media sekarang bukan lagi bagaimana menggunakan bahasa yang baik dan benar karena hal itu sudah merupakan idealnya keharusan, melainkan bagaimana memberikan layanan terbaik kepada konsumen dengan cara menghindarkan mereka dari menu informasi yang tidak perlu dan memberi mereka informasi sebanyak- banyaknya. Dengan demikian, uang yang mereka keluarkan bukan untuk membeli kata- kata yang tidak perlu yang tidak mengandung informasi baru. Ini merupakan good service yang tidak ada jeleknya jika diberi  perhatian.

*Penulis adalah dosen FKIP
Universitas Dr. Soetomo Surabaya
(saat tulisannya dimuat di Bulletin Media Watch Edisi 14, Mei 2001)
Kini ybs adalah pengajar di Pasca Universitas Negeri Surabaya

 

 

 

Perihal LKM Media Watch
Mass media are watchdogs. But who watch the media? Let's do it together. Watch this very powerful entity, for better journalism, better Indonesia, better world. http://www.sirikitsyah.wordpress.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s