Media Partisan, Media Kapitalis, dan Iklan Politik

Pekan ini media massa kita menampilkan wajah yang sedikit mengejutkan. Di beberapa suratkabar ternama, tiba-tiba tersisip iklan politik SBY. Bentuknya wawancara dari suratkabar Jurnal Nasional, seperti berita lazimnya. Yang tidak lazim, ini terdiri dari 8 halaman. Betapa membosankan membaca wawancara sepanjang itu. Strategi ini jelas gagal. Rakyat jengah, bahkan kesal.

Sejak kelahirannya di tahun 2004, Jurnal Nasional (Jurnas) memang dicurigai sebagai media propaganda SBY dan Partai Demokrat. Istilah akademisnya: media partisan. Bagaimana tidak? Beritanya didominasi berita baik/positif tentang kinerja pemerintah, Partai Demokrat dan Presiden SBY. Sudah lama orang tahu dan keadaan berjalan baik-baik saja, sampai media partisan ini masuk ke ranah media publik.

Sesungguhnya, tak ada yang salah dengan media partisan. Ada kalanya media partisan sangat dibutuhkan rakyat, terutama ketika rakyat baru bangkit dari ketertindasan, baru tamat menuntaskan peran perjuangan dan gerakan bawah tanah. Ketika kemenangan diraih, kemerdekaan dicapai, tugas para penyelenggara negara adalah membangun. Tugas media adalah menyuarakannya, maka lahirlah pers pembangunan di negara-negara yang baru merdeka. Negara yang memiliki sistem kepartaian yang kuat membangun media partai atau media partisan. Sampai saat ini, Pravda tercatat sebagai media partisan beroplag terbesar di dunia (20 juta eksemplar setiap hari). Meski sudah tutup sejak runtuhnya USSR, belum ada yang dapat menandingi rekornya itu..

Media partisan ada juga di Indonesia Orde Baru, yaitu Suara Karya (Golkar), yang wajib dibaca oleh para PNS. Tahun 1999, banyaknya jumlah partai yang tumbuh juga menumbuhkan pers partisan. Ada Demokrat (PDIP), Amanat (PAN), Duta Bangsa (PKB), dll, yang mengusung ideologi masing-masing partai. Media partisan itu berguguran pada tahun kedua atau ketiga. Sejak 2004, muncullah Jurnal Nasional yang diduga merupakan media Partai Demokrat dan Presiden SBY.

Baik Jurnas maupun media partisan umumnya, tak hanya menarik tetapi juga penting. Seperti ditulis oleh Albert L. Hester dan Wai Lan J. To di Handbook for Third World Journalists tentang perbandingan media di tiga dunia (negara maju, Uni Soviet, dan negara berkembang), banyak ditemukan informasi positif di media partisan. Dibandingkan media kapitalis yang berorientasi market-driven (tak peduli apa-apa selain uang dan uang); media partisan berkonsentrasi pada pengenalan ideologi, persoalan kepartaian (dua hal yang amat penting di tahun 1999 dan 2009 di Indonesia, untuk pembelajaran politik bagi publik); juga ada isu-isu tanggungjawab sosial, pendidikan, dan human interests. Media partisan mendidik warga negara; dalam lingkup kecil: konstituennya. Setelah belajar politik, apakah warga mencoblos/mencontreng partai yang medianya sering dibaca, atau malah tidak, sepenuhnya hak pribadi.

Maka, tak heran, bila di media partisan yang bagus (seperti Pravda dan Jurnas), akan ada berita-berita pendidikan dan keguruan, budaya, kesehatan. Di media kapitalis, ada juga laporan kesehatan, tetapi didampingi iklan rumah sakit atau tabib China. Ada juga laporan pendidikan, tetapi hanya melengkapi iklan-iklan sekolah swasta atau sekolah internasional. Isu lingkungan hidup hanya bungkus dari iklan real estate (perumahan).

Jadi, bagaimana kita mensikapi ulah Jurnas yang menyusup ke media publik? Saya pikir, bila kita mengecam sang media partisan, tidak fair bila tanpa pula mengkritik si media ’yang mengaku’ publik tadi. Bagi media publik yang dititipi propaganda SBY itu, persoalannya kan hanya uang? Artinya, dia telah memaksa para pelanggan membaca hal yang mungkin pembaca tidak berkenan, hanya karena si media telah dibayar mahal. Wawancara sepanjang itu, apa namanya kalau bukan iklan politik? Namun, daripada kita mengecam keduanya, mari kita tangkap fenomena ini sebagai kerjasama antara media partisan yang berkepentingan propaganda dan media kapitalistik yang haus uang. Bila kita tak suka membaca propaganda itu, pakai saja lembarannya sebagai bungkus sepatu. Namun, tak menutup kemungkinan kita tertarik membaca pikiran-pikiran presiden kita, yang sangat perlu kita ketahui sebagai rakyat dan calon pemilih, yang mana hal itu tak pernah mendapat tempat di media ’mengaku publik’ yang kita langgani.

Jadi, sah-sah saja ulah media partisan dan media kapitalistik seperti itu, dia alam demokrasi, dimana banyak hak telah dijamin, bahkan membreidel atau menyensor pers dilarang. Yang diperlukan untuk mendampingi masyarakat dalam memaknai dan mensikapi ulah-ulah media seperti ini adalah program-program edukasi media seperti yang dilakukan lembaga media watch di banyak kota, di antaranya LKM MediaWatch di Surabaya.

Yang harus diwaspadai justru potensi money politics dalam bentuk iklan kampanye. Catatan Dewan Pertimbangan Persatuan Perusahaan Periklanan Indoensia (PPPI) memprediksi anggaran iklan politik tahun ini sebesar Rp 8-10 triliun. Betapa borosnya. Sekarang saja kita menyaksikan perlombaan membuat iklan televisi dari beberapa partai besar: PDIP, Partai Demokrat, Partai Golkar. Disusul oleh iklan partai yang baru muncul namun tak kalah megah: Partai Gerindra, Partai Hanura. Bahkan beberapa individu sudah gencar beriklan tahun lalu: Soetrisno Bachir dan Rizal Malarangeng.

Bila biaya beriklan itu digunakan secara sungguh-sungguh untuk pengadaan pupuk pertanian, membangun infrastruktur ekonomi (misalnya: jalan tol Surabaya-Malang yang bertahun-tahun tidak terhubung, sampai terputus di Porong 3 tahun lalu), atau membangun sekolah dan membebaskan biaya sekolah 12 tahun di seluruh negeri. Tindakan nyata tentu lebih simpatik di mata rakyat, dibanding janji-janji indah yang kosong melompong.

Saya kira para pengamat media maupun sosial politik mesti lebih menaruh perhatian pada penggunaan anggaran negara untuk kegiatan kampanye pemilu tahun ini, bukan pada persoalan media partisan atau media kapitalis. Hingga sekarang, misalnya, belum ada yang memprotes KPU yang menganggarkan Rp 1 M untuk peliputan. Anggaran ini amat rawan diselewengkan, karena meliput adalah tugas pers, tanpa perlu biaya apapun dari KPU.

Sirikit Syah,
21 Februari 2009
http://www.sirikitsyah.wordpress.com

Perihal LKM Media Watch
Mass media are watchdogs. But who watch the media? Let's do it together. Watch this very powerful entity, for better journalism, better Indonesia, better world. http://www.sirikitsyah.wordpress.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s