Pers Sebagai Watched Dog

Sirikit Syah

                Siapa memantau siapa? Pers yang seharusnya menjadi watch dog kini terancam menjadi watched dog. Setelah 32 tahun menjadi lap dog (anjing piaraan), tiga tahun belakangan ini pers terkesan menjadi wild dog. Sang anjing penjaga tak lagi hanya menjaga, mengawasi, mengontrol, dan menyalak. Dia telah lepas kendali dan menggigiti siapa saja yang ditemui. Tak terkecuali presiden.

Kini Presiden Gus Dur merasa risih pada “ulah” sang anjing penjaga. Dibentuknya Lembaga Pemantau Media yang khusus menyoroti berita-berita tentang Presiden. Ini tentu preseden buruk. Bukankah ini bentuk lain dari unjuk kekuasaan presiden? Di mata masyarakat awam, ini juga -lagi-lagi- hanya pemborosan anggaran.

                Bukankah lembaga kepresidenan sudah memiliki Kantor Sekretariat Negara yang di antara sekian belas pegawainya tentu ada yang mengurusi pemantauan media massa? Atau ada staf juru bicara kepresidenan (yang tiga orang jumlahnya itu!) yang bertugas memantau pemberitaan mengenai presiden. Kalau belum ada sama sekali, ya keterlaluan!

                Semoga saja lembaga baru ini tidak menghambur-hamburkan terlalu banyak uang. Yang jelas memang ini pekerjaan berat. Setiap hari harus ada yang mengkliping sekian ratus penerbitan di Indonesia, memelototi siaran televisi atau radio sekian channel dan merekamnya bila perlu. Kok repot-repot amat sih presiden kita sekarang? Bukankah dulu dia selalu berkata: “Gitu saja kok repot.”?

Berbagai organisasi media watch sedang mendidik rakyat untuk mensikapi kemerdekaan pers dengan dewasa, demokratis, menghargai perbedaan pendapat (asal tidak melanggar rambu standar & etika jurnalistik dan rambu hukum), menegakkan hukum bila terjadi perselisihan; kini presiden malah membentuk Lembaga Pemantau Media.

                Presiden pasti jengkel dengan ulah media massa. Berkali-kali dia mengatakan ucapannya diplintir. Soal plintir memlintir ini sebetulnya tidak boleh digebyah uyah (digeneralisir) sedemikian rupa. Kalau Gus Dur Dur memang bicara seperti itu, meskipun bicaranya dua jam dalam konteks, lalu media memilih yang setengah menit supaya pas dengan durasi yang diperlukan berita televisi, bukan salah pers memilih fakta. Kenyataannya, tidak ada pers yang tidak menyensor (baca: menyunting!). Tidak mungkin mengharapkan media memuat atau menyiarkan seluruh pembicaraannya dalam konteks. Bahwa media memilih fakta, itu adalah otoritas dan kekuatan pers. Masyarakat (termasuk nara sumber) tinggal menilai: apakah pilihan pers arif/bijak atau tidak?

Apakah pers memlintir? Itu lain lagi. Memlintir tentulah maksudnya membahasakan frasa atau kalimat nara sumber sesuai frame of mind media. Kasus Presiden Wahied, dalam pandangan penulis, lebih banyak “pers memilih frasa ucapan Persiden” yang hilang konteks, namun bukan “pemlintiran”. Banyak bukti menunjukkan Presiden memang berkata demikian.

Bahwa banyak media tak lagi menjalankan fungsi social control secara sehat, memang ada benarnya. Di pusat, yang dikontrol hanya presiden dan pemerintah. Tak ada kontrol pada DPR RI atau MPR RI misalnya. Alih-alih mengungkap dengan kritis  menumpuknya PR (pekerjaan rumah) RUU yang belum ditangani, wartawan malah memberikan penghargaan kepada para anggota DPR yang berseberangan dengan presiden. Pilihan yang diragukan niatan dan tolok ukurnya. Dikatakan bahwa anggota DPR terpilih itu paling gencar/setia melaksanakan aspirasi/amanat rakyat. Apa rakyat sudah pernah ditanyai (diriset/di-polling)?

Kalau di Jawa Timur dan mungkin juga di daerah lain, anggota DPRD habis-habisan dikontrol media -ibaratnya, setiap gerakannya pasti salah di mata media-; di Jakarta, wartawan kelihatan kompak dengan para anggota DPR dan MPR.

Bagaimanapun, mestinya presiden tidak perlu repot-repot membentuk tim khusus yang dikepalai seorang ahli hukum tata negara. Bila ada berita yang melanggar kode etik, laporkan saja kepada pimpinan perusahaan pers agar reporter atau redakturnya diberi sanksi. Wartawan dimutasi, diskors, atau dipecat, tergantung besar kecil persoalan. Jawa Pos Group pernah memecat koresponden JPNN di Jakarta yang menulis keliru tentang Gus Dur yang katanya dicekal PB NU (1999). Memang belum banyak media yang setegas Jawa Pos, apalagi menghadapi solidaritas wartawan yang kadang-kadang tak melihat persoalan. CNN pun memecat wartawan sekelas Peter Arnett (wartawan peliput Perang Vietnam dan Perang Teluk) ketika dia membuat laporan yang mencemarkan nama baik Pentagon (Tailwind Operation-Operasi Angin Buritan), dan wartawan di AS tidak protes.

                Selain perusahaan pers, organisasi pers dapat menjadi tujuan pengaduan. Wartawan yang melanggar etika dapat diberi sangsi skors atau pemecatan. Kalau perusahaan dan organisasi pers melindungi insan pers, masih ada harapan pada Dewan Pers. Pendeknya, perangkat dan prosedurnya sudah tersedia. Tinggal dimanfaatkan. Apalagi bila presiden dirugikan secara hukum. Itu lebih mudah urusannya. Bila pasal yang dilanggar jelas, adukan saja ke pengadilan. Apakah pers menyampaikan kabar bohong/berita palsu, menghina kepala negara, mencemarkan nama baik, menghasut, dll, semua ada aturannya dalam KUHP.

                Mengapa presiden tidak mau menggunakan perangkat tersebut? Pada tahun 2000 ketika dicecar berita skandal Aryanti, Gus Dur Dur santai saja tidak menanggapi. Lembaga Konsumen Media yang menganggap pemberitaan itu over expose –sampai menghapus jejak korupsi Rp 200 milyar di Kostrad dan kasus misteri penculikan aktivis KPA yang diindikasikan diculik pimpinannya sendiri- terus-terusan menyuarakan di berbagai forum dorongan agar Gus Dur memperkarakan hal itu secara hukum. Selain demi nama baik, yang lebih penting adalah memberi contoh pada rakyat dalam hal “penegakan hukum”. Namun, Gus Dur Dur tak bersedia memberi pendidikan rakyat tentang penegakan hukum. Dia kelihatannya santai saja atas heboh skandal itu.

                Presiden Gus Dur Dur tak jauh beda dengan nara sumber lain yang kerap merasa dirugikan dan ingin mencari keadilan. Upaya penegakan hukum agaknya baru akan dimulai, dengan dibentuknya Lembaga Pemantau Media kepresidenan. Namun substansi reaksi presiden ini menimbulkan pertanyaan. Kesalahan media terbesar adalah mempublikasikan berita bohong. Kalau Skandal Aryanti dianggap bohong, kok Presiden diam saja? Kini lembaga khusus itu akan memantau dan mensikapi pemlintiran pers –yang belum tentu pemlintiran itu. Setelah memberikan kebebasan, agaknya presiden kita akan menjadikan pers sebagai watched dog. Pada akhirnya, ini hanya sebuah kemewahan menjadi presiden (a luxury of being president). Sudah punya tiga juru bicara, punya tim khusus pemantau media.

 

Era Kepemimpinan Gus Dur

Perihal LKM Media Watch
Mass media are watchdogs. But who watch the media? Let's do it together. Watch this very powerful entity, for better journalism, better Indonesia, better world. http://www.sirikitsyah.wordpress.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s