Amplop

Oleh Sirikit Syah

Di jaman pemerintahan Soeharto, kata rekan-rekan jurnalis yang “ngepos” di Istana, sering terjadi “hujan air yang segar”. Itu artinya, banyak rezeki. Kalau kunjungan ke luar negeri, jurnalis Indonesia terjamin segalanya; mulai dari akomodasi, transportasi, konsumsi, sampai uang saku. “Selain dari pemerintah lewat Mensetneg atau Menpen, ada uang saku dari Bu Tien, ada lagi tambahan dari Mbak Tutut, dan lain-lain ..”

Bagaimana dengan masa Habibie? “Tak ada hujan, cuma gerimis, dan kadang-kadang malah hujan pasir,” kata sang jurnalis. Masa penghematan telah dimulai. Di masa Gus Dur, jurnalis yang beruntung selama tiga presiden tetap bertugas di Istana ini meneruskan ceritanya, “terjadi hujan batu.” Lo kok? Wartawan yang diajak kunjungan ke luar negeri diseleksi ketat. Setelah dipilih masih ditawar untuk membiayai sendiri semua ongkos perjalanannya (kasus terakhir, negosiasi dilakukan bahkan sampai hari keberangkatan, di bandara saat pesawat hendak lepas landas). Uang saku? Jangan tanya, hal seperti itu tidak ada.

Apakah itu tergolong amplop? Menurut Kode Etik AJI (Aliansi Jurnalis Independen) pasal 14, “Jurnalis tidak dibenarkan menerima sogokan”, (Catatan: yang dimaksud dengan sogokan adalah semua bentuk pemberian berupa uang, barang, dan atau fasilitas lain, yang secara langsung atau tidak langsung, dapat mempengaruhi jurnalis dalam membuat karya jurnalistik).

Pihak AJI, dan mungkin juga organisasi wartawan lainnya, tampak gencar mengkampanyekan semangat “anti amplop” ini untuk menegakkan profesionalisme mereka dan meningkatkan kualitas pemberitaan. Namun ada dua kesalahan utama dalam strategi mereka yang menyebabkan kampanye belum menampakkan hasil yang diharapkan. Kesalahan strategi itu adalah:

Pertama, sasaran kampanye hanya kalangan wartawan sendiri. Padahal proses pemberian amplop itu dilakukan dua pihak, pemberi dan penerima. Bila hanya wartawan yang ditekan untuk bersikap anti amplop, ini seperti usaha yang bertepuk sebelah tangan. Sasaran kampanye yang tak kalah penting adalah “the other side”, para pemberi amplop. Mereka yang suka memberi amplop dengan kepentingan agar dimuat (promosi) atau tidak dimuat (skandal), adalah penyumbang separuh (50%) dari maraknya wartawan yang disebut bodrex (hanya berorientasi amplop, kadang tak memiliki surat kabar, dan suka datang berkelompok).

Dengan memberi amplop agar beritanya dimuat atau tidak dimuat, para nara sumber ini juga melakukan penipuan kepada konsumen pers dengan membesar-besarkan berita yang sesungguhnya tidak penting, atau menutup-nutupi berita yang sebenarnya perlu diketahui publik. Sama dengan wartawan, mereka juga harus diberi pengertian (pelatihan) tentang dampak buruk amplop di dunia pers dan bagi publik..

Kedua, wartawan seringkali –dalam seminar dan forum diskusi- mengkambinghitamkan kesejahteraan (lebih tepatnya ketidaksejahteraan) sebagai penyebab munculnya wartawan amplop. Fakta bahwa kesejahteraan wartawan masih rendah tingkatnya itu suatu hal yang harus dipisahkan dengan kewajiban dan tanggungjawab untuk bersikap dan bekerja profesional. Bukankah menjadi wartawan adalah sebuah pilihan? Bagaimana wartawan dapat mengecam guru/dosen bergaji kecil yang menjual nilai, tentara/polisi bergaji rendah yang melakukan pungli, atau PNS umumnya yang melakukan manipulasi dan korupsi; sementara mereka secara terbuka membawa-bawa tingkat kesejahteraan sebagai excuse atau alasan tumbuhnya wartawan amplop. Ini salah satu contoh gamblang standar ganda pers.

Wartawan bukan satu-satunya profesi dengan tingkat kesejahteraan rendah di Indonesia. Mereka tidak sendirian. PNS mungkin sudah mulai baik nasibnya. Tetapi bagaimana para guru/dosen swasta terutama yang tidak tetap? Bagaimana tentara dan polisi? Persoalan ketidaksejahteraan ini adalah persoalan perusahaan penerbitan pers atau stasiun siaran (radio/televisi). Salah satu butir etika perusahaan pers adalah “memperhatikan kesejahteraan karyawan/wartawannya”. Dalam UU Pers No 40/1999 bahkan tercantum dalam Pasal 10. Persoalannya memang, siapa yang menegakkan etika perusahaan pers? Dapatkah Dewan Pers berperan di sini dalam mengingatkan perusahaan untuk menerapkan kode etik/aturannya?

Agaknya tak ada pilihan lain bagi wartawan . Bila pertanyaannya “kesejahteraan dulu atau menjadi profesional dulu” (seperti dulu mana telur dengan ayam), wartawan harus mulai dari diri sendiri. Dengan meningkatkan diri (berkualitas, profesional), dia akan memiliki bargaining power yang baik, meningkatkan karir dengan pesat. Bila di satu perusahaan gajinya tidak memadai, dia bisa saja pindah ke perusahaan yang lain. Tidak perlu setia kepada perusahaan, yang penting setia kepada profesi. Selain itu, ada pilihan menjadi penulis freelance atau kontributor, baik untuk media nasional maupun asing. Bagaimanapun, kesejahteraan wartawan memang sebuah persoalan yang harus dipecahkan. Tetapi itu bukan excuse untuk menjadi wartawan amplop.

Koran Tempo, 2002

Perihal LKM Media Watch
Mass media are watchdogs. But who watch the media? Let's do it together. Watch this very powerful entity, for better journalism, better Indonesia, better world. http://www.sirikitsyah.wordpress.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s