SEKALI LAGI, PERS MENANG

Oleh Sirikit Syah

Kasus Jawa Pos vs NU/Banser setidaknya memberi dua pelajaran bagi kita. Pertama, bahwa pers selalu menang. Kedua, UU Pers No 40/1999 harus disosialisasikan tak hanya kepada kalangan pers, tetapi juga terutama untuk masyarakat konsumen pers dan mereka yang kerap menjadi nara sumber & obyek berita.

Pada hari Minggu 7 Mei 2000 Jawa Pos tidak terbit. Segera tersiar kabar bahwa itu disebabkan karena hari sebelumnya kantor Jawa Pos diserbu dan diduduki massa NU/Banser. Harian Republika memuatnya di halaman pertama Minggu 7 Mei itu. Keesokan harinya banyak media massa memberitakan hal senada. Lebih dari itu, belasan organisasi pers dan masyarakat beramai-rami ‘unjuk suara’ mengecam, bahkan mengutuk, NU/Banser yang dikatakan ‘menghalangi kebebasan pers’. Mulai dari Majelis Kode Etik AJI, PBHI, PWI, sampai Media Watch-Media Centre, Komnas HAM, dll. Tak ada satupun lembaga atau organisasi yang mencoba berempati pada NU/Banser.

Hari Senin –dan rencananya hingga 7 hari- Jawa Pos memuat permintaan maaf atas kesalahan pemberitaan yang membuat NU/Banser marah, di halaman 1 seperempat halaman. Anehnya, pada hari Senin itu dan hari-hari selanjutnya, JP tidak mengungkapkan kepada pembacanya dan masyarakat konsumen pers umumnya, apa yang menyebabkan JP tidak terbit hari Minggu. Dalih JP bahwa ‘kami kuatir bias dan subyektif’ ditelan begitu saja oleh pembaca. ‘Misteri’ yang diciptakan JP atas insiden ‘pendudukan Banser’ di kantor JP, termasuk menghitamkan dua halaman tengah harian Suara Indonesia (kelompok JP Group) dengan kata-kata berduka cita, berhasil mengalihkan perhatian publik pada asal permasalahan. Pers, dalam hal ini Jawa Pos, menang lagi dalam pembentukan opini publik.

Simpati diluncurkan bertubi-tubi pada JP dan kecaman mengalir deras pada NU/Banser. Padahal, dengan tidak menginformasikan kepada pembaca apa yang terjadi, JP telah melanggar prinsip dasar pers itu sendiri, yaitu keterbukaan informasi. Malahan, JP terkesan membiarkan opini publik berkembang secara spekulatif. Kekuatiran akan bias dan subyektif sebetulnya sudah digagalkan oleh nilai obyektivitas pers yang harus dianut. Bila tetap masih kuatir, bisa saja suara NU/Banser (melalui Siaran Persnya) dimuat bersamaan. Bila kedua sumber ini tidak sama, konsumen media (pembaca) mendapat keleluasaan untuk menyarikan kebenarannya sendiri, berdasarkan fakta yang disediakan.

Siaran pers NU/Banser yang dikirimkan pada hari Selasa kepada semua media (termasuk LKM Media Watch) berisi latar belakang permasalahan dan kronologis peristiwa yang disebut ‘pendudukan JP’. Dalam kronologis versi NU/Banser ini disebutkan bahwa NU/Banser tidak melakukan ancaman atau tekanan fisik, apalagi mendesak JP agar tidak terbit. Isu bahwa mereka mencabuti kabel komputer & telepon juga dibantah secara resmi. Mereka hanya datang minta klarifikasi dan mohon berita yang keliru itu diralat. Keputusan tidak terbit ditentukan oleh redaksi JP sendiri, seperti diakui oleh Redaktur Pelaksana JP. Bisa jadi JP tidak terbit karena kesulitan teknis (meskipun ini sulit diterima, mengingat tak ada wartawan yang terluka atau alat yang rusak, setidaknya JP dapat terbit terlambat), atau gangguan psikologis. Tetapi tidak menutup kemungkinan, ini strategi yang bersifat politis. Sayang, suara NU/Banser ini tidak dimuat di JP maupun media massa lainnya, yang telah ‘memojokkan’ NU/Banser dengan isu ‘penyerbuan’ dan ‘pendudukan’. Apakah karena solidaritas pers lebih penting daripada kebenaran?

Penyerbuan, ancaman, teror, dan kekerasan adalah tindakan anarki yang memang sangat tidak dianjurkan. Dalam kampanye pemberdayaan konsumen media demi kesetaraan masyarakat dengan pers, Lembaga Konsumen Media senantiasa menganjurkan, barang siapa yang dirugikan oleh pers semestinya mensikapinya dengan ‘smart’ dan ‘wise’, antara lain melalui prosedur hukum. Persoalan dalam insiden JP vs NU/Banser ini sebetulnya: perlu diklarifikasi, benarkah NU/Banser melakukan ancaman fisik sampai menggagalkan proses penerbitan, yang melanggar Pasal 18 UU Pers 40/99 yang ancamannya adalah hukuman kurungan 2 tahun atau denda Rp 500 juta rupiah? Bila benar, Banser/NU layak dikecam (bukan dikutuk) karena melanggar dan menghambat kebebasan pers, bahkan JP dapat menggugatnya. Tapi bila tidak, segala kecaman menjadi terlalu tergesa-gesa. Bahkan NU/Banser dapat menggugat media massa yang tidak memuat/menyiarkan Hak Jawabya (siaran pers) setelah mereka memberitakan secara sepihak (pemuatan Hak Jawab dijamin oleh UU Pers).

Sosialisasi UU Pers

Lebih mendasar dari sekadar kasus JP vs NU (yang sudah terjadi tiga kali dalam 2 tahun, dan JP selalu mengakui kesalahannya) ini adalah kesadaran dan pemahaman masyarakat akan UU Pers. Sampai saat ini, sedikit sekali masyarakat yang mengerti UU Pers. Sasaran UU Pers bukan hanya insan pers. Masyarakat luas pun harus paham UU Pers, sebagaimana mereka harus paham UU dan peraturan hukum yang lain.

Seringkali nara sumber atau obyek berita marah kepada pers karena pers memberitakan sepihak (one sided). Padahal ketika sebelumnya diburu wartawan, nara sumber tersebut mengelak dengan berbagai cara (off the record, no comment, tak mau ditemui, dll). Bagaimana pers bisa cover both sides bila yang satu pihak selalu menolak diwawancarai? Sebagian besar redaktur pelaksana dan pemimpin redaksi dari Indonesia Timur mengeluhkan hal ini. Dalam sebuah work shop tentang Peace Journalism di Surabaya baru-baru ini, mereka mengatakan, ‘Berita kami tidak bisa obyektif dan balance, karena satu pihak nara sumber menolak memberi keterangan.” Ini terutama untuk berita-berita di wilayah konflik.

Majalah Tempo juga dikatakan ‘tidak bertanggungjawab’, ‘tendensius’ oleh Texmaco melalui surat pembaca di majalah itu, setelah laporan tentang Texmaco yang dimuat sebelumnya dianggap berat sebelah. Padahal ketika dihubungi wartawan, pihak Texmaco mengelak (Tempo 30 April 2000)..

Masyarakat sangat perlu tahu hak dan kewajibannya di hadapan pers. Mereka tidak hanya punya hak mengkoreksi (Hak Koreksi) dan hak meralat berita (Hak Jawab), mereka juga punya kewajiban membuka akses informasi kepada pers dan mendukung upaya pers menyebarkan informasi yang perlu bagi publik.

Kesalahan Pers

Menurut analisa penulis, kesalahan JP dalam insiden terbaru itu mencakup a) mengutip dari media lain yang sudah kadaluarsa (majalah Tempo), b) kesalahan akurasi, c) tidak cek & recheck, yang semuanya dapat berakhir pada persoalan libel (fitnah/pencemaran nama baik yang dilakukan melalui barang cetakan yang dipublikasikan/disebarluaskan). Dari sudut pandang jurnalistik, memang agak janggal ketika JP yang koran harian, mengutip Tempo yang majalah berita mingguan, dalam rentang waktu lima hari sesudahnya (Tempo terbit Senin 1 Mei, JP terbit Sabtu 6 Mei). Masa lima hari itu seharusnya lebih dari cukup untuk sebuah koran harian melakukan konfirmasi, recheck, bahkan follow up atau update. Kesalahan akurasi adalah karena sebenarnya yang disangka menerima Rp 35 M adalah Hasyim Wahid, bukan Hasyim Muzadi, serta dimuatnya ilustrasi foto yang salah.

Di Amerika Serikat, wartawan sering lolos dalam kasus libel, karena ada persyaratan malice (itikad buruk). Bila wartawan ketika menngumpulkan data dan menuliskannya tidak tahu bahwa apa yang ditulisnya itu salah, dia melakukan kesalahan itu without malice. Dia bisa lolos dari hukuman. Tetapi kalau dia sengaja mengabaikan fakta atau tidak bersungguh-sungguh dalam mencari dan mengungkapkan kebenaran, dan tetap menulis/menyiarkannya meskipun tahu bahwa informasi itu mungkin keliru, wartawan bisa dikenai pasal libel tersebut. Dalam kasus JP vs NU/Banser, masyarakat pers dan konsumen pers perlu meneliti, apakah JP dalam keadaan absence of malice ketika berita Sabtu 6 Mei itu diturunkan? Kalau toh itu karena ketidaktahuan, ignorance, agak janggal karena rentang waktu yang cukup lama antara Tempo yang dikutip dan JP yang mengutip.

Kesetaraan

Dengan menangnya JP di opini publik, ketidaksetaraan pers dan masyarakat semakin kentara. Seorang konsumen pers menyinggung hal ini dalam Program Interaktif tentang media massa di Radio Suara Surabaya. Ini merupakan inti persoalan dialog antara pers dan konsumennya. Era freedom of the press bukannya mendekatkan pers dengan masyarakat. Pers berlari semakin jauh ke depan dengan kebebasannya, dan masyarakat semakin tertinggal di belakang, siapa peduli? Dari dulu, masyarakat enggan (mungkin takut) berseteru dengan pers, yang dianggap ‘very powerful’ dan ‘untouchable’.

Perkembangan terakhir kasus JP vs NU/Banser adalah rencana gugatan NU/Banser terhadap JP karena bukti bahwa permohonan maaf JP tidak diterbitkan di seluruh penerbitan JP, melainkan hanya di wilayah tertentu (Surabaya dan Pasuruan). Bila ini benar, ini bukan sekadar error atau mistake. Mungkin ini yang disebut malice tadi. Kesalahan berita yang telah diakui, diterbitkan di semua penerbitan JP, tetapi ralat kesalahannya hanya dimuat di sebagian penerbitan. Persoalannya sudah beyond ethics. Ini menjadi persoalan integrity dan credibility.

Peristiwa JP vs NU/Banser ini, dan sekian banyak kasus masyarakat vs pers lainnya yang kini tengah terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, agar menjadi pelajaran bagi kedua belah pihak. Kesetaraan pers & masyarakat konsumennya serta mutual respect di antara keduanya, menjadi bagian penting di era keterbukaan informasi. Ini dapat mencegah tindak anarki, oleh masyarakat, maupun oleh pers yang sewenang-wenang.

Surabaya, 2000

Perihal LKM Media Watch
Mass media are watchdogs. But who watch the media? Let's do it together. Watch this very powerful entity, for better journalism, better Indonesia, better world. http://www.sirikitsyah.wordpress.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s