PERSELINGKUHAN TOKOH: KONSUMSI PUBLIK?

Oleh Sirikit Syah

Dalam sejarah perkembangan pers, bila diamati, tampak bahwa pers cenderung mendiktekan, membentuk, bahkan memaksakan apa yang harus menjadi konsumsi publik. Padahal seharusnya, sesuai fungsi dasarnya, pers harus memenuhi keingintahuan publik tentang hal-hal yang perlu bagi publik, sekaligus menyuarakan ekspresi publik. Namun seperti diakui dalam forum RTNDA (Radio Television News Directors Association) di Los Angeles tahun 1994, para news director dan pemimpin redaksi tidak memenuhi kebutuhan publik, melainkan membentuk dan mengkondisikan kebutuhan publik akan informasi.

Skandal seks Clinton-Monica adalah contoh konkret betapa publik sebetulnya tidak peduli dan tidak terpengaruh agenda media massa. Upaya Kenneth Star yang didukung media massa yang begitu gencar, mencapai titik balik ketika sampai pada publik secara bertubi-tubi. It was too much. Clinton selamat dari impeachment. Monica –di luar dugaan- mendapat simpati publik.

Pada tahun 1993 mantan presiden Perancis Francois Mitterand diketahui memiliki istri simpanan dan keduanya memiliki anak perempuan yang sudah remaja. Ketika ada pers yang mengungkap masalah itu dengan potret-potret mereka, publik Perancis marah dan menyeru: “Leave him alone!” Menurut publik, Mitterand toh tak lagi presiden Perancis, dan itu urusan pribadi yang tak ada kaitannya dengan publik.

Selera Pers

Bila pers masih berkilah bahwa skandal seks, pornografi, perselingkuhan itu adalah favorit publik dengan dalih ‘toh dagangannya laku’ itu sebetulnya sangat naif. Menu itu dihidangkan begitu saja tanpa dipesan, dan tentu saja disantap. Berbeda dengan restoran yang memasak dan menyajikan menu pesanan kita, media massa mengolah dan menyajikan menu sesuai ‘kehendak mereka sendiri’. Tidak pernah ada tuntutan publik akan pornografi, meskipun pornografi dikonsumsi secara pribadi. Kalau ada tuntutan publik mengenai informasi, itu adalah informasi solusi: bagaimana penyelesaian kerusuhan Maluku, bagaimana nasib pengungsi, bagaimana kenaikan tarip KA?, bagaimana korupsi Rp 200 milyar di Kostrad?, siapa penculik para aktivis KPA?, benarkah Desi Ratnasari dekat dengan Ruli Amada, mantan suami Nita Tilana? Kalau ada yang suka nonton Desi bugil di kamar mandi (yang menjadi cover story tabloid Klik!), ya, itu diam-diam saja, di kamar kos-kosan, di balik buku-buku perkuliahan, tidak sebagai ‘konsumsi publik’. Namun pers agaknya enggan mengakui bahwa publik tidak pernah membutuhkan pornografi seperti yang kini banyak disajikan. Itu hanya upaya kreatif –yang tidak edukatif- menciptakan pasar.

Saat ini pers kehilangan daya kritisnya. Mengapa bantuan Sultan Brunei yang bersifat pribadi (sebagai kawan), jumlahnya relatif tidak besar, dan pemanfaatannya jelas, menjadi persoalan? Mengapa kasus pengambilan uang Bulog yang jelas-jelas penipuan, dan jumlahnya hanya Rp 35 milyar, harus menjadi materi dasar hak angket di DPR? Mengapa korupsi Rp 200 milyar di Kostrad tidak ditelusuri (diinvestigasi)? Mengapa berita pengakuan Aryanti Setipu harus  mengalahkan berita persidangan Soeharto dan kasus penculikan aktivis KPA?

Pers tampak kehilangan idealismenya, yang pada masa Orba begitu diagung-agungkan. Meskipun dibelenggu di sana sini oleh Orba, pers masih berkelit ke samping atau menyusup ke bawah untuk memperjuangkan idealismenya, yang menelan korban 3 media dibreidel tahun 1994 dan seorang pemred dimutasi dari pekerjaannya dan dicabut keanggotaan PWI-nya (kasus D&R tahun 1997). Kini setelah belenggu dilepas dan kebebasan diraih, pers kehilangan gregetnya. Nyaris tak ada lagi tantangan. Menu yang disajikan akhirnya hanya berkisar pada perseteruan elit politik yang tak jelas juntrungannya dan manfaatnya bagi publik, serta pornografi.

Lebih dari itu, pers telah menjadi alat politik. Simak saja pilihan headlines dan nara sumbernya. Diakui oleh sementara pemilik media massa bahwa bisnis koran saat ini jauh dari menguntungkan. Banyak berkorban, investasi yang tak jelas kapan kembalinya. Namun mereka terus, meskipun tak laku. Mengapa? Karena ada kepentingan politik! Beberapa media massa yang turun tirasnya –karena publik jenuh dengan berita politik yang tak berujungpangkal- tetap saja tak peduli pada jeritan konsumennya yang diteriakkan melalui surat pembaca atau forum-forum diskusi.

Selingkuh Gus Dur

Gus Dur mungkin saja melakukan kesalahan dalam hubungannya dengan perempuan. Dia manusia biasa. So what? Kejadian masa lalu itu tidak berkaitan dengan kepresidenan sekarang. Itupun kalau kisah itu betul. Dan jika berita itu betul, publik tentu lebih suka Gus Dur secara gentleman menjelaskan duduk persoalannya, dan tidak berbohong. Clinton nyaris jatuh bukan karena skandalnya itu sendiri, melainkan karena berbohong. Siapa suka dipimpin seorang pembohong?  Bila berita itu tidak benar, ini adalah tindak libel (fitnah melalui tulisan yang disebarluaskan). Gus Dur dapat melakukan tuntutan dan gugatan hukumnya.

Pers memiliki otoritas untuk memilih/menentukan topik dan nara sumber. Publik hanya berharap agar otoritas itu digunakan sebagaimana mestinya. Apakah topik perselingkuhan ini layak menyita halaman-halaman media dan mengesampingkan / menyingkirkan informasi lain yang lebih penting diketahui publik? Apakah informasi perselingkuhan  -yang masih spekulatif sifatnya- ini berguna bagi publik? Kembalilah pada hati nurani, dan pada fungsi pokok pers.

Era kepemimpinan Gus Dur 

Perihal LKM Media Watch
Mass media are watchdogs. But who watch the media? Let's do it together. Watch this very powerful entity, for better journalism, better Indonesia, better world. http://www.sirikitsyah.wordpress.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s