Heboh Infotainment dan Peran Komisi Penyiaran

Artikel Opini untuk Jawa Pos

Belakangan ini dunia media massa Indonesia dihebohkan oleh kabar akan diberlakukannya sensor untuk program Infotainment di televisi. Ini jelas mengejutkan, karena menurut UU Pers No 40/1999, pers tak boleh lagi dibreidel dan disensor. Bunyi Pasal 4 Ayat 2 itu: “Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembreidelan, dan pelarangan penyiaran”. Besar kemungkinan, keputusan ini diambil karena Infotainment dianggap bukan produk pers/jurnalistik.

Bila begitu cara kerja Komisi Penyiaran Indonesia, betapa mudahnya. Untuk program yang banyak melakukan pelanggaran dan tak dapat dikendalikan, geser saja ke ranah yang memungkinkan untuk disensor. Infotainment digolongkan sebagai program non-faktual. Ini joke yang kedua di kasus yang sama. Para anggota Komisi Penyiaran, Dewan Pers, dan Komisi I DPR RI yang terhormat, apakah benar-benar tak paham makna kata faktual dan non-faktual? Mereka akan mulai meredefinisi istilah-istilah dalam dunia penyiaran ini? Tapi mengapa keputusan penggolongan sudah dilakukan sebelum definisi diperjelas?

Nalar siapa yang dapat menerima bahwa Infotainment adalah program non-faktual? Tak ada yang lebih nyata daripada berita Infotainment. Orang-orang yang menjadi obyek pemberitaan jelas, peristiwa juga bukan rekayasa, dan tidak menggunakan skenario. Tentu ada banyak sekali gosip di sini. Tetapi sesungguhnya, bila kita berpikir adil, ranah berita apa yang bebas dari gosip? Bahkan dunia bisnis dan politikpun diwarnai gosip. Dalam teori jurnalistik, gosip adalah salah satu ‘bekal’ berita. Tentu harus diklarifikasi atau diverifikasi, tetapi tetap saja gosip bisa menjadi berita. Kalau wangsit, bukan berita.

Dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS) memang belum ada Bab yang membahas/mendefinisikan Program Non-Faktual. Kita yang mengenyam pendidikan tentu memahami bahwa non-faktual sama dengan fiktif. Di televisi, film dan sinetron bisa disebut karya fiski/non-faktual, yang mesti lolos sensor sebelum ditayangkan. Penggolongan Infotainment ke dalam ranah fiksi ini kasat mata sebagai upaya terakhir KPI untuk melakukan sensor kepada program yang telah lama meresahkannya.

Kritik banyak orang bahwa Infotainment bukan produk jurnalisme, dapat diterima, dan bisa saja Infotainment digolongkan menjadi program faktual non-news. Namun tak sedikit pakar dan pengamat media massa mengatakan Infotainment tak beda dengan karya jurnalistik lainnya. Ada proses peliputan, wawancara, verifikasi, editing. Tentang pendekatan Infotainment yang terlalu “personalized”, memang itulah salah satu karakter news. News selalu bersifat “personalized”, “dramatisized”, dan “fragmented” (Bennet, 1996). Bila kita perhatikan dengan seksama, semua jenis berita, tak hanya Infotainment, selalu berorientasi pada manusia, lebih dramatis daripada kisah sesungguhnya, dan tak pernah tuntas/komplet. Bisa kita ambil contoh, dari kasus Antasari Ashar, Susno Duaji, Gayus Tambunan, Bibit & Candra, Bank century, tak pernah ada yang selesai. Media hanya menyajikan fragmen-fragmen. Bahkan teroris yang katanya sudah diberantas sampai ke tokoh-tokohnya, masih saja memunculkan tokoh-tokoh teroris berikutnya.

Jadi, jangan salahkan Infotainment bila gayanya adalah personal, dramatis, dan terfragmen. Itu karakter berita pada umumnya. Bila kita hendak menyalahkan Infotainment, utamanya terletak pada ghibah, mengumbar aib manusia. Bisa saja aib itu nyata, tetapi layakkah diekspos sedemikian rupa? Kerusakan tak hanya dialami obyek pemberitaan tetapi juga seluruh kerabat dan handai taulannya. Dalam agama Islam, mengumbar aib sesama Muslim itu sama dengan memakan bangkai saudara. Apa yang lebih rendah dari itu?

Keberatan yang lain akan content Infotainment adalah digunakannya para peramal sebagai narasumber untuk “membaca” perilaku obyek berita. Ini dapat menyesatkan nalar publik. Perkembangan terakhir yang juga amat memprihatinkan adalah awak Infotainment membahas content tayangan berdasarkan status selebritis di facebook, twitter dan blog sosial sejenisnya. Ini selain tidak etis, juga menunjukkan rendahnya kreativitas dan aktivitas awak Infotainment dalam mencari berita. Betapa enaknya, duduk saja di meja, browsing internet, lalu mengisi program Infotainment berdasarkan status selebritis. Ini degadrasi dari profesionalisme pekerja media siaran.

Sesungguhnya penulis tidak yakin masyarakat dan selebritis keberatan dengan pelanggaran privasi dalam program Infotainment. Masyarakat yang suntuk didera kesulitan ekonomi merasa terhibur dengan kabar-kabar para artis yang menjadi idolanya. Memang ada segelintir artis yang jengah dengan ulah awak Infotainment yang betul-betul bagai “nyamuk pers”, menempel kemana-mana. Namun tak sedikit selebritis yang mencari-cari Infotainment dan menawarkan publikasi privasinya. Tujuannya, menaikkan popularitasnya yang tenggelam. Bahkan ada yang sengaja menciptakan skandal pura-pura (ingat pertikaian Dewi Persik dengan Andy Soraya untuk publisitas film mereka?) atau isu remeh temeh (jadian, putus, umroh, menyantuni yatim piatu, berwisata).

Infotainment mungkin bukan program jurnalistik. Awaknya tidak bekerja di newsroom, melainkan di Production House, yang tentu saja suasana dan standar kerjanya berbeda. Mereka juga tidak menerapkan kode etik jurnalistik. Seperti program E! di televisi Amerika, Infotainment sebetulnya bisa menonjolkan aspek hiburan dalam programnya: karya terbaru, proses kreatif, life style, fashion, box office, dll. Tidak apa-apa jika dia tidak disebut jurnalistik atau produk pers. Tetapi jelas dia adalah program faktual.

Keputusan DPR RI, Dewan Pers, dan KPI yang menggolongkan Infotainment ke dalam ranah non-faktual, menciderai demokrasi yang sedang kita bangun. Reformasi di dunia pers dan media massa sangat terganggu dengan upaya melakukan sensor terhadap produk media massa. Begitu kerasnya semangat sensor itu sampai-sampai nalar intelektual diabaikan. Saya berharap awak Infotainment dan praktisi media massa penyiaran pada umumnya melakukan gerakan penentangan. Antara lain dengan menuntut lahirnya definisi faktual atau non-faktual lebih dulu, sebelum menggolong-golongkan program. Saya juga berharap kasus ini membuat para awak Infotainment belajar. Beritakan kabar-kabar yang menghibur, sesuai nama programnya. Jangan mengumbar aib yang menjurus ke ghibah.

Sirikit Syah
18 Juli 2010

Perihal LKM Media Watch
Mass media are watchdogs. But who watch the media? Let's do it together. Watch this very powerful entity, for better journalism, better Indonesia, better world. http://www.sirikitsyah.wordpress.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s