PARANOIA INDUSTRI TELEVISI SWASTA NASIONAL

Artikel

Oleh Sirikit Syah

Heboh RUU Siaran yang disahkan menjadi UU Siaran semakin seru karena pihak-pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan adalah para pemilik media massa. Mengamati gencarnya pemberitaan demo anti-UU Siaran, penulis memahami kepentingan para industriawan dan praktisi televisi swasta nasional yang berpusat di Jakarta. Juga ketika ada sedikit tanya, mengapa media cetak juga beramai-ramai menyebutnya sebagai ‘tragedi dunia siaran Indonesia’, langsung ada jawaban, yaitu bahwa media cetak yang ikut heboh itu adalah jaringan atau kerabat stasiun televisi swasta nasional. Jadi, masyarakat konsumen media harap maklum.

Namun yang disampaikan media massa itu, baik cetak maupun televisi, tak dapat dibiarkan berketerusan. Julukan-julukan ‘monster’, ‘tragedi’, ‘musuh pers’, ‘musuh rakyat’, bagi UU Siaran terdengar bombastis. Belakangan bahkan stasiun televisi swasta ‘mencuri’ jam tayang yang merupakan hak publik dengan memasang PSA (iklan layanan masyarakat) yang berbunyi: ‘Turut berduka cita dengan meninggalnya Kebebasan Pers di Indonesia’. Saya kira, justru inilah yang dikuatirkan pemerintah dan anggota DPR. Wilayah publik (frekuensi siaran) dijadikan wilayah pribadi (bisnis yang terancam). Karena itu sangat masuk akal bahwa dunia siaran harus diatur. Meminjam istilah kritikus media Noam Chomsky, telah terjadi ‘manufacturing consent’ di sini. Seolah-olah seluruh rakyat Indonesia turut berduka cita pada disahkannya UU Siaran itu. Seolah-olah seluruh rakyat Indonesia mengalami tragedi, musibah, dengan adanya UU Siaran tersebut.

Bahkan ironisnya, dalam sebuah pertunjukan ludruk di Balai Pemuda Surabaya Sabtu malam lalu, seorang seniman ludruk (baca: seniman daerah) bicara di panggung; “Kita harus menolak UU Siaran karena mengancam kebebasan kita berekspresi dan mendapatkan informasi.” Lo? Bukankah dengan UU Siaran maka stasiun televisi lokal tumbuh subur, dan seniman daerah sangat diuntungkan? Seniman ludruk itu rupanya ‘termakan’ propaganda para artis yang berdemo dan disiarkan di televisi.

Tak kurang dari Arief Suditomo dalam siaran Liputan 6 Selasa 25 November mengatakan: “Dengan adanya UU Siaran ini berarti kebebasan memperoleh informasi rakyat akan terpasung. Berarti rakyat tak bisa lagi menyaksikan pertunjukan internasional, sepak bola dunia, dst ….” yang diiyakan oleh pakar multi media Roy Suryo. Sebelumnya SCTV menghubungi Henry Subiakto, pengamat media dari LKM Surabaya, namun karena Henry Subiakto tak berpendapat sama, undangan menjadi nara sumber dibatalkan dan dialihkan kepada Roy Suryo. Di sini terbukti betapa media massa memilih fakta dan nara sumber, yang disesuaikan dengan kepentingan sendiri.

Karni Ilyas, direktur pemberitaan SCTV, di majalah Tempo 8 Desember mengatakan ‘Industri televisi swasta akan kiamat.’ Di berbagai kesempatan Roy Suryo juga melancarkan buruk sangka dengan mengatakan ‘Dengan UU Siaran, akan tumbuh TV lokal palsu, menyuburkan KKN, menciptakan raja-raja kecil di daerah, dst ….”

Penulis bukan pakar media siaran, namun sebagai salah seorang rakyat yang ‘dicatut’ namanya oleh industri televisi nasional melalui pernyataan-pernyataan dalam demo, pemberitaan, maupun iklan layanan masyarakat, penulis terpanggil untuk menguji argumentasi pihak yang anti UU Siaran. Dikatakan saluran informasi dan hiburan bagi rakyat akan terpasung. Ini tidak masuk akal. Menurut teori jurnalistik, berita yang berhasil adalah yang memiliki nilai proximity (kedekatan) dengan audience-nya. Rakyat di Surabaya tidak membutuhkan informasi jalan macet di Tanah Abang Jakarta (Metro TV), dan tentu lebih tertarik mengetahui jalan mana yang macet di Surabaya atau Jawa Timur. Bila ada peristiwa besar/nasional, tentu TV lokal dapat merelay berita tersebut dari TV Swasta nasional. TV Swasta nasional tentu dengan amat senang hati menyalurkannya, dan dalam jangka panjang (menurut UU Siaran, dalam 5 tahun) mereka akan melakukannya dengan stasiun afiliasinya di daerah.

Seperti selama ini disajikan oleh TVRI Daerah dan TVRI Pusat, rakyat akan tetap menikmati informasi daerah maupun nasional. Selama ini di televisi, berita dan sinetronnya bersifat nasional semata. Seluruh televisi swasta hanya menyajikan informasi yang berorientasi pusat. Kadang-kadang ada peristiwa daerah diliput, tetapi itu harus ada signifikansi dengan pusat. Ketika di Maluku Utara ada perdebatan Calon Gubernur, rakyat ‘dipaksa’ menonton ‘skandal Gubernur Jakarta’ di televisi nasional. Ketika warga kota Surabaya meributkan ketidakbecusan mantan Walikotamadya Soenarto, tak ada secuilpun berita di televisi swasta mengenai masalah itu.

Siaran hiburan berskala internasional atau pertunjukan piala dunia pasti masih bisa ditonton rakyat. Siapa yang berkepentingan? TV Swasta nasional! Mereka membeli program dengan harga mahal, pasti memerlukan audience jumlah besar, yang mengharuskan mereka menjual kembali programnya ke stasiun-stasiun daerah, yang artinya: kue iklan memang harus dibagi. Jadi, tak perlu bawa-bawa nama rakyat sebab rakyat pasti tetap bisa menikmatinya karena mereka adalah target audience. Rakyat tenang saja, hiburan dan informasi akan disajikan di hadapan mereka.

Tuduhan Roy Suryo bahwa akan tumbuh TV lokal palsu sangat melecehkan potensi dan itikad daerah. Tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini saja sudah ada beberapa TV lokal daerah yang telah beroperasi, namun ternendat-sendat karena belum adanya hukum/peraturan. Lebih banyak lagi calon/embrio TV lokal yang terhambat bila UU Siaran tidak segera disahkan. TV lokal ada secara nyata, belum ada indikasi TV lokal palsu. Sangkaan itu terlalu berlebihan. Kekuatiran akan timbul KKN dalam perizinan yang kini dipercayakan untuk dikelola oleh daerah sendiri (izin gubernur, dst) juga bertentangan dengan semangat otonomi daerah. Seandainya toh ada banyak raja kecil di daerah, itu tidak lebih buruk daripada hanya ada 1 atau 5 raja besar di Jakarta yang mendiktekan seleranya kepada publik daerah.

UU Siaran memang akan sangat menyuburkan pertumbuhan televisi lokal. Namun ATVSI (Asosiasi Televisi Swasta Indonesia) tak perlu pesimis secara berlebihan. Memang dengan tumbuhnya TV lokal, periklanan daerah akan maju, industri daerah berkembang, para seniuman daerah yang berpotensi mendapatkan sarana berekspresi. Layar televisi tak lagi didominasi wajah Krisdayanti atau Tessy Srimulat. Orang Papua tak perlu lagi menyaksikan sinetron yang persoalannya tidak ada hubungannya dengan persoalan mereka sehari-hari. Orang di Bali tak perlu menonton Si Doel yang menggunakan bahasa Betawi. Orang di Aceh bisa menyaksikan tokoh-tokoh dan peristiwa di daerahnya sendiri. Kerjasama dengan televisi daerah, tetap memberi peluang pada televisi swasta nasional untuk meraih keuntungan bersama-sama. Tentu saja, tidak akan ada monopoli.

ATVSI juga berlebihan mensikapi KPI (Komite Penyiaran Indonesia). KPI belum dibentuk, sudah didemo untuk dibubarkan. Keberadaan KPI tentu memiliki jaminan lebih baik daripada bila semua urusan penyiaran diatur oleh pemerintah. Di Amerika Serikat, FCC (Federal Communications Commission) juga memiliki tugas yang kurang lebih sama dengan KPI, sehingga pemerintah tidak ikut campuir lagi urusan penyiaran. Di AS, FCC dapat mewajibkan stasiun televisi untuk menayangkan respon seseorang yang dikritik secara terbuka (criticized publicly). Artinya, ada yang menekan pelaksanaan Hak Jawab atau Hak Koreksi. Ini jelas melindungi kepentingan rakyat/individu. Lebih besar dari itu, FCC dapat memberlakukan peraturan ‘equal timing’ (masa siaran yang setara) untuk para kandidat politik, apakah kandidat gubernur, partai, atau presiden. Masih ingat masa kampanye awal tahun 90-an? Semua televisi (termasuk RCTI & SCTV) berwarna kuning. Sedikit sekali warna merah atau hijau di TV-TV swasta yang semua milik keluarga Cendana (RCTI, SCTV, TPI). Tentu saja jangan tanya TVRI. Sebagai televisi pemerintah, wajar saja TVRI menayangkan lebih banyak warna kuning.

Dengan dibentuknya KPI, hal semacam itu dapat dihindari. Kita semua tidak ingin kampanye PDIP mendominasi semua pemberitaan, bukan? Siapa yang mengatur? Tentu lebih baik KPI daripada pemerintah. Sekali lagi, yang diuntungkan adalah rakyat banyak. Apakah dengan demikian berarti televisi swasta nasional terancam rugi? Belum tentu. Hanya, keuntungan memang harus dibagi. Inilah saatnya mass media (televisi) membuktikan komitmen dukungan mereka pada demokrasi dan otonomi daerah.

Industri televisi swasta tidak mengalami kiamat dan kebebasan pers tidak mati, seperti yang didengungkan oleh Karni Ilyas dan kawan-kawan. Buktinya, televisi swasta masih bebas mengumbar sadisme di program-program seperti Buser, Patroli, atau Cakrawala. Televisi swasta juga masih bebas menayangkan gambar pelaku narkoba dan kejahatan seksual di bawah umur atau korban kejahatan seksual yang harus dilindungi jati dirinya. Industri televisi swasta nasional tidak seharusnya merasa cemas, justru harus lebih berhati-hati dan mempersiapkan diri. Waktu lima tahun yang diberikan cukup lama untuk mempersiapkan jaringan TV lokal. TV swasta nasional dihadapkan pada dua pilihan: tidak membangun jaringan di daerah sehingga penonton akan terbatas di pusat, atau membangun jaringan di daerah dengan investasi besar tetapi mendapatkan penonton. Alternatif lain adalah bekerjasama dengan staisun TV lokal yang sudah ada.

UU Siaran tidak sepatutnya direaksi secara berlebihan. Seburuk-buruk kondisi, lebih baik ada hukum yang tidak sempurna daripada kondisi tanpa hukum. Adalah tugas kita semua untuk memperbaiki hukum yang masih dianggap cacat itu.

2002

Perihal LKM Media Watch
Mass media are watchdogs. But who watch the media? Let's do it together. Watch this very powerful entity, for better journalism, better Indonesia, better world. http://www.sirikitsyah.wordpress.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s