Rakyat Merdeka Harus Dibela

Oleh Sirikit Syah

Harian Rakyat Merdeka sangat perlu dikritik, terutama karena penggunaan bahasanya (bahasa kekerasan). Namun pada peristiwa turunnya keputusan hukum terhadap harian RM baru-baru ini, sangat mengherankan bagaimana kalangan pers dapat diam saja.

Harian RM baru saja mendapatkan dua putusan bersalah, yaitu masing-masing dalam kasus pemuatan karikatur Akbar Tanjung dan kasus pemberitaan tentang Presiden Megawati dengan judul yang dianggap menghina kepala negara.

Sikap kalangan pers atas kasus ini sangat tidak sebanding dengan sikap yang ditunjukkan pada kasus Tempo vs Tomy Winata. Tidak ada unjuk rasa para wartawan atau gerakan nasional melawan ‘premanisme negara’ misalnya. Padahal kemenangan kubu Akbar Tanjung dan Megawati terhadap Rakyat Merdeka ini jelas-jelas ‘mengancam’ kehidupan pers Indonesia secara umum. Ini artinya pers salah bila menggambar karikatur tentang seorang tokoh masyarakat yang sudah divonis bersalah oleh pengadilan (bukan lagi trial by the press lo!). Padahal, harian Kompas juga pernah menulis panjang lebar soal Akbar Tanjung di penghujung tahun 2002 lalu –setelah AT divonis hakim- dan menjulukinya ‘gegebug maling’. Pers juga salah bila mengkritik kebijakan kepala negara yang berkaitan dengan kehidupan rakyat, bila menggunakan kalimat/bahasa yang tidak baik (‘Mulut Mega Bau Solar’). Bukankah –selain bahasa yang tidak sopan itu- tak ada kesalahan substansi berita (misalnya akurasi)?

Pada zaman Gus Dur dulu, pers sering jengkel dijadikan bahan olokan Presiden Gus Dur, lalu sebaliknya juga pers suka memlintir pernyataan-pernyataan Gus Dur. Kedua belah pihak ‘bertikai’ di hadapan publik, namun tak ada tindakan aparat atau tindakan hukum pada pers; sekalipun –dalam kasus Aryanti- Gus Dur benar-benar dijadikan bulan-bulanan media. Hal terkeras yang dilakukan Gus Dur adalah ‘memarahi’ semua pemimpin redaksi di sebuah pertemuan di Utan Kayu. Di situpun dia balik ‘dimarahi’ oleh beberapa Pemred yang tidak terima.

Penghukuman Rakyat Merdeka karena sebuah karikatur yang menyinggung perasaan seorang yang sudah menjadi tervonis adalah tindak pengebirian terhadap kebebasan berpikir, bukan lagi kebebasan berekspresi atau kebebasan pers. Bahkan mantan Presiden Soeharto dan mantan Menpen Hartono gagal membawa Margiono –waktu itu Pemred D&R- ke pengadilan karena membolak-balik wajah Soeharto di sebuah kartu remi di cover D&R. Ujung-ujungnya, Margiono dicekal oleh korps-nya sendiri, yakni PWI, dan tak diperbolehkan menjadi Pemred.

Penghukuman Rakyat Merdeka atas tulisan ‘Mulut Mega Bau Solar’ juga dapat mengancam kebebasan pers untuk mengkritik pemerintah, artinya fungsi pers untuk melakukan kontrol sosial (UU Pers No 40/1999 Pasal 3 Ayat 1) tak dapat/tak boleh dijalankan. Memang ada ketidaksopanan dalam berbahasa (bukan kesalahan, karena itu adalah metafor yang tepat, mengingat Megawati pidato berapi-api soal hidup sederhana tetapi pada saat yang sama dia menaikkan tarip BBM), namun esensinya tidak mengandung kesalahan. Apakah Megawati anti kritik?

Tidak bereaksinya kalangan pers pada kasus ini cukup mengherankan. Di sini dapat dicatat sikap double standard insan pers Indonesia. Dalam kasus Tempo vs Tomy Winata, misalnya, mula-mula Tempo dan kalangan pers mengimbau pihak yang merasa dirugikan dengan: ‘Jangan gunakan premanisme bila pers salah, gunakan jalur hukum.’ Namun ketika TW menggunakan jalur hukum, dia dilawan secara politik. Membawa-bawa Gus Dur ke ruang pengadilan bahkan memberikan statement di meja hakim –apakah ini bukan contempt of court?- sangat berbau politik. Juga upaya pembentukan opini publik bahwa ini adalah kasus ‘ancaman terhadap kebebasan pers’ cukup berdampak politis. Padahal, kebenaran berita atau kebenaran tuntutan masih harus dibuktikan di pengadilan.

Dalam beberapa perdebatan, ada yang mengungkapkan bahwa para narasumber berita Tempo yang menyatakan ‘isu/dokumen itu tidak ada’ dapat saja berkonspirasi. Juga, hukum dapat saja dipermainkan. Keduanya memiliki kemungkinan. Namun dengan demikian persoalannya adalah: pers harus membuktikan bahwa para narasumber berkonspirasi untuk bilang ‘tak ada dokumen TW di Tanah Abang’ dan bahwa pengadilan/hukum sudah dibeli. Di atas semuanya, ini bukan persoalan seorang TW semata, melainkan sistem yang diselewengkan.

Juga mengherankan adalah opini para praktisi media dan praktisi hukum yang mengemukakan perlunya digunakan UU Pers, bukannya KUHP, karena dianggap lex specialis. Para ahli hukum dan ahli media tidak cukup jujur pada masyarakat awam, bahwa hukum yang lebih khusus dapat digunakan hanya bila pasal yang sama diatur di dua hukum yang berbeda (lex specialis dan lex generalis). Karena pasal pencemaran nama baik tidak terdapat di UU Pers No 40, tuntutan penggunaan UU itu untuk kasus pencemaran nama baik tak dapat dilakukan. Bila dipaksakan, hal itu tidak adil bagi konsumen media atau obyek berita yang dirugikan, sebab kepentingannya tidak terakomodasi dalam UU yang memang sangat pro-pers itu.

Belakangan ini Hinca Panjaitan bersama IMLPC (Indonesia Media Law and Policy Centre) dan Dewan Pers sedang mengkampanyekan agar kesalahan jurnalistik diatasi dengan pasal-pasal atau standar jurnalistik. Hinca bahkan menganjurkan upaya damai melalui mekanisme Dewan Pers atau melalui ombudsman di media masing-masing. Konsumen dan obyek berita yang tadinya diajak mengikuti jalur hukum, ketika hukum tampak tidak menguntungkan pers, kini diajak melakukan damai melalui mekanisme Dewan Pers dan ombudsman. Persoalannya, berdasarkan catatan LKM, Dewan Pers lebih sering memenangkan media dan tak semua media memiliki ombudsman.

Kasus Tempo vs Tomy Winata memang merupakan ujian bagi pers dan masyarakat Indonesia umumnya untuk dapat lebih jujur. Meskipun saya cenderung meneruskan proses hukumnya, kadang terbersit juga pertanyaan di benak saya: mungkinkah Tomy Winata hanya dapat dilawan secara politik?

Bagaimanapun, tulisan ini bermaksud mengingatkan rekan-rekan pers bahwa yang menimpa Rakyat Merdeka sangat tidak patut. Ini justru lebih mengancam dibanding kasus Tempo vs Tomy Winata. Telah terjadi pelanggaran kebebasan pers dan kebebasan berekspresi oleh negara dengan turunnya vonis terhadap Rakyat Merdeka. Peran kontrol sosial pers dipasung sendiri oleh negara. Keputusan itu harus diprotes, dan untuk jangka panjang (terutama untuk kasus yang mirip Tempo vs TW), pers harus lebih tegas: ingin menggunakan jalur hukum, mekanisme damai, atau jalur politik. Yang penting, pers tidak terus berkelit dan berkilah (seperti kebanyakan narasumber bila dimintai informasi oleh pers).

2003

Perihal LKM Media Watch
Mass media are watchdogs. But who watch the media? Let's do it together. Watch this very powerful entity, for better journalism, better Indonesia, better world. http://www.sirikitsyah.wordpress.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s