Profesionalisme, Tantangan Utama Pers Indonesia

Bulan Desember kemarin, teman saya, direktur di Departemen Perdagangan, mengaku wawancaranya diplintir oleh The Jakarta Post. Dia menelepon dan menceriterakan perkaranya. Dia juga ditegor keras oleh Menteri Luar Negeri dan Menteri Perdagangan, atasannya langsung. Bagaimana tidak, berita plintiran itu memang tidak mengenakkan bagi hubungan dua negara: Indonesia dan New Zealand.

Menurut teman saya, ketika diwawancarai, dia sangat percaya bahwa wartawan dapat memilah-milah mana yang pantas dimuat dan mana yang tidak. Dia berbicara dengan bebas tanpa tedeng aling-aling, termasuk mengeluhkan kecilnya porsi kontribusi NZ dibanding yang dituntut dari RI. RI diminta membuka pasar produk susu dan daging seluas-luasnya; dan sebagai imbalan, NZ memberikan beberapa beasiswa doktor bagi staf Departemen Perdagangan dan Departemen Pertanian.

”Meskipun benar saya mengeluhkan ketidakseimbangan ini, saya tak pernah menggunakan kata ”peanut”, yang digunakan Jakarta Post itu,” tutur teman saya gerah. Bayangkan, seorang pejabat yang berwenang dalam kerjasama perdagangan antar negara, menyebut kata ”peanuts” atas porsi kontribusi negara asing yang menjadi mitranya. Ini bukan persoalan sepele. Ini bisa dianggap pelecehan berskala negara. Para pejabat di Kedubes NZ melayangkan protes. Bahkan kata teman saya, para wartawan di NZ juga protes keras pada RI gara-gara berita ”kacang” itu. Ada seruan boikot terhadap RI di kalangan media di NZ.

Kami lalu merancang Hak Jawabnya, dan setelah melalui proses diskusi dengan pemimpin redaksi TJP, ditemukan bahwa kesalahan utama ada pada proses terjemahan. Wawancara dilakukan dalam bahasa Indonesia, pemuatan dalam bahasa Inggris. Nada kecewa pejabat RI atas kerjasama ini diterjemahkan menjadi kata ”peanut” oleh wartawan dan/atau redaktur. Tiga hari kemudian, Hak Jawab dimuat. Di bawah Hak Jawab itu redaksi TJP menambahkan permohonan maaf atas ’misinterpretasi’ yang telah dilakukan.

Menurut pengalaman saya berurusan dengan sengketa pers vs narasumber, ini salah satu cara penyelesaian yang elegan. Pers mengakui kesalahan, Hak Jawab langsung dimuat, sumber yang dirugikan tidak mengancam untuk menggugat ke pengadilan. Tentu saja teman saya itu masih kerepotan menghadapi para koleganya di ranah diplomasi antar negara, khususnya dengan para diplomat NZ dan Australia. Tapi dia boleh lega karena ancaman pecat telah ditarik. Bahkan Marie Pangestu menasehati dia ”Jangan karena kasus ini, kau takut atau enggan bicara pada wartawan ya. Tugas kita adalah memberikan informasi kepada pers.” Sebuah sikap pejabat yang patut diteladani.

Sahabat saya yang lain, pemimpin redaksi Sinar Harapan, berpandangan berbeda dengan saya. Menurut dia, kesalahan bukan terletak pada wartawan/redaksi, melainkan pada narasumber yang kebablasan dan keceplosan dalam memberikan keterangan. ”Sebagai pejabat, dia mestinya lebih wise dalam menyaring mana yang bisa diekspose dan mana yang tidak,” ujarnya. Bagaimanapun, intinya, ini adalah persoalan profesionalisme. Wartawan tak hanya dituntut mendengar dan mencatat lalu memuat. Wartawan harus juga memiliki wisdom, mana yang pantas diberitakan, mana yang tidak. Wartawan bukan keranjang sampah, garbage in garbage out. Tulisannya berdampak.

Penyelesaian sengketa narasumber di Departemen Perdagangan dengan The Jakarta Post patut dibandingkan dengan kasus Aburizal Bakrie dengan Majalah Tempo. Aburizal Bakrie merasa dinistakan oleh cover Majalah Tempo Edisi 17-23 November 2008. Cover itu didominasi wajah Bakrie dengan angka-angka, di antaranya angka 666 di jidatnya. Angka 666 menyimbulkan ’iblis’. Ini terdapat dalam wahyu di Kitab Injil, maupun di berbagai karya fiksi (buku, film), sehingga menjadi pengetahuan umum. Nah, siapa mau diri disebut iblis?

Namun Tempo merasa tidak bersalah. Mereka berdalih, angka-angka itu hanya ilustrasi dan dibuat berdasarkan tuntutan keindahan grafis. Perancang sampul tak mengerti makna angka 666 seperti yang dicemaskan Bakrie. Jadi, tak ada niat atau kesengajaan untuk menistakan Bakrie dengan ilustrasi tersebut. Kita boleh saja menganggap Tempo naif, tetapi apa boleh buat, itulah dalih mereka. Sengketa ini masih dalam proses mediasi dengan Dewan Pers.

Tahun 2008 lalu adalah tahun yang berat dan penuh tantangan bagi pers Indonesia, khususnya bagi Tempo. Setelah dikalahkan oleh PT Asian Agri dalam dua sengketa pemberitaan (salah satunya Koran Tempo), kini Tempo mesti menjawab tantangan Bakrie untuk meminta maaf. Selain itu, Koran Tempo juga menyimpan sengketa dengan Munarman dalam kasus pemuatan foto Munarman yang diplintir captionnya, di halaman satu, pasca Insiden Monas, Juni 2008.

Tak hanya Tempo dan Koran Tempo, banyak wartawan di berbagai daerah di Indonesia diintimidasi, baik oleh narasumber yang dirugikan, oleh pemerintah, para preman, bahkan oleh kepolisian (kasus Sulawesi Selatan). Tahun 2008 juga mencatat untuk pertamakalinya, digunakannya UU ITE (Informasi dan Transaksi melalui Elektronik) dalam sengketa pers. Seorang blogger diadukan oleh anggota DPR Alvien Lie atas pencemaran nama baik yang disebarluaskan melalui tulisannya di dunia maya.

Kalangan pers melihat ancaman ini sebagai tanda makin berkuasanya para subyek pemberitaan. Di mata para jurnalis, sama sekali tak ada persoalan profesionalisme. Pers bertugas menggali dan mengungkapkan kebenaran. Mereka yang merasa terancam boroknya akan terungkap, melakukan tekanan-tekanan atau intimidasi. Kebebasan pers dalam ancaman.

Dalam pengamatan saya, pekerjaan pers adalah mulia, namun tidak selalu sempurna. Ada saja kesalahan yang dilakukan, mulai dari kesalahan akurasi yang tak disengaja hingga kesalahan yang dilatarbelakangi agenda setting. Para jurnalis juga bekerja dalam tekanan keterbatasan waktu dan ketidakpastian; plus campur tangan pemilik, peraturan pemerintah, bahkan kode etik dan undang-undang yang membatasi geraknya dalam menemukan kebenaran.

Saya kira, berbagai kasus dan sengketa pers di tahun lalu dapat dijadikan pelajaran bagi kalangan pers untuk meningkatkan profesionalismenya. Bila pers melakukan kesalahan, selesaikan persoalan dengan cara elegan, dan win-win solution, dalam arti melegakan pihak yang dirugikan. Jangan sampai karena banyaknya kesalahan yang diulang-ulang, ditambah arogansi pers untuk mengakui kesalahan, masyarakat tak lagi percaya pada pers. Pers tak lagi dianggap sebagai sumber informasi yang dapat diandalkan. Menjelang peringatan Hari Pers Nasional bulan Februari nanti, ada baiknya pers merenungkan kembali pencapaian dan kegagalan profesionalnya.

Sirikit Syah
31 Januari 2009

Perihal LKM Media Watch
Mass media are watchdogs. But who watch the media? Let's do it together. Watch this very powerful entity, for better journalism, better Indonesia, better world. http://www.sirikitsyah.wordpress.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s