MEMAHAMI KEBUTUHAN JURNALIS

Oleh: Sirikit Syah*

Disampaikan dalam seminar Evaluasi Organisasi Jurnalis, memperingati 6 tahun AJI, di Hotel Menara Peninsula, Jakarta, 7 Agustus 2000

Kebebasan Pers

Saat ini pers telah berfungsi sebagaimana mestinya; sebagai the fourth estate, sebagai watchdog, alat kontrol sosial. Kebebasan pers saat ini ditandai munculnya media-media baru dan angkatan kerja baru wartawan. Meskipun saat ini sulit dirujuk catatan akurat mengenai jumlah penerbitan, karena dihapuskannya SIUPP, tak ada salahnya bila kita merujuk catatan SPS. Menurut catatan itu, jumlah penerbitan meningkat namun jumlah tiras menurun, perbandingan tahun 1997 dan akhir 1999. Jumlah koran meningkat 378,5% (dari 79 menjadi 299), majalah 341% (dari 144 menjadi 491), dan tabloid 1007% (dari 88 menjadi 886). Namun tiras menurun. Untuk koran turun 6%, majalah turun 4,7%, dan hanya tabloid yang naik, 35,4%.

Namun sebuah pertanyaan Bapak Tjuk Sukiadi, pengamat ekonomi dari Universitas Airlangga yang juga pengamat media, pers memang sudah bebas, tetapi apakah wartawan sudah merdeka? Menurut pandangan Pak Tjuk, “Wartawan sekarang lebih terjajah daripada dulu. Dulu mereka takut kepada penguasa. Kini mereka takut pada hal perut. Mereka manut saja pada para kapitalis yang menjadi majikan mereka.”

Bahwa urusan perut lebih mengkuatirkan daripada tekanan penguasa, sebetulnya juga menjadi kepedulian AJI Jawa Timur, yang baru-baru ini menerbitkan bukunya ‘Kesejahteraan Jurnalis, antara Mitos dan Kenyataan’. Dalam buku yang didasari hasil survai kepada 276 wartawan di Jatim itu terungkap masih adanya wartawan yang bergaji di bawah Rp 100 ribu sebulan. Ini dianggap lebih memprihatinkan daripada wartawan yang sama sekali tidak menerima gaji (yang mendapatkan penghasilannya dari ‘berjualan halaman berita’ atas atas belas kasihan atau ‘ketakutan’ nara sumber).

Dalam peluncuran buku itu terungkap berbagai cerita ‘ketidakmerdekaan wartawan’, entah dijajah perusahaan persnya sendiri, dijajah nara sumber, atau dijajah kepentingan golongan atau kelompoknya. Yang jelas, intinya, dijajah oleh kebutuhan perut. Padahal Jalil Hakim, koresponden Tempo di Surabaya, pernah berkata bahwa “Gaji kecil bukan excuse untuk ‘menjual diri’. Toh mereka tahu. Kalau tetap mau menjadi wartawan ya harus tanggung risikonya,” katanya pada suatu hari. Pertanyaan Pak Tjuk Sukiadi merupakan inti persoalan jurnalis saat ini. Setelah pers merdeka, apakah wartawan menjadi merdeka?

Dalam sebuah pelatihan di ITS, seorang mahasiswa menanyakan apakah kemerosotan kualitas pemberitaan saat ini diesbabkan tidak adanya pola recruitment yang jelas? Jawaban atas pertanyaan itu sudah jelas. Anybody could become a publisher. Anybody could become a journalist. Seorang pemimpin redaksi di Surabaya dengan sarkastis bahkan mengeluh (dia memposisikan bukan sebagai recruiter): “Untuk menjadi pelacur saja ada syaratnya, paling tidak cantik, atau seksi, atau bila tidak keduanya, ya bersihlah.” Untuk menjadi wartawan di media penerbitan baru saat ini, nyaris tidak diperlukan syarat apa-apa. Yang penting dia mau bertanya-tanya ke orang, bisa menulis, mau dibayar ala kadarnya atau cari bayaran sendiri.

Krisis ekonomi Indonesia merupakan salah satu faktor pemicu booming wartawan muda/baru. Tampak kesan, paling mudah memang mendapatkan pekerjaan sebagai wartawan. Dorongan yang tidak ’genuine’ untuk menjadi wartawan inilah (asal bisa kerja) yang menghasilkan wajah kewartawanan kita saat ini. Jangankan nara sumber, sesama wartawan saja risih melihat ulah wartawan jadi-jadian seperti ini.

Kebutuhan Jurnalis

Dari berbagai diskusi formal maupun informal dengan wartawan, setidaknya dapat diumuskan kebutuhan wartawan sbb:
1. Kebutuhan akan kesejahteraan yang memadai. Ini dapat ditandai dengan sistem penggajian yang profesional dan sehat.
2. Kebutuhan akan sistem kerja yang fair dan hubungan yang sehat antara wartawan sebagai pekerja dan pemilik perusahaan penerbitan sebagai majikan (employee-employer relationship). Ini mendorong gerakan AJI untuk mendirikan serikat buruh di perusahaan pers.
3. Kebutuhan akan adanya organisasi profesi yang menjadi wadah penyaluran gagasan & kreativitas mereka. Organisasi wartawan yang memahami dan peduli serta memenuhi kebutuhan mereka.
4. Kebutuhan akan bekal ketrampilan jurnalistik serta wawasan (kode etik & hukum pers, serta bidang-bidang lain). Wartawan memerlukan pembekalan & pelatihan. Siapa yang bertanggungjawab memenuhi kebutuhan ini?
5. Kebutuhan akan sarana ekspresi. Perlu ada media ekspresi wartawan. Di media massa umum, wartawan dilarang beropini, oleh sebab itu mereka perlu wadah beropini. Beberapa media di Surabaya melarang wartawannya menulis di halaman opini/artikel. Tetapi menulis di halaman artikel/opini media lainpun dilarang. Ini tindakan membunuh pemikiran.

Pelatihan yang diperlukan wartawan

Dari laporan penyelenggaraan pelatihan bagi wartawan oleh LKM pada bulan Juni dan Juli yang diikuti sekitar 50 wartawan cetak maupun siaran, khususnya di bidang pemahaman dan penerapan kode etik & hukum pers, didapat informasi tentang pelatihan yang dibutuhkan wartawan.

A. Jurnalis Media Cetak membutuhkan pelatihan:
1. Tehnik investigasi
2. Pemecahan kasus
3. Menghadapi wartawan gadungan
4. Manajemen pemberitaan/redaksional
5. Kiat persaingan pers
6. Pembahasan kasus-kasus etika & hukum pers internasional
7. Asuransi bagi wartawan
8. Analisa materi berita
9. Sistem politik dalam kehidupan pers
10. Batasan pornografi
11. Perlindungan hukum bagi wartawan

B. Jurnalis media siaran membutuhkan pelatihan:
1. Kode Etik Reporter Radio
2. Praktik lapangan dan evaluasi
3. Perlindungan konsumen media siaran
4. Pendalaman RUU Siaran
5. Perlindungan wartawan
6. Tehnik reportase di lapangan
7. Regulasi & hukum pers lebih lanjut
8. Ancaman dan tantangan pers bebas
9. Program siaran
10. Profil wartawan : antara idealisme & kekuasaan
11. Tehnik menghadapi tuntutan & tekanan massa
12. Memahami kebutuhan pendengar.

Tentu masih banyak agenda atau program pelatihan yang dibutuhkan oleh wartawan secara luas, namun laporan panitia penyelenggara pelatihan berdasarkan hasil questionaire LKM itu setidaknya memberikan gambaran, bahwa wartawan haus akan pelatihan, baik praktis maupun wawasan.

Tidak sedikit peserta pelatihan yang mengaku tidak pernah membaca kode etik sampai saat pelatihan tersebut. Lebih-lebih mengenai pasal-pasal hukum dalam KUHP atau pasal-pasal dalam UU Pers no 40/99 yang berkaitan dengan delik pers.

Siapa yang akan memahami, menampung, dan memenuhi kebutuhan wartawan ini? Yang paling bertanggungjawab adalah perusahaan penerbitannya. Kedua, organisasi di mana wartawan tersebut menjadi anggota. Tentu ada lembaga lain yang menawarkan pelatihan, dengan membayar maupun cuma-cuma, tetapi kedua institusi itulah yang paling bertanggungjawab memenuhi kebutuhan para warttawan.

Eksistensi & Kredibilitas Organisasi Jurnalis

AJI menjadi favorable pada saat berdiri dan perkembangannya, karena keberadaannya dilatarbelakangi suasana heroism pers nasional di bawah hegemoni penguasa. Namun sekarang AJI tidak sendirian. Setidaknya ada 28 organisasi wartawan (dari catatan penandatangan Kode Etik Wartawan Indonesia) dan masing-masing memiliki kekhusuan. Yang diperjuangkan AJI, yaitu kemerdekaan pers, telah diraih. Nyaris tidak ada tantangan untuk menggerakkan roda dinamika organisasi.

Dua gerakan AJI yang saat ini masih diperjuangkan dengan keras (karena bukan hal mudah) adalah kampanye anti amplop dan pendirian serikat pekerja/buruh di perusahaan pers. Benarkah semua wartawan anggota AJI anti amplop? Dan apakah semua wartawan setuju memposisikan diri sebagai buruh?

Mungkin ada baiknya mempertimbangkan gagasan Paul H. Weaver, mantan wartawan majalah Fortune, yang mengajak wartawan untuk meredefiniskan news dan memposisikan diri sebagai warga negara, bukan profesional. Dengan demikian, akan tumbuh jurnalisme empati. “Kita sibuk mencari solusi atas persolan jurnalistik pada profesionalisme. Padahal justru profesionalisme itulah persoalannya,” tulis Weaver, yang belakangan menjadi kritikus media.

Di tengah beragamnya organisasi wartawan, bagaimana sebuah organisasi wartawan dapat eksis dan dipercaya (credible)? Yang paling utama tentulah bagaimana organisasi tersebut memahami dan memenuhi kebutuhan anggotanya. Setelah itu, bagaimana organisasi tersebut berinteraksi dengan masyarakat.

Satu persolan yang belum dipecahkan di dunia media massa saat ini adalah penegakan kode etik. Bila pers atau wartawan melanggar hukum, acuannya sudah jelas. Yang divonis bersalah oleh hakim akan mendapatkan hukumannya sesuai kesalahannya. Baik itu mengacu kepada KUHP, KUHAP, maupun UU Pers No 40/99 atau UU Siaran. Namun dalam hal pelanggaran kode etik, belum pernah ada tindakan terhadap pelanggar, baik oleh perusahaan pers maupun organisasi wartwanannya sendiri (kecuali pada tahun 1990-an, seorang anggota PWI Jakarta dicabut keanggotaannya karena kasus menerima suap).

Persoalan penegakan kode etik inilah yang harus menjadi porsi utama. Musti ada sangsi bagi pelanggar, reward bagi yang menegakkannya, lalu mensosialisasikan dan mempublikasikannya kepada publik. Tentu menarik membaca berita seorang wartawan dianugerahi penghargaan etika karena telah menolak suap sekian ratus juta atau menolak membelokkan berita demi kepentingan politik tertentu. Atau berita tentang wartawan yang tidak diterima bekerja di perusahaan pers manapun karena sudah mendapat ‘cap’ dari organisasi wartawan sebagai ‘pelanggar etika’. Mengapa enggan memberitakan ulah rekan yang menyimpang? Solidaritas hendaknya digunakan dalam kaitannya dengan kepentingan publik. Bila dengan melindungi rekan wartawan, publik terancam ulah wartawan tak beretika, ini sebuah solidaritas yang keliru.

Kembali kepada publik

Organisasi jurnalis seyogyanya juga tak henti-henti mengingatkan kepada anggota bahwa tanggungjawab yang paling utama setiap wartawan adalah kepada publiknya. Hal ini dinyatakan oleh Paul H. Weaver (News and the Culture of Lying) dan H. Rosihan Anwar (Wartawan & Kode Etik Jurnalistik, 1996). Melayani kebutuhan publik akan informasi yang benar, merupakan intisari kemerdekaan pers.

Tanggungjawab kedua adalah kepada nara sumbernya. Bila nara sumber telah hilang kepercayaan kepada reporter (karena dikhianati permintaan off the record, embargo, atau identitasnya yang ingin dirahasiakan), wartawan tersebut sudah kehilangan separuh karir masa depannya.

Baik Rosihan Anwar maupun Paul Weaver tidak pernah menyebut-nyebut tanggungjawab pers terhadap pemasang iklannya. Bahkan Weaver secara keras mengimbau pers untuk lebih menguatamakan pelayanan kepada publik, bukan para pemasang iklan. Sementara H. Rosihan Anwar menyebutkan, tanggungjawab ketiga terhadap bangsanya. Apakah pers Indonesia hendak memainkan peran para wartawan di negara-negara Balkans yang mengutamakan nasionalisme daripada obyektivitas , atau seperti Peter Arnett (CNN) yang dimusuhi rekan senegara dan pemerintahnya setelah menyiarkan wawancara khususnyna dengan Saddam Hussein?

Perihal LKM Media Watch
Mass media are watchdogs. But who watch the media? Let's do it together. Watch this very powerful entity, for better journalism, better Indonesia, better world. http://www.sirikitsyah.wordpress.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s