Hak Tolak dan Kemungkinan Memanipulasinya

Oleh Sirikit Syah

Termasuk syarat dalam Precision Journalism adalah akurasi data dan validitas nara sumber. Media massa Indonesia dalam 3 tahun belakangan ini agaknya mengabaikan perihal validitas nara sumber. Tidak terhitung lagi banyaknya berita yang nara sumbernya “tersembunyi” alias “tak diidentifikasi”. Ini bisa “pembisik Presiden”, “orang dekat Megawati”, “sumber di kalangan Istana”, “sumber terpercaya di kabinet”, “sumber yang tak ingin disebutkan namanya”, dan seterusnya.

Apakah hal itu salah dan melanggar kode etik? Tidak juga. Bahkan dalam UU Pers No 40/99 Pasal 4 ayat 4 disebutkan wartawan memiliki Hak Tolak. Tidak dijelaskan secara eksplisit apa yang dimaksud Hak Tolak dan bagaimana hal itu diterapkan. Pasal itu hanya berbunyi: “Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.” Bila ditilik lebih jauh, dengan Hak Tolak, pers bahkan tidak perlu (tak dapat dituntut) mempertanggungjawabkan pemberitaannya di muka hukum maupun di hadapan publik. Bisa jadi lahirnya pasal Hak Tolak ini diilhami semangat memberi perlindungan kepada saksi atau nara sumber. Di negara Amerika Serikat, perlindungan saksi/nara sumber ini disebu shield law, yang di Inggris juga sedang diperjuangkan, antara lain oleh Article 19.

Sebelum lahirnya UU Pers 40/99, wartawan akan dihadapkan pada dilema yang cukup rumit bila berita yang ditulisnya terbukti mencemarkan nama baik seseorang atau terbukti tidak benar (fitnah/libel atau kabar bohong; dalam KUHP tercantum sebagai Pemberitaan Palsu di Pasal 317). Wartawan dipanggil ke pengadilan dan dihadapkan pada dua pilihan: a) membuka identitas nara sumbernya yang menyebabkannya menulis berita bermasalah tersebut, atau b) melindungi identitas nara sumber namun menerima/menanggung hukumannya.

Dalam beberapa kasus di AS, kebanyakan wartawan memilih untuk menangung akibatnya. Membuka identitas nara sumber merupakan pilihan ‘bunuh diri’ karena setelah itu wartawan akan kehilangan kepercayaan masyarakat dan nara sumber, dan ini berarti tamat riwayatnya sebagai wartawan. Dengan menanggung akibat (dipenjara misalnya), wartawan malah dielu-elukan sebagai pahlawan. Di Indonesia, HB Yasin pernah mendekam dalam penjara karena tak mau membuka identitas asli Ki Panji Kusmin yang menulis cerpen Langit Makin Mendung yang didakwa bernuansa penghinaan terhadap agama.
Dengan Pasal 4 ayat 4 UU Pers/99, wartawan mendapatkan privilege yang luar biasa besar. Bila tulisannya terbukti tidak benar, wartawan tidak dapat dipaksa memberi kesaksian atau membuka identitas nara sumbernya. Dia memiliki Hak Tolak, dan tak perlu menanggung hukuman. Contoh kasus terbaru adalah pencemaran nama baik korps Brimob di Aceh. Empat gadis Aceh mula-mula melaporkan tindakan perkosaan secara sistematis oleh anggota Brimob. Berita ini diliput secara luas oleh media lokal dan nasional. Namun beberapa saat kemudian empat gadis tersebut mencabut pengakuannya. Malahan, mereka mengaku terpaksa membuat pengakuan palsu terebut karena keluarganya di bawah ancaman GAM.

Polisi kemudian bermaksud mengupas tuntas persoalan itu. Benarkah ada perkosaan? Bila tidak, siapa dalang pencemaran nama baik kepolisian? Bila benar, siapa pelaku perkosaan sesungguhnya?

Sayang, kalangan media massa secara kompak “menghindari” penelusuran kebenaran kasus ini, seperti hilangnya penelusuran kasus tuduhan penculikan aktivis KPA oleh polisi (kemudian ada indikasi pelaku penculiknya para pimpinan mereka sendiri) –kasus ini terjadi tahun 2000. Tak kurang dari Dewan Pers bahkan menyatakan sikap –secara resmi dimuat di newsletter Dewan Pers Etika- melindungi para wartawan di Aceh yang menolak dipanggil kepolisian untuk dimintai keterangan. Seorang pejabat Dewan Pers, dalam sebuah pertemuan, mengatakan, “Wartawan tak harus memberi kesaksian untuk kepentingan kepolisian”.

Masalahnya, sebagai bagian dari warga negara yang dicemarkan nama baiknya, lembaga kepolisian pun berhak melakukan upaya membersihkan nama baiknya. Lebih dari itu, pengungkapan kasus “perkosaan gadis-gadis Aceh” ini bukan sekadar persoalan nama baik polisi. Rakyat yang terlanjur dijejali informasi itu menunggu kejelasan: Benarkah ada perkosaan? Siapa yang memperkosa? Rakyat berhak tahu kebanarannya.

Hak Tolak, sekali lagi, sangat mudah terjerumus dalam manipulasi pers yang kurang bertanggungjawab. Skandal the Washington Post tahun 1981 hendaknya dapat memberi kita semua pelajaran. Wartawan Janet Cooke mencoreng kredibiltas koran prestisius itu dengan laporan tentang seorang anak berumur 8 tahun yang kecanduan heroin. Tulisan itu mendapatkan Pulitzer Prize. Namun beberapa orang yang curiga menyelidiki dan ternyata tulisan itu ‘karangan’ semata. Nara sumbernya tidak diidentifikasi oleh Cooke, dan semua ternyata tokoh fiktif. Washington Post terpaksa harus mengembalikan Hadiah Pulitzer tersebut dan Janet Cooke kehilangan masa depannya di dunia pers. Tahun 1982 Loretta Tofani, juga dari the Washington Post, merebut kembali Pulitzer Prize. Pada laporannya tentang sistem penjara di Maryland, dia memaksa/meyakinkan semua nara sumbernya untuk bersedia diidentifikasi. Identifikasi dan validitas nara sumber memang sangat penting.

Persoalan yang lebih penting dan perlu menjadi PR kita bersama adalah: bagaimana mengatur batasan penggunaan Hak Tolak. Jangan sampai pers mendapat tekanan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Jangan sampai nara sumber terancam keselamatannya. Dan, jangan sampai pula rakyat menjadi korban pers yang bersembunyi di balik Hak Tolak lalu melemparkan fitnah, pencemaran nama baik, kabar bohong. Kapan Hak Tolak itu dapat digunakan, kapan pers harus membantu kepolisian dalam mengungkap kejahatan, kapan pers harus mempertanggungjawabkan kekeliruan pemberitaannya (yang tak disengaja, dan terutama yang telah disengaja –with malice), mesti dirumuskan oleh para pakar hukum dan pakar/praktisi pers.

Lebih dari semangat melindungi kebebasan pers, kita semua tak boleh mengabaikan perlunya perlindungan kepada masyarakat. Bila kebebasan pers telah diberikan, satu-satunya alat perlindungan rakyat –atas kemungkinan kesewenang-wenangan pers atau nara sumber yang tak bertanggungjawab- adalah hukum. Bila hukumnya saja sudah memihak pers, siapa melindungi rakyat?

Surabaya, 7 Mei 2001

Perihal LKM Media Watch
Mass media are watchdogs. But who watch the media? Let's do it together. Watch this very powerful entity, for better journalism, better Indonesia, better world. http://www.sirikitsyah.wordpress.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s