Off the Record

Oleh: Sirikit Syah

Pelarangan penyiaran berita terjadi lagi di era reformasi ini. Baru-baru ini, Presiden Gus Dur (atau orang suruhannya) meminta melalui telepon agar LKBN Antara mencabut berita yang mengabarkan ucapan Presiden Gus Dur tentang “I will freeze the parliament”. Alasannya, informasi semacam itu sebetulnya dimaksudkan untuk off the record karena dikuatirkan dapat memperuncing kemelut bangsa yang sudah porak poranda ini.

                Sangat disayangkan, jika benar Presiden Gus Dur melakukan itu. Budaya telepon yang tumbuh subur di era Orde Baru, dipraktikkan kembali, justru oleh tokoh yang katanya mengedepankan demokrasi dan kemerdekaan pers. Lebih dari itu, tindakan itu melanggar UU No 40/99 tentang Pers, pasal 4 ayat 2. Bunyi pasal dan ayat tersebut, “Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembreidelan atau pelarangan penyiaran.” Pelanggaran terhadap aturan ini diatur dalam Ketentuan Pidana dalam UU yang sama, pasal 18 ayat 1, yang bunyinya, “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta rupiah.”

                Jadi, seandainya saya Mohammad Sobary, kepala LKBN Antara, saya bisa melaporkan Presiden Gus Dur atas tindakannya melanggar UU Pers tersebut. Tapi bisa jadi hal itu tidak perlu, karena upaya pelarangan penyiaran itu ‘bocor’ juga ke media massa lain, yang berarti bahwa berita yang dianggap ‘off the record’ oleh Presiden kemudian telah menjadi konsumsi publik.

                Pasalnya, kita belum tahu pasti, apakah permintaan off the record itu disampaikan sebelumnya dan telah disepakati oleh kedua belah pihak? Bila wartawan telah mengetahui permintaan off the record dan menyetujuinya, kemudian dia tetap  menyiarkan informasi tersebut, itu berarti wartawan atau pers melakukan pelanggaran etika profesi. Dalam kode etik jurnalistik manapun (versi PWI, AJI, IJTI, dll), persoalan ini sudah jelas. Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) yang disepakati 26 organisasi wartawan pada tahun 1999 menyebutkan pada pasal 6, “Wartawan Indonesia memiliki hak tolak, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang dan off the record sesuai kesepakatan.”

                Bagaimana bila wartawan tidak sepakat? David S. Broder, wartawan senior harian the Washington Post, meninggalkan Henry Kissinger (waktu itu menjabat sebagai Secretary of State) ketika dalam wawancara Kissinger memintanya untuk off the record. “Tidak ada gunanya saya mendengarkan Anda bicara panjang lebar bila Anda tidak mengizinkan saya mempublikasikan hal ini,” tegasnya. Namun ada juga wartawan yang bersedia mendengarkan nara sumber berbicara sebagai informasi latar belakang. Ini dapat digunakan sebagai bekal menggali lebih dalam (depth reporting), seperti yang dilakukan dua wartawan the Washington Post dalam kasus Skandal Watergate –yang menjatuhkan Presiden Nixon- dimana hampir semua nara sumbernya unidentified.  Informasi latar belakang ini dapat digunakan untuk konfirmasi dengan nara sumber lain, check & recheck, atau sekadar dokumentasi data. Intinya tetap, permintaan off the record, menurut kode etik jurnalistik, harus dihargai.

                Mungkin sebagian wartawan muda dan baru belum paham benar yang dimaksud dengan off the record. Selain untuk informasi latar belakang saja (tak bersedia dimuat semua keterangannya), ada juga beberapa nara sumber yang mengizinkan keterangannya dimuat/disiarkan, dengan identitasnya disembunyikan (unidentified source). Risiko pers dalam menerima informasi semacam ini adalah kekeliruan informasi dan nara sumber tidak valid (tidak memiliki otoritas, tidak kompeten, bukan saksi mata atau pelaku langsung, dll). Ini, tentu saja, merugikan konsumen informasi. Untungnya bagi pihak pers, bila kekeliruan itu merugikan seseorang dan kasusnya sampai ke pengadilan, pers terlindungi oleh UU No 40 pasal 5 ayat 2 tentang Hak Tolak (hak melindungi identitas nara sumber).

                Seorang pendengar siaran interaktif LKM di Radio Suara Surabaya bertanya, bagaimana aturannya kebocoran sidang Pansus Bulogate dan sidang-sidang tertutup di DPR RI yang katanya off the record itu? Dalam hal ini, kebocoran itu bukan salah pers dan pers tidak melanggar permintaan off the record (di beberapa kasus yang mudah ditengarai, nara sumber yang adalah anggota sidang tertutup itu justru minta informasi rahasia itu dipublikasikan dengan identitasnya disembunyikan). Pelanggaran yang terjadi adalah pelanggaran etika sidang Pansus dan sidang DPR itu sendiri, bukan pelanggaran etika pers. Bukankah yang membocorkan adalah peserta sidang dan tak ada permintaan kepada pers untuk off the record?

                Pelanggaran off the record ini terutama kentara di media siaran. SCTV pernah menyiarkan seorang nara sumber yang menatap kamera dan berbicara pada microphone, “Ini off the record”, tetapi itu disiarkan dan disaksikan jutaan pasang mata di Indonesia. Indosiar (mungkin juga beberapa televisi lain) juga menyiarkan pertemuan Presiden dengan wartawan peliput kepresidenan dan para pemimpin redaksi baru-baru ini. Narasi reporter mengatakan, “Presiden meminta kepada pers bahwa pertemuan ini hanya silaturachmi dan off the record.” Tetapi gambar dan pidato presiden tetap disiarkan. Betapa ‘kejinya’ media siaran itu merendahkan intelektual pemirsa, sambil mengatakan “ini off the record” tetapi siaran itu on air!

                Yang paling penting dari perdebatan off the record adalah pemenuhan hak rakyat untuk tahu. Demonstrasi yang terjadi belakangan ini membuktikan bahwa rakyat (yang diwakili demonstran pro Gus Dur dan anti Gus Dur), memerlukan kejelasan hasil sidang-sidang Pansus. Dan kalau hasilnya hanya, “patut diduga adanya keterlibatan Presiden atas kasus Bulogate”, rasanya tidak perlu ada Pansus yang berbiaya tinggi dan bekerja begitu lama in the first place. Semua sudah menduga-duga demikian, dan yang diperlukan adalah jawaban atas dugaan! Justru rakyat sangat ingin tahu fakta-fakta apa yang menyebabkan Pansus menyimpulkan Presiden patut diduga terlibat, apalagi beberapa pihak –terutama dari kalangan pengamat hukum- mempertanyakan hal-hal yang disebut ‘fakta obyektif’, ‘interpertasi’, ‘opini’, ‘keterangan saksi yang disingkirkan’, dll. Bahwa  beberapa orang dekat presiden terlibat itu sudah jelas, bukankah mereka itu adalah pelaku? Tetapi mengapa fakta yang jelas ini tidak ditonjolkan dalam hasil Pansus? Karena rakyat ingin tahu apakah presiden terlibat atau tidak, di sini tak boleh ada off the record, semua fakta (kesaksian) harus disajikan secara gamblang.

Untuk memenuhi hak rakyat untuk tahu, ada baiknya DPR RI memaparkan kepada rakyat seluruh hasil laporan Pansus, pandangan fraksi-fraksi, dan rekaman kesaksian para pelaku dan tersangka. Jadi bukan keterangan sepotong-sepotong yang terseleksi karena kepentingan politik. DPR RI bisa minta bantuan media massa untuk memuatnya/menyiarkannya secara bersambung. Bila terlalu mahal bagi media massa, harapan terakhir rakyat yang menginginkan informasi yang faktual dan obyektif adalah pada PKB dan PDKB untuk menyebarluaskan pandangannya atas hasil laporan Pansus. Meskipun kedua partai ini berpandangan minoritas, mesti diingat pesan John Stuart Mill, bapak demokrasi dari Inggris. “Jika semua orang memiliki pendapat tunggal, dan hanya ada satu orang saja yang pendapatnya bertentangan dengan pendapat tunggal/umum tersebut, tindakan membungkam satu orang itu tak dapat dibenarkan. Sama dengan, pendapat satu orang tak dapat membungkan semua orang, sekalipun satu orang itu adalah yang memiliki kekuasaan.”

Dengan demikian, dalam hal-hal yang erat kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan, kehidupan berbangsa dan bernegara, dugaan keterlibatan presiden pada kasus KKN, dan hajat hidup rakyat, off the record tidak dapat diterapkan. Mudah-mudahan media massa memahami peranannya di sini.

Surabaya, 2001

Perihal LKM Media Watch
Mass media are watchdogs. But who watch the media? Let's do it together. Watch this very powerful entity, for better journalism, better Indonesia, better world. http://www.sirikitsyah.wordpress.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s