Mengevaluasi Dewan Pers Kita

Sirikit Syah

Dua periode telah dilewati oleh Dewan Pers yang independen. Sebelum 1998, Dewan Pers diketuai oleh Menteri Penerangan, menyebabkan adanya bias kepentingan ketika pers menyoroti kinerja pemerintah. Kini, menginjak periode ketiga pasca reformasi, Dewan Pers berbalik arah pendulum. Dewan Pers kini didominasi para praktisi, pengelola, bahkan pemilik industri pers. Bagaimana kinerjanya?

Sejak awal reformasi, dimana perseteruan antara pers vs publik/pemerintah meningkat, Dewan Pers beberapa kali menjadi saksi ahli yang meringankan pers. Tahun 1999, dalam kasus Sriwijaya Pos vs ZA Maulani (alm.) yang dituduh korupsi Rp 400,3 milyar, Dewan Pers memberi kesaksian meringankan bagi Sriwijaya Pos. Meskipun terbukti bersalah, Sriwijaya Pos hanya didenda Rp 200 juta dari tuntutan Zaelani sebesar Rp 400,3 milyar.

Pada tahun yang sama (hingga 2000), saksi ahli Dewan Pers juga meringankan kesalahan sebuah tabloid di Papua yang mencemarkan nama baik Kakanwil Transmigrasi (tuduhan korupsi). Penggugat tidak melaporkan pencemaran nama baiknya, melainkan, sesuai UU Pers, melaporkan diabaikannya Hak Jawab. Saksi ahli dari Dewan Pers mengatakan, ”Adalah hak dan kewenangan redaksi mengenai kapan Hak Jawab dimuat.” Maka, tabloid bersangkutan terus menunda pemuatan hingga media tersebut tutup, tidak terbit lagi.

Pada tahun-tahun 2000-2004, dengan maraknya koran kuning semacam Rakyat Merdeka, Pos Kota, Lampu Merah, Rek Ayo Rek, Memorandum; Dewan Pers secara mengejutkan menyatakan bahwa yang memuat sadisme dan pornografi semacam itu bukan koran, melainkan selebaran, dan itu urusan polisi. Artinya, Dewan Pers hanya mengakui pers yang baik-baik saja. Tidak ada pers yang buruk.

Keterkejutan ini bertambah dengan diterimanya program Infotainment di televisi sebagai bagian dari keluarga besar wartawan (PWI) dan dianggap program berita. Maka, gosip artis adalah berita, dan kabar perkosaan –betapapun vulgarnya peliputan- di koran Lampu Merah dan Memorandum, bukan berita. Betapa terbolak-baliknya logika pers kita dibuatnya.

Ribut-ribut mengenai ”apakah pers yang mencemarkan nama baik orang dapat dikenai pasal KUHP, atau menggunakan UU Pers (yang tak ada pasalnya)?”, Dewan Pers juga tidak memunculkan solusi. Beberapa pemimpin redaksi masuk penjara karena Pasal Penghinaan Kepala Negara (KUHP) pada masa Presiden Megawati, juga tidak mendapat reaksi Dewan Pers.

Keanggotaan Dewan Pers

Anggota Dewan Pers periode 2007-2011 telah terpilih dan sudah dikukuhkan dengan SK Presiden. Lembaga Konsumen Media, organisasi yang tekun mengawasi perilaku dan produk media, didirikan di Surabaya tahun 1999, gagal memasukkan wakil Jawa Timur dalam kepengurusan Dewan Pers yang baru. Bagi LKM, unsur Jawa Timur ini penting, karena dinamika pers Jawa Timur (kuantitas dan kualitas industri medianya) melebihi Bandung dan Jogjakarta (yang punya wakil di Dewan Pers periode sebelumnya) atau Bali (diwakili Satria Narada periode sekarang). Tahun 1999, Dahlan Iskan dan Anshori Tayib, dua tokoh pers Jatim, sempat hendak mendirikan Dewan Pers Jatim, saking tingginya pertumbuhan industri media dan maraknya kasus-kasus pers vs publik. Dipandang secara nasional, memang agak mengherankan, bagaimana wakil Jatim tidak ada di Dewan Pers.

Didukung rekomendasi berbagai lembaga di Jatim, dari LKM sampai PWI, pakar dan pengamat media Henry Subiakto gagal dalam seleksi. Semua dukungan itu tidak laku. Menurut seorang di Dewan Pers, dukungan harus dari organisasi nasional yang berkedudukan di Jakarta. Aneh juga, wakil Jatim dilarang mendapat dukungan dari Jatim, dan harus mendapat dukungan dari Jakarta. Wakil Jatim itu akan mewakili siapa: Jatim atau Jakarta?

Pasal 15 dan 17 UU Pers sangat berkaitan (Pasal 15 tentang Dewan Pers, Pasal 17 tentang peran masyarakat mengawasi pers). Namun, wakil masyarakat, seperti Henry Subiakto yang mendirikan dan mengasuh lembaga media watch independen sejak 1999, tak mendapat kesempatan. Susunan Dewan Pers sekarang didominasi para wakil perusahaan media, wartawan yang masih aktif, atau aktivis organisasi jurnalis/media.

Tanpa mengurangi rasa hormat penulis pada Garin Nugraha, guru film Indonesia itu patut diragukan keterlibatan dan kepeduliannya pada produk-produk dan perilaku pers, khususnya media cetak, sebagai sasaran utama pemantauan dan pembinaan Dewan Pers (sebab, untuk film dan televisi, Indonesia telah memiliki LSF dan KPI). Garin mungkin pengamat film dan sinetron di televisi, tetapi pembaca/pengamat koran? Tak ada track recordnya.

Dari daftar anggota Dewan Pers periode baru, satu-satunya wakil masyarakat adalah Ichlasul Akmal, itupun dari kalangan akademisi, dan bukan spesifik ilmu komunikasi/media massa/jurnalisme. Pada periode sebelumnya bahkan ada anggota Dewan Pers yang menjadi ombudsman sebuah kelompok media besar. Ini tak jauh beda dengan Menteri Penerangan menjadi keta Dewan pers di jaman Orba.

Sesungguhnya, komposisi Dewan Pers akan lebih kredibel dengan adanya wakil dari lembaga pemantau media, khususnya dari daerah, yang selama ini tekun meriset dan mendorong peningkatan kualitas jurnalisme/pers di daerah. Pengamat media dari daerah ini setidaknya memberi keseimbangan pada proporsi dominasi praktisi-industri pers di Dewan Pers.

Evaluasi Kinerja

Dalam isu-isu media sepanjang tahun 2006, seperti RUU APP, Poligami Aa Gym, video porno YZ-ME, pemberitaan lumpur Lapindo, kepanikan flu burung, dll, kecil sekali keterlibatan Dewan Pers. Dewan Pers sibuk melakukan sosialisasi UU Pers yang sudah agak kadaluarsa (UU pers lahir tahun 1999!), dengan penekanan pada kampanye dan slogan ”Gunakan Hak Jawab”, serta mendorong tumbuhnya media watch, tanpa bantuan yang berarti. Sosialisasi di beberapa kota di Indonesia itu tentu menghabiskan dana tidak sedikit, yang akan lebih bermanfaat untuk melakukan riset perilaku dan produk media, melalui kerjasama dengan lembaga pemantau media di daerah-daerah. Dewan Pers sulit mendapatkan data tentang perkembangan media tanpa bantuan lembaga daerah, mengingat kedudukannya yang terpusat di Jakarta.

Surabaya, Desember 2006

Perihal LKM Media Watch
Mass media are watchdogs. But who watch the media? Let's do it together. Watch this very powerful entity, for better journalism, better Indonesia, better world. http://www.sirikitsyah.wordpress.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s