Bagaimana Pers Bisa Salah?

Sirikit Syah

Sejak 1999 saya aktif mengamati media. Selain kesalahan-kesalahannya –dengan ukuran standar jurnalistik dan kode etik- saya juga mengamati prestasi-prestasi dan kebaikan-kebaikan yang dilakukan media untuk publiknya. Namun sejak April saya telah menjadi pelaku media. Ternyata, ada banyak hal yang perlu diungkapkan agar publik tahu, bagaimana media memproses berita, dan bagaimana kesalahan bisa terjadi.

Pertanyaan paling penting adalah: bagaimana kesalahan pemberitaan bisa terjadi atau dapat dicegah? Surabaya Post sangat peduli pada ethical journalism, jurnalisme yang patuh pada kode etik. Media beraliran ini bisa dituduh “mencari aman”, “kurang berani”, “sulit laku”, dan sebagainya. Namun karena sudah prinsip, SP tetap berusaha keras menjaga etika pemberitaan. Tujuannya cuma, agar publik tidak disesatkan oleh pemberitaan keliru.

Hal ini dilakukan dengan mensosialisasikan kode etik jurnalistik yang baru direvisi oleh Dewan Pers, kepada seluruh awak redaksi, segera setelah itu diluncurkan. Selain itu, setiap minggu diadakan pertemuan evaluasi redaksional dengan ombudsman, membahas setumpuk catatan kesalahan pemberitaan. Forum ini tidak se’damai’ kedengarannya. Wartawan atau redaktur yang kena tuding, seringkali berargumentasi. Maka persoalannya adalah, apakah definisi kesalahan pemberitaan itu?

Berita bisa salah karena salah ejaan. “Pasokan” menjadi “pasok” atau “obsesi” menjadi “opsesi”, kemungkinan adalah kesalahan teknis. Kesalahan ejaan nama orang, gelar, pangkat, dan jabatan, bisa dipastikan adalah kesalahan karena kelalaian atau kecerobohan wartawan. Ini bisa diatasi dengan “selalu mencatat dengan akurat identitas orang”, tidak hanya mengingat-ingatnya.

Kesalahan lebih besar adalah tidak patuh standar jurnalistik cover both sides atau check and recheck atau verifikasi. Bila bukan berita konflik, ini tidak menjadi masalah. Namun bila beritanya tentang konflik, wajib dalam aturan standar jurnalistik untuk meminta suara pihak lainnya. Seorang PR mengadakan jumpa pers promo produk baru atau memperkenalkan jajaran direksi baru tidak wajib minta “pendapat lain”. Tetapi pengacara mengadakan jumpa pers atas sebuah kasus perseteruan dua kubu (konflik), wartawan perlu mendapatkan suara pihak satunya.

Itupun sebenarnya tidak cukup. Dalam istilah saya, “cover both sides is not enough”. Untuk konflik, harus cover many sides. Suara kedua kubu hanya akan membuat persoalan semakin meruncing. Mesti ada suara lain-lain yang berkaitan atau terkena dampak perseteruan dua kubu itu. Kasus di Unitomo dan Unair, misalnya, mesti ada wawancara dengan para dosen, mahasiswa, karyawan, orangtua mahasiswa, alumni, Kopertis atau Mendiknas. Dua kubu di Unitomo atau di Unair saja tidak cukup.

Apa kesalahan yang mungkin terjadi dari peliputan yang tidak memenuhi standar jurnalistik? Laporan bisa bias, tidak komprehensif, sepihak, bahkan tidak menutup kemungkinan, media digunakan sebagai alat untuk memenangkan perseteruan. Buruknya sebuah liputan, misalnya sangat one-sided, bisa terjadi karena reporter memang kurang effort, redaktur kurang wawasan, atau ada faktor kesengajaan dibuat demikian.

Dalam perkara-perkara hukum pers, para juri di pengadilan AS akan memaafkan kesalahan jurnalistik, bila kesalahan itu diakui dan terbukti hanya karena ketidaktahuan (ignorance). Namun pengacara pihak penggugat bisa saja mengeluarkan segala kepandaian dan resource-nya untuk membuktikan bahwa kesalahan itu disengaja. Istilahnya “reckless disregard”. Penjelasannya begini, seorang wartawan bisa menulis salah, karena dia tidak tahu bahwa yang ditulisnya itu salah. Namun ada wartawan yang tahu bahwa info itu masih diragukan, dan kalau dia mau bekerja sedikit lebih keras (menambah waktu dan tenaga, mewawancarai lebih banyak orang, mendengarkan masukan seseorang yang berbeda dengan asumsinya semula), maka kesalahan berita itu dapat terhindarkan; toh dia sengaja mengabaikan fakta kebenaran dan memuat berita berdasarkan frame of mind-nya, inilah yang disebut reckles disregard, bahkan malicious intent (beritikad buruk).

Saya sering bertanya-tanya, mengapa banyak wartawan di Indonesia dipecat, namun jarang ada redaktur dipecat atau mengundurkan diri. Padahal, bukankah yang sudah dimuat itu lolos dari tangan redaktur? Saya menyadari sangat kurang kerendahan hati kalangan redaktur atau pemred bahwa kesalahan yang terjadi adalah juga karena kealpaannya. Wartawan bisa salah, tapi kan kesalahan bisa dicegah muat atau tayang?

Satu hal yang sering membuat para redaktur di Amerika kecolongan adalah narasumber rahasia. Mereka percaya pada wartawan, lalu melepas berita dengan sumber anonim/rahasia. Ketika terbukti bersalah –karena fiktif, wartawan dipecat. Bagusnya di AS, para redaktur (dari Washington Post sampau New York Times dan Time) ikut mundur karena merasa bertanggungjawab.

Salah satu kunci mencegah kesalahan karena narasumber anonim/rahasia (biasanya ternyata fiktif), adalah bahwa reporter harus jujur pada redakturnya, siapa narasumber anonim itu. Identitas tak boleh eksklusif hanya diketahui reporter, tapi jajaran redaktur hingga pemred juga harus tahu. Pemred dan redaktur tidak boleh melepas berita dengan sumber anonim/rahasia bila dia tidak tahu siapa sumber itu. Ini untuk mengurangi risiko kesalahan, dan agar tanggungjawab dijalani dengan ikhlas.

Mei 2006

Perihal LKM Media Watch
Mass media are watchdogs. But who watch the media? Let's do it together. Watch this very powerful entity, for better journalism, better Indonesia, better world. http://www.sirikitsyah.wordpress.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s