Pers Tidak Selalu Menang

Oleh Sirikit Syah

                Pada tahun 2000 saya menulis di Jurnal Media Watch terbitan LKM, ‘Pers Menang Lagi’, yang menyiratkan bahwa ‘pers selalu menang’. Ketika massa Banser/NU menyerbu Jawa Pos, Jawa Pos seketika menjadi pahlawan dan Banser/NU menjadi pecundang. Citranya terpuruk. Orang tak peduli lagi bahwa Jawa Pos telah melakukan kesalahan-kesalahan etika maupun hukum dalam pemberitaan tentang tokoh-tokoh NU. Itu semua menjadi tidak penting. Solidaritas pers dan bulan madu rakyat dengan pers bebas membuat substansi persoalan terabaikan.

                Baru-baru ini massa yang menyatakan mewakili Banteng Muda Indonesia (lalu dibantah oleh ketua BMI) dan Arta Graha (lalu dibantah juga oleh bosnya, Tommy Winata) menyerbu kantor Tempo. Dapat diduga, pers menang lagi. Menyerbu saja sudah salah, apalagi ini ada embel-embel (diduga) orang-orang Tommy Winata. Tanpa meneliti persoalan, Tempo dianggap sebagai korban kekerasan, dan penyerbu adalah ‘preman’.

                Ulah mereka sebetulnya merupakan cerminan ketidakpercayaan publik pada penegakan etika dan hukum. Sebelum kasus Banser/NU vs Jawa Pos, di Surabaya ada beberapa kasus yang melibatkan pers, dan hanya berhenti di pengaduan kepada polisi. Tidak ada tindak lanjut (kasus So Joung). Ke pengadilan? Opini pers tetap menang (kasus Sekwilda Bojonegoro).

The Washington Post

                Ketika Panglima TNI Jendral Endriartono Sutarto mensomasi The Washington Post, semua orang terkejut. Berani benar melawan The Washington Post? TNI mau unjuk kekuatan pada pers asing? Apa bisa? Dan seterusnya. Terbetik kabar, The Washington Post yang diwakili T. Mulya Lubis dan Panglima TNI yang diwakili Trimoelja D. Soerjadi berdamai. Hanya itu. Tidak banyak media memuat berita ini, dan kalau memuat, tidak ada penjelasan ‘mengapa keduanya berdamai’. Apakah media memang salah? Atau TNI berhasil ‘menekan’?

                Jawabannya sebetulnya sederhana saja: The Washington Post mengakui kesalahannya. TWP, setelah disomasi oleh pengacara Panglima TNI, melakukan penyelidikan kembali atas berita tanggal 3 November 2002 yang menyebutkan adanya pertemuan para petinggi TNI, termasuk Panglima, sebelum peristiwa Timika 31 Agustus. Ini mengindikasikan adanya ‘perencanaan’ kejadian yang makan korban jiwa itu oleh TNI. Dalam berita koreksi (ralat) yang dimuat Februari 2003, TWP menulis, ‘As a result of the General’s denial, The Post investigated the matter further. The reporting has revealed no substantiation that General Sutarto or other high ranking Indonesian military officers were involved in any discussion or planning the attack. We regret publication of this report’.

                Selain itu, dalam suratnya kepada Jendral Sutarto, Executive Editor Leonard Downie Jr menuliskan: ‘The Washington Post, its senior editors, and the authors of the report regret publication of this allegation, and we applogize to you personally and in your capacity as Commander in Chief.’ Data-data ini telah disampaikan dalam jumpa pers oleh pengacara kedua pihak dan jumpa pers oleh TNI sendiri, namun informasi substansial ini tidak sampai kepada publik. Bahwa perspun bisa salah, media enggan menyampaikan. Padahal memang kita tidak dapat mengharapkan pers selalu benar. Dengan berbuat salah, pers akan belajar dari kesalahan. Di era Orde Baru, pers tisak sempat berbuat salah (karena di’warning’ sebelum berbuat) sehingga tidak pernah belajar dari kesalahan. Apa salahnya dengan pers yang salah? Di Amerika dikenal apa yang disebut ‘without malice’, artinya pers yang terbukti salah, tetapi tidak terbukti kesalahan itu disengaja, dibebaskan dari tuntutan.

                Selain The Washington Post, sebetulnya harian Sriwijaya Pos di Palembang juga dikalahkan oleh subyek berita yang merasa dicemarkan nama baiknya. ZA Maulani, mantan Kabakin, menggugat Rp 400 milyar 300 juta. ZA Maulani tidak mengirimkan massa untuk menyerbu Sriwijaya Pos, tetapi menggunakan jalur hukum. Pengadilan mengundang beberapa saksi ahli, di antaranya dari Dewan Pers. Sriwijaya Pos terbukti dan dinyatakan bersalah, namun hanya dituntut membayar ganti rugi Rp 200 juta kepada penggugat. Sebetulnya ini putusan yang baik. Dari sudut pandang pers, Rp 200 juta sudah cukup berat (kalau dendanya Rp 400 milyar, SP bisa langsung tutup). Dari sudut pandang perlindungan pada publik atas kesewenang-wenangan pers, pengadilan sudah membuktikan pers bersalah dan menghukumnya membayar ganti rugi. Namun kabarnya, kedua belah pihak tidak puas dan sedang naik banding.

Hak Jawab

                Serbuan massa ke majalah Tempo dapat dianggap sebagai kurangnya sosialisasi hukum-hukum media massa kepada publik, atau kurangnya kepercayaan publik pada penegakan hukum yang berkaitan dengan media massa. Mudah saja orang menyarankan, “Gunakan hak jawab.” Kakanwil Transmigrasi di Irian Jaya dicemarkan nama baiknya oleh sebuah harian (dituduh korupsi), lalu dia menulis surat sebagai Hak Jawab. Hak Jawabnya tidak dimuat sampai harian itu berubah menjadi tabloid mingguan. Ketika Kakanwil Transmigrasi membawa kasusnya ke pengadilan (menurut UU pers 40/99 pasal 18, pelanggaran Hak Jawab dapat dikenai sanksi pidana), pengadilan memutuskan ‘adalah hak perusahaan pers kapan akan memuat hak jawab’. Jadi, Kakanwil Transmigrasi disuruh menunggu saja kapan suratnya dimuat (kalau tabloid mingguan itu tidak keburu berhenti terbit, seperti kasus pencemaran nama baik Try Sutrisno dan Edi Sudrajad perihal perempuan yang menjadi rebutan, oleh sebuah tabloid di Jawa Barat).

                Apakah pers selalu menang? Bagaimanapun, jawabannya terletak pada penegakan hukum. Model Naomi Campbell menang di pengadilan setelah menggugat tabloid Inggris yang mengekspose kehidupan pribadinya (bahwa dia seorang alkoholik?). Tabloid Inggris yang dikalahkan itu terus-terusan menghantam Naomi dan para hakim, didukung oleh kebanyakan mass media di sana (solidaritas?). Akhirnya tabloid tersebut  membawanya ke pengadilan banding, dengan alasan Naomi adalah public figure yang boleh saja diketahui kehidupan pribadinya. Pengadilan banding tetap memenangkan Naomi. Suatu bukti bahwa hakim tidak terpengaruh oleh mitos ‘the power of the media’. Demikian juga pengadilan di Jerman yang memenangkan gugatan Kanselir Jerman terhadap media yang menulis tentang rambut palsu dan kehidupan seksnya dengan istri keduanya. Pengadilan tidak selalu memenangkan pers.

                Pada masa awak kejatuhannya, Soeharto pernah menggugat Time dan dia kalah. Mungkin karena berita Time terbukti benar, dengan data yang akurat dan sumber yang kredibel. Tapi, mungkin juga faktor situasi politik yang sangat tidak menguntungkan Soeharto. Seandainya berita Time tentang keluarga Soeharto tidak akurat dan sumbernya tidak kredibel, dalam situasi saat itu, hakim mana yang berani memutuskan kemenangan Soeharto, yang telah dicap sebagai “musuh bersama rakyat Indonesia”.

                Kasus Tempo terbaru setidaknya mengajak kita semua kembali berpikir. Apakah penyebutan ‘pemulung besar’ itu dapat dipertanggungjawabkan maknanya? Pada suatu hari Kompas juga pernah menulis Akbar Tanjung sebagai ‘maling’ atau ‘gegebug maling’. Tak lama kemudian pengacara Akbar Tanjung melayangkan surat peringatan untuk mensomasi Kompas (kelanjutannya tidak diketahui). Istilah-istilah semacam ini; koruptor, maling, lintah darat, pemeras, makan uang rakyat, pemulung besar, memang tidak enak didengar dan dapat dianggap penghinaan. Tapi memang, bagaimana lagi bila negeri ini dipimpin oleh para konglomerat, pejabat, dan wakil rakyat yang terbukti kriminal? Pers tidak selalu menang. Tapi upayanya mengungkap kebenaran, patut kita hargai.

Kompas, 2003

Perihal LKM Media Watch
Mass media are watchdogs. But who watch the media? Let's do it together. Watch this very powerful entity, for better journalism, better Indonesia, better world. http://www.sirikitsyah.wordpress.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s