Menkes: kasus Prita pencemaran nama baik

Detikcom:

Menteri Kesehatan (Menkes) Siti Fadilah Supari mengaku pihaknya tidak ada urusan dengan kasus Prita Mulyasari dengan RS Omni International. Sebab, RS Omni merupakan RS swasta, sehingga dia tidak bisa menjewernya.

“RS Omni itu swasta, jadi tidak ada sangkut pautnya dengan saya. Saya tidak bisa menjewer, saya tidak tahu,” kata Siti saat ditanya pers mengenai kasus Prita Mulyasari ketika meresmikan Posko Kesehatan Pesantren Nurul Huda, Jalan Pemanggilan, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, Kamis (04/06/2009) .

Siti mengatakan kasus itu bukan kasus pelayanan, melainkan kasus pencemaran nama baik. “Saya tidak tahu. Kasus itu bukan kasus pelayanan kesehatan. Itu kasus pencemaran nama baik. Kalau ada pelayanan kesehatan tidak baik, ada jalannya, bukan dilemparkan ke blogger,” kata Siti saat ditanya soal kelanjutan kasus tersebut.

Siti juga menyarankan kalau ada persoalan kasus pelayanan kesehatan, harus disampaikan pada jalurnya bukan ke tempat yang tidak semestinya. “Menurut saya kalau ada keluhan terhadap pelayanan kesehatan, jangan melapor ke tempat yang tidak semestinya. Kalau melapor ya ke kepala dinas kesehatan. Gunakan jalur-jalur yang benar,” pinta dia.
____________
— On Fri, 6/5/09, ging ginanjar <ging.ginanjar@ yahoo.com> wrote:
From: ging ginanjar <ging.ginanjar@ yahoo.com>
Subject: [jurnalisme] Menkes: kasus Prita pencemaran nama baik
To: ajisaja@yahoogroups .com, “jurnalisme” <jurnalisme@ yahoogro ups.com>
Date: Friday, June 5, 2009, 5:50 PM

Siti Fadilah Supari ini dulu pernah dipuji oleh kaum ultranasionalis sebagai orang yang berani melawan Amerika dll.
Kendati dari awal jelas kelihatan argumen “perlawanan” dia kosong.
Dan sekarang, mengenai kasus Prita vs RS Omni ini, apa kabar Satrio
———— ———
— On Sat, 6/6/09, Hertasning Ichlas <h_ichlas@yahoo.com> wrote:

From: Hertasning Ichlas <h_ichlas@yahoo.com>
Subject: Re: [jurnalisme] Menkes: kasus Prita pencemaran nama baik
To: jurnalisme@yahoogroups.com
Date: Saturday, June 6, 2009, 2:24 PM

Ibu Sirikit,
Saya tidak keberatan dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) itu. Tetapi UU ITE menderita sejumlah kekosongan definisi persis seperti halnya UU Pers No. 40 199 yang miskin penjelasan sanksi dan mekanisme pertanggungjawaban yang rapih.

Oleh karena itu harus diamandemen segera karena bisa mengakibatkan kekacauan dengan efek domino yang serius.

Pada UU ITE tidak ada definisi yang jelas apa yang disebut penyebarluasan penghinaaan yang tergolong pencemaran nama baik itu.

Alhasil UU ITE harus kembali kepada penjelasan yang diatur KUHP. Tetapi lucunya, KUHP mengganjar hukuman untuk pencemaran nama baik tidak segalak ITE yang enam tahun, melainkan hanya sembilan bulan.

Karena jaksanya mungkin lagi hot, tanpa legal reasoning yang benar, KUHP dan ITE dipakai begitu saja padahal keduanya cenderung kontradiktif dalam menakar ganjaran hukuman.
tasning
____________
— On Sat, 6/6/09, Sirikit Syah <sirikitsyah@ yahoo.com> wrote:

From: Sirikit Syah <sirikitsyah@ yahoo.com>
Subject: Re: [jurnalisme] Menkes: kasus Prita pencemaran nama baik
To: jurnalisme@yahoogro ups.com
Date: Saturday, June 6, 2009, 4:02 PM

Sebelum menyoal benar tidaknya Pasal 27 UU ITE diterapkan pada kasus distribusi informasi email Prita, mestinya Prita sudah dimenangkan kalau menggunakan UU Perlindungan Konsumen, Etika Kedokteran, dan UU Kebebasan Informasi Publik. Lha masak catatan medisnya sendiri dia gak boleh tahu? Bukankah itu gunanya UU KIP diluncurkan tahun lalu?

Soal UU ITE, saya berpendapat bukan salah UU-nya, melainkan kesalahan agresivitas jaksa yang kurang kerjaan menerapkan itu. Kalau mau dipaksa juga, Prita tetap lolos karena unsur “dengan sengaja” tidak terpenuhi (dia tidak bermaksud/sengaja menyebarluaskan, bisa dicek di email pertamanya). Juga unsur “tanpa hak” tidak terpenuhi, karena Prita PUNYA HAK untuk komplain dan mengeluh/curhat pada siapa saja yang mau dicurhati tentang pengalaman buruknya. yang dimaksud “tanpa hak” itu pastilah orang iseng yang mengedarkan foto telanjang Azhari bersaudara dan sejenisnya. Goblog banget sih aparat hukum kita, menterjemahkan pasal begitu saja salah.

Setuju Tasning. Meski saya mendukung UU ITE (karena berpikir sebaliknya: how if that happens to me and my family); saya melihat ancaman hukumnya berlebihan. gara-gara angka 6 tahun itu, aparat menyatakan tersangka layak ditahan. Saya akan mendukung usulan merevisi pasal sanksi hukumnya. Tapi sebagai warga negara, saya masih membutuhkan UU ITE.
sirikit syah
___________
— On Sat, 6/6/09, Hertasning Ichlas <h_ichlas@yahoo. com> wrote:
From: Hertasning Ichlas <h_ichlas@yahoo. com>
Subject: Re: [jurnalisme] Menkes: kasus Prita pencemaran nama baik
To: jurnalisme@yahoogro ups.com
Date: Saturday, June 6, 2009, 12:10 PM

Absurd. Di tengah kualitas pelayanan kesehatan yang semakin banyak sorotan, komentar Ibu Menkes semakin menunjukkan kurangnya empati dan menipisnya kesetiaan kepada apa yang disebut “publik” dalam sebuah profesi dan mandat jabatan.

Menkes yang mengaku tak mampu menjangkau (menjewer) institusi kesehatan swasta, adalah sebuah kiamat kecil bagi publik.

Rasanya kita perlu nonton Sicko lebih sering lagi agar sadar betapa bangkrutnya peran positif negara dalam menunjang kesehatan publik warganya.

Orang miskin di republik ini yang tak dapat fasilitas Jamkesmas disuruh mencari fasilitas kesehatan sendiri dengan taraf ekonomi masing-masing, sudah begitu ditambah pelayanan kesehatan yang buruk dan dokter yang hemat bicara.

Meskipun Anda miskin, tapi Anda kan berhak atas pengobatan dan pelayanan kesehatan yang baik dan terjangkau?

Di dalam film Sicko itu, institusi state dan private, diatur dalam sebuah konsep yang disebut Universal Health Care. Konsep yang berjalan sangat baik di Kuba, Kanada dan sejumlah negara Eropa Barat dan Skandinavia. Kuba bahkan sampai mengirim tenaga dokternya ke banyak negara lain.

Ke soal Prita…..

Pencemaran nama baik dalam hukum adalah akibat dari sebab awal. Dia tidak bisa dipisahkan dari sebab dan konteks persoalannya. Tidak ada pencemaran nama baik yang berdiri sendiri.

Dalam kasus Prita ya jelas sekali, sebab awalnya adalah “keluhan” atas pelayanan kesehatan. Saya heran Ibu Menkes bisa begitu bingungnya dengan hal itu.

Cara ibu Menkes mempersoalkan tentang Prita yang menyampaikan keluhannya di surat elektronik dan tidak kepada dinas kesehatan, tidak bisa menjadi alasan untuk dinas kesehatan bersikap pasif dan merasa tidak ada sangkut pautnya. Kok, enak.

Apalagi terkesan ada nada blaming the victim game dalam kalimat Ibu Menkes saat bilang: “Saya tidak tahu. Kasus itu bukan kasus pelayanan kesehatan. Itu kasus

pencemaran nama baik. Kalau ada pelayanan kesehatan tidak baik, ada

jalannya, bukan dilemparkan ke blogger.”

Cara Prita hanya menyampaikan keluhan itu kepada koleganya adalah hak perdata dia sebagai warga negara. Tak relevan mempersoalkan hak perdata Prita dengan fungsi dan tanggung jawab Dinas Kesehatan menegakkan hak-hak publik atas pelayanan kesehatan.

Termasuk soal soal RS. OMNI. Menkes jelas punya banyak instrumen untuk menegakkan dan mengontrol standar pelayanan kesehatan, termasuk kepada swasta.

Jadi swasta bukan alasan bahwa pejabat publik yang harus menjaga kepentingan publik. Ada UU Kesehatan, UU Konsumen dan UU Praktik Dokter yang banyak mengatur standar pelayanan kepada konsumen. Termasuk hak atas riwayat catatan medis

Dalam kasus pencemaran nama baik, apalagi terkait dengan keluhan konsumen, kita juga bisa melihat bagaimana kejaksaan berlebihan dalam memberikan tahanan kepada ibu Prita. Karena semestinya tak ada yang membahayakan dari korban dan tak ada bukti yang potensial bisa dihilangkan.

Dasar untuk dimungkinkannya penahanan tidak ada, kecuali dipaksakan. Apalagi tuduhan pencemaran nama baik juga belum terlalu jelas karena tidak terdapat penyebarluasan kecuali Prita menyampaikannya kepada kolega dekatnya. Sangat berbahaya sekali jika setiap materi keluhan akan diloloskan kejaksaan dengan jerat dengan pencemaran nama begitu saja dengan mengabaikan sejumlah asas hukum lain.

Note: ada kesenjangan hukuman dalam pencemaran nama baik antara UU ITE dan KUHP. ITE mengganjar hingga enam tahun, KUHP hanya sembilan bulan.

Di saat yang sama definisi menyebarkan penghinaaan di dalam UU ITE tidak jelas, jadi harus dikembalikan kepada definisi pasal 310 KUHP, sementara dalam soal jumlah hukuman keduanya mengatur secara otonom. Ini kekacauan regulasi.
tasning
____________

Ya, setuju perlu ada revisi dalam hal definisi dan batasan konsep. Kalau UU Pers, memang harus direvisi. Tapi banyak insan pers yang anti-perubahan UU Pers. Sayang ya.
sirikit

Perihal LKM Media Watch
Mass media are watchdogs. But who watch the media? Let's do it together. Watch this very powerful entity, for better journalism, better Indonesia, better world. http://www.sirikitsyah.wordpress.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s