Pers Lokal di Era Otonomi Daerah

Wahyu Dhyatmika*

Posisi apa yang kiranya diambil pers lokal kita dalam carut marut pelaksanaan otonomi daerah saat ini? Ambivalen. Kegamangan pers lokal dapat dilihat dari porsi dan tema pemberitaan media massa terbitan Surabaya soal otonomi daerah. Beberapa media massa memang memberikan ruang khusus untuk membahas kekurangan dan kelebihan konsep desentralisasi kewenangan pusat daerahnya. Potensi daerah yang bisa dikembangkan melalui implementasi otonomi daerah pun digeber habis di media massa. Ulasan pakar, day to day preparation birokrat pemerintah  menyambut 1 Januari 2001, tanggapan kalangan LSM, mahasiswa, rakyat kebanyakan, dimuat hampir setiap hari.

Di balik semua itu, tersirat kebingungan pers lokal dalam menentukan pilihan posisinya dalam era otonomi daerah. Bacalah headline harian terbitan Surabaya setiap hari selama seminggu, dan hitung beberapa kali sebuah peristiwa lokal menjadi berita utama di halaman pertama? Atau baca berita lokal yang dimuat di halaman pertama, lihat apakah narasumbernya tokoh  lokal atau bukan?

Ketika terjadi peristiwa local, nilai berita (news value) menjadi tinggi karena karakter proximity. Beritanya tentu menyangkut kepentingan audience yang menjadi segmentasi koran Surabaya. Contoh:  pemogokan awak bus antara kota di terminal Bungurasih (23 Januari 2001) yang melumpuhkan transportasi darat dari dan ke Surabaya. Harian lokal Surya hanya memuatnya sebagai kolom khusus (yang dilengkapi grafik jalur pemogokan bus yang berwarna) di bagian paling bawah halaman pertamanya. Berita selengkapnya ditempatkan di dalam  rubrik  berita kota di halaman 3. Sementara untuk headline, redaksi Surya memilih menampilkan berita Nasional mengenai walk out-nya Presiden Abdurrahmman Wahid dari rapat Pansus skandal korupsi dana Yanatera Bulog, plus foto berwarna Presiden Wahid sedang menopang dagu.

Ketimpangan serupa juga terlihat dari hasil penelitian analisis isi yang dilakukan penulis atas harian Surya edisi 28 Januari – 3 Februari 2001. Dari 71 item berarti yang dimuat di halaman pertama (dalam periode edisi yang diteliti), berita lokal Surabaya hanya mendapat porsi 9,8%. Bandingkan dengan porsi berita nasional yang mencapai 87,3% dari total sampel item berita.

Demikian juga soal pemilihan narasumber. Banyak peristiwa lokal penting yang terjadi selama periode penelitian ini dilakukan. Misalkan saja, keberhasilan jajaran Polda Jawa Timur menangkap basah penyelundupan 33 mobil mewah (30 Januari 2001); dan demonstrasi warga Sampang, Madura, yang menuntut pelantikan Bupati Fadilah (1 Februari 2001). Tokoh lokal Surabaya, hanya dijadikan narasumber untuk 6 item berita (8,55%). Dari porsi yang sudah sedikit itu, tiga di antaranya yakni Trimoelja D.Soerjadi, Advokat senior, Prof. Soekarwoto, pakar hukum tata negara dari Unair Surabaya, dan Bingky Irawan, ketua Majelis Tinggi Agama Konghuchu Indonesia (Matakin) Jawa Timur, tidak memberikan komentar pada berita lokal. Mereka malah menjadi narasumber untuk berita nasional yakni kontroversi, yakni Memorandum DPR untuk Presiden Wahid (1 Februari dan 3 Februari), serta ijin penggunaan nama Tionghoa untuk WNI (29 Januari ). Bandingkan lagi dengan jumlah narasumber skala nasional yang mencapai 83,1%.

Sedikitnya porsi berita lokal dan narasumber lokal untuk pemberitaan media massa terbitan Surabaya bisa jadi “konsisten” dengan pilihan kebijakan redaksional mereka. Surya mengaku sebagai “Harian Pagi dari Surabaya”. Hampir sama dengan Jawa Pos yang mengklaim sebagai “Koran Nasional yang Terbit di Surabaya”. Implikasi psikologis pilihan itu, media massa kita jadi sayang atau tak sampai hati mengorbankan halaman pertamanya, utamanya headline bagi berita- berita lokal Surabaya atau jawa Timur. Surya hanya memberi porsi 2 halaman dari total 20 halaman (10%) isinya untuk berita- berita Surabaya. Sedang pesaingnya, Jawa Pos perlu menerbitkan suplemen khusus “Metropolis” untuk memberi ruang bagi peristiwa- peristiwa lokal Surabaya.

Dengan gamblang terlihat bahwa pers lokal kita masih setengah hati menjalankan fungsinya sebagai  pers lokal. Media massa terbitan Surabaya bukan media massa yang terbit untuk masyarakat Surabaya. Padahal era sudah berubah. Paradigma yang menempatkan persoalan daerah sebagai persoalan nomor sekian di belakang persoalan nasional sudah saatnya diubah. Pers lokal harus berani menentukan pilihan untuk menjadi media massa yang betul- betul memiliki warna daerah dan tidak sekedar menempel pada identitas daerah.

Idealnya kebijakan otonomi daerah adalah peluang besar bagi terbukanya ketersumbatan aspirasi rakyat di daerah. Robert A. Dahl, seorang teoretisi politik dari Amerika Serikat mengatakan bahwa demokrasi dalam skala massal di tingkat negara hanya akan terwujud dari bangunan unit- unit kecil demokrasi. Dalam konteks itu, otonomi daerah menawarkan kesempatan kepada rakyat untuk mengatur hidupnya sendiri, mengatur daerahnya sendiri, tanpa intervensi dari luar.

Di sinilah pers lokal bisa berperan sebagai penyambung lidah rakyat, yang bisa mengfungsikan dirinya sebagai jembatan yang menyampaikan semua keluh kesah, caci maki, dan kekesalan rakyat pada aparat pemerintahan yang seharusnya melayani mereka atau kepada wakil rakyat di daerah yang seharusnya mewakili mereka. Pers lokal bisa dan harus merelakan dirinya menjadi saluran aspirasi politik rakyat di komunitasnya. Konflik- konflik di daerah yang menyangkut hajat hidup orang kebanyakan yang selama ini tenggelam oleh pemberitaan soal pertarungan elite politik di Senayan, sudah saatnya diangkat ke permukaan. Tokoh- tokoh daerah yang memiliki kapasitas dan karya monumental bagi pengembangan daerah sudah selayaknya “dibesarkan” oleh media massa. Dengan demikian pers lokal kita betul- betul menjadi komponen masyarakat yang inheren dengan masyarakatnya, menyatu dan memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan komunitas lokal yang menjadi audiensnya.

Sebenarnya kalau mau belajar dari sejarah sejak republik ini merdeka, bangsa Indonesia memang tidak pernah punya pengalaman hidup dengan desentralisasi kewenangan pusat daerah, lebih-lebih di era Orde Baru. Sejak awal berdirinya, negara ini mengatur segala hal untuk rakyat, mulai dari ideologi apa yang boleh dianut sampai  berapa jumlah anak yang boleh dilahirkan oleh satu pasangan. Dengan latar belakang historis seperti itu , bisa dimakhulumi kekerdilan pola pikir kehidupan berbangsa dan bernegara berkembang biak dalam kepala rakyat republik ini.

Kita sudah merasakan implikasi negatif sentralisasi kekuasaan negara selama 55 tahun. Sudah saatnya membangun komunitas-komunitas lokal yang kuat. Dan pers punya tanggung jawab moral untuk mewujudkannya.

*Penulis adalah aktivis AJI Surabaya
mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Airlangga
(pada saat ini diterbitkan di Bulletin Media Watch Edisi 14, Mei 2001)
Kini ybs adalah redaktur di Majalah Tempo dan pengurus AJI Pusat

Perihal LKM Media Watch
Mass media are watchdogs. But who watch the media? Let's do it together. Watch this very powerful entity, for better journalism, better Indonesia, better world. http://www.sirikitsyah.wordpress.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s