Sensor Terhadap Pers dan Gugatan Tomy Winata

Sirikit Syah

Belakangan ini, sensor terhadap media di Indonesia menunjukkan peningkatan kuantitas dan kualitas. Seorang pemimpin perusahaan pers di Surabaya mengaku ‘disensor oleh PLN’, ketika secara tak dinyana-nyana listrik mati setengah hari dan korannya tak dapat berproses, lalu gagal terbit. Bila dikatakan, “Salah sendiri, mengapa tidak pakai cadangan/genset,” kawan itu menegaskan, “Genset tersedia dan siap pakai, kalau ada pemberitahuan pemadaman listrik sebelumnya. Ini tak ada pemberitahuan sama sekali.”

Tentu saja bukan cuma PLN yang berkuasa ‘menyensor’ sebuah penerbitan. GAM berusaha menyensor tayangan RCTI dengan cara menyandera awak liputan (reporter & kameraman). Satu-dua organisasi malah terkesan memberikan ‘pembenaran’ dengan mengeluarkan statement bahwa tindakan GAM itu didorong pemberitaan yang sangat pro-TNI. Bahkan sampai sekarang belum ada satupun organisasi jurnalis/pers atau LSM penegak HAM yang mengeluarkan kecaman kepada GAM –semua kecaman ditujukan kepada TNI. Di lain pihak, TNI dan penguasa darurat militer di NAD terus menerus memeriksa wartawan yang dicurigai ‘memlintir’ berita konflik Aceh.

Anti klimaks kebebasan pers juga terjadi ketika harian Rakyat Merdeka divonis bersalah dalam dua kasus pertikaian dengan Akbar Tanjung (tervonis) dan Presiden Megawati. Padahal mereka cuma menggambar karikatur. Lha, karikatur kok dicocokkan dengan tubuh Akbar Tanjung yang sesungguhnya! Seperti dagelan, dan benar-benar pengebirian pada kebebasan berpikir dan berekspresi. Bahasa tidak sopan Rakyat Merdeka (‘Mulut Mega Bau Solar’) juga membuatnya divonis bersalah, meskipun esensi berita tidak dipersoalkan. Ironisnya, para wartawan yang tadinya gencar melakukan gerakan ‘anti premanisme’, dalam kasus Rakyat Merdeka, tak ada suaranya.

Vonis bebas pada David A. Miauw, pelaku kekerasan terhadap wartawan Tempo, yang mengejutkan banyak orang, juga bisa menjadi ‘sensor yang efektif’. Tindakannya terhadap Bambang Harimurti (Pemred Tempo) di sebuah kantor Polres dan disaksikan banyak orang, dinyatakan ‘tidak terbukti’. Padahal, selain bersifat fisik, tindakan memukul atau ‘mengeluselus’ (versi David sendiri) kepala Bambang, untuk ukuran normal warga Indonesia, dapat disebut ‘kurang ajar’, dan dapat dianggap ‘penghinaan yang luar biasa’ (bukan sekadar ‘perbuatan tidak menyenangkan’). Penghinaan oleh David –seperti dituturkan dalam kronologi persitiwa penyerbuan kantor Tempo oleh Ahmad Taufik- juga dilakukan terhadap korps wartawan. Dikatakan, David ‘memiliki daftar wartawan yang setiap bulannya menerima Rp 150 juta rupiah’. Ini pelecehan terhadap profesi wartawan. Sayang, Tempo dan wartawan pada umumnya tidak tergerak untuk menggugat David melalui pintu ini.

Dengan bebasnya David, jelas pers dan wartawan akan merasa sangat terganggu dalam hubungannya dengan orang-orang semacam David. Bila bertemu, kepala wartawan boleh saja dielus-elus, atau jidat disundul-sundul, atau kaki dijegal (nanti akan dikatakan kesandung), dan kotak tisu bisa dianggap meloncat sendiri. Maka, pers akan enggan memberitakan perilaku orang-orang seperti Tomy atau David, meskipun publik sangat berkepentingan dengan informasi itu. Benar-benar sensor yang efektif.

Upaya sensor -atau bahkan bredel- oleh ‘orang-orang kaya’ ini sudah sampai pada takaran ‘mencemaskan’. Texmaco menggugat Kompas dan Tempo, berdasarkan kliping berita yang dikumpulkan dalam kurun waktu cukup lama. Terus terang, ini mengingatkan kita pada ‘kilah’ mantan Menpen Harmoko ketika membredel Tempo, Detik, dan Editor (1994). Alasan waktu itu, ‘banyak kesalahan akumulatif dan sudah sering diberi peringatan’.

Tomy Winata juga menggugat Tempo secara perdata, ditambah permohonan pada pengadilan untuk menyita aset penerbitan. Bayangkan, karena kesalahan sebuah berita dalam satu edisi, seseorang bermaksud menghentikan pekerjaan ratusan orang yang menghidupi ribuan orang. ZA Maulani juga pernah menggugat Sriwijaya Post Rp 400,3 milyar, tetapi tanpa embel-embel ‘menyita aset penerbitan’.

Sebagai reaksi atas gugatan TW dan Texmaco, yang dianggap ‘berlebihan’, AJI bersama rekan-rekan membentuk LBH Pers, yang di antara statementnya berbunyi ‘pengadilan merupakan salah satu upaya pembungkaman kebebasan pers dan oleh sebab itu harus dilawan’. Ini, tentu saja, mengherankan. Sesaat setelah terjadinya penyerbuan dengan kekerasan ke kantor Tempo oleh David A. Miauw dan kelompoknya, kawan-kawan Tempo mengatakan, “Bila tidak puas dengan pers, seharusnya orang mengambil jalur hukum.” Pernyataan ini didukung banyak pihak, terutama Dewan Pers dan berbagai lembaga media watch yang mengkampanyekan penegakan hukum dan etika pers. Statement pembentukan LBH Pers yang menyatakan ‘hukum harus kita lawan’ bertolakbelakang dengan tekad penegakan hukum, sama dengan ketika  Bambang Harimurti dikutip wartawan mengeluh, “Mengapa digunakan KUHP, mengapa tidak UU Pers?”

Di sebuah diskusi nasional tentang UU Pers di Surabaya, Bambang Harimurti juga mengeluhkan ‘penggunaan hukum pidana untuk kesalahan pers’. Menurutnya, di luar negeri, hukum pidana tidak digunakan untuk kesalahan pers. Yang digunakan adalah hukum perdata. Banyak kalangan pers tidak menyadari konsekuensi penggunaan hukum perdata untuk kesalahan pers. Apakah perusahaan media sudah siap? Banyak media di luar negeri bangkrut karena gugatan perdata. Hukum pidana hanya akan menghukum yang terbukti bersalah, sementara hukum perdata (gugatan ganti rugi, misalnya) akan menghukum ratusan atau ribuan orang lainnya yang tak berdosa (kehilangan pekerjaan atau nafkah).

Dengan pengalaman ini, insan pers mesti lebih berhati-hati dan lebih konsisten dalam mengeluarkan statement. Sebaiknya dilakukan kongres nasional praktisi pers mengenai hal-hal ini: apakah jalur hukum sebuah pilihan yang baik, apakah ada alternatif lain, bila dipilih jalur hukum, apakah hukum perdata lebih baik daripada hukum pidana, baik untuk siapa? Setelah ditentukan, risiko apapun, mesti dihadapi dengan penuh tanggungjawab, dan pers tak lagi berkelit menghadapi tuntutan atas dugaan kesalahannya.

2004

Perihal LKM Media Watch
Mass media are watchdogs. But who watch the media? Let's do it together. Watch this very powerful entity, for better journalism, better Indonesia, better world. http://www.sirikitsyah.wordpress.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s