Kolusi di Dunia Penyiaran

Sirikit Syah

Atas ribut-ribut KPID Jatim, banyak orang bertanya kepada saya, “Apakah ada uang negara yang dikorupsi oleh orang-orang yang Anda laporkan?” Jawaban saya jelas dan tegas: “Tidak ada. Setidaknya, sejauh pengetahuan saya, tidak ada.” Orang-orang itu biasanya membelalakkan mata dan mengernyitkan dahi dengan pertanyaan yang tak terungkapkan: “Lalu, mengapa ribut-ribut?”

Mungkin orang mulai lupa, atau cenderung lupa, bahwa KKN yang disepakati oleh seluruh rakyat Indonesia untuk diberantas itu tidak hanya persoalan Korupsi. Di situ ada juga unsur Kolusi dan Nepotisme.

Rabu kemarin saya berbicara di Kongres Kesenian Indonesia di Jakarta –yang juga diwarnai ribut-ribut. Saya diminta memaparkan bagaimana kesenian dikemas di media massa, dan efeknya bagi masyarakat. Saya menyoroti bahwa terjadi reaching out dan dumbing down atas karya seni yang dikemas di media massa, khususnya televisi. Reaching out artinya karya seni menemukan kesempatan memperluas audience (khalayak)nya. Misalnya, untuk mencapai target pembelian 1000 eksemplar karya sastra mungkin diperlukan waktu 1-2 tahun. Namun begitu di-sinetron-kan, karya itu ditonton oleh jutaan pemirsa di seluruh Indonesia dalam semalam atau selama serial itu ditayangkan.

Sisi buruk dari penyampaian karya seni di media massa adalah dumbing down, penurunan kualitas karya dan pelecehan intelektualitas pemirsa (pembodohan). Karya disiasati sedemikian rupa untuk target kejar tayang, karakter disesuaikan dengan bintang yang sedang laris, skenario dipendekkan, diubah, atau diolor-olor sampai bertele-tele. Para awak produksi mengira bahwa para penonton tidak punya akal sehat sehingga tak peduli pada nalar atau logika cerita. Sastrawan yang karyanya dibeli harus terima saja naskahnya diobrak-abrik sesuai kebutuhan situasi dan kondisi saat syuting.

Banyak respon saya terima, terutama dari para seniman daerah. KKI yang didemo para seniman Jakarta itu dihadiri sekitar 300 seniman dari seluruh Indonesia. Sebagian di antara mereka bertanya: “Bukankah sekarang ada KPI dan KPID? Bukankah mereka punya kewenangan untuk mengawasi program siaran?” Ujung-ujungnya, di sesi Seni & Masyarakat itu kami antara lain merekomendasikan agar pemerintah memberdayakan peran KPI/KPID, terutama dalam pengawasan program siaran.

Saking serunya diskusi (sesi kami dihadiri kira-kira 60-an peserta), saya tak memiliki kesempatan memaparkan kondisi riil KPI/D. Bicara bersama saya antara lain Nungky Kusumastuti, penari dan pemain film yang memiliki kepedulian pada pelestarian seni tradisi. Saya ingin menjelaskan, begitu besar wewenang yang disandang KPI/D: sebagai regulator, pemberi lisensi siaran, pengawas program. Maka anggota KPI/D harus mengemban amanat, harus ekstra hati-hati. Begitu besar pula harapan banyak orang pada KPI/D. Maka KPI/D harus membuktikan dirinya sanggup.

Namun ada kelemahan-kelemahan KPI/D yang belum banyak dipahami rakyat Indonesia, termasuk para pemain (pelaku) di dunia siaran. Sistem yang melingkupinya membuat KPI/D “tidak jalan”. Adanya tarik menarik antara KPI Pusat dan Menkominfo tentang “siapa yang berhak memberi lisensi” adalah salah satunya. Di tingkat daerah bahkan ada instansi pemerintah di luar KPID yang masih merasa pihaknya berhak memberikan “surat saran menggunakan kanal” kepada lembaga penyiaran yang dipilih. Adanya penolakan keras dari Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (televisi nasional) hingga mengajukan judicial review atas UU Penyiaran ke Mahkamah Konstitusi, juga salah satu faktor penghambat. Ada juga pejabat daerah yang terus menekankan pemahaman bahwa KPID mesti dijalankan dengan sistem birokrat. Mensikapi konflik KPID, yang dilakukan pejabat tersebut bukannya mendengarkan atau menanyai setiap anggota untuk mendapatkan masukan/gambaran, melainkan menyuruh anggota mendengarkan pesan-pesannya tanpa komentar (satu arah). Pada dasarnya, KPID tidak bisa independen sebagaimana dikesankan (lembaga negara independen).

Harapan masyarakat agar industri siaran tidak dibiarkan merusak moral generasi muda dengan program-program “junk” (sampah) itu sulit terlaksana bila lembaga yang berwenang sendiri (KPI/D) berkolusi dengan pihak-pihak lain, terutama dunia industri. Kegagalan telak perjuangan KPI/D dalam memperjuangkan dan menegakkan aturan adalah bila pelaku (industri) “bersedia” berkolusi dengan “oknum” pejabat negara. Disinyalir, kasus KPID Jatim juga terjadi di propinsi lain. Seorang Ketua KPID dari Sumatra pernah menjumpai saya –selaku Ketua KPID Jatim- bersama calon investor televisi. Ketua KPID tersebut dibayari penerbangan dan akomodasinya selama berurusan dengan usaha membuka statiun televisi di Jatim!

Apa perlunya menahan arus kolusi dan nepotisme di dunia siaran? Kalau izin siaran diberikan pada orang yang salah, konsekuensinya adalah gelontoran “junk programs” selama 5-10 tahun ke depan (masa izin siaran). Izin siaran di tangan yang salah, akan menimbulkan damage (kerusakan) yang tak dapat diralat. Kesalahan pemberian izin pinjaman kanal untuk uji coba, seperti dialami KPID Jatim, dapat diralat, bila semua pihak berniat melakukannya. Sayangnya tidak. Mudah-mudahan kesalahan itu tidak dianggap “keterlanjuran yang harus dilegitimasi” untuk masa 10-20 tahun mendatang.

Oktober 2005

Perihal LKM Media Watch
Mass media are watchdogs. But who watch the media? Let's do it together. Watch this very powerful entity, for better journalism, better Indonesia, better world. http://www.sirikitsyah.wordpress.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s