PERIJINAN RADIO KOMUNITAS SEBAIKNYA DISERAHKAN KPID

Ketua KPID Jatim Sirikit Syah:
Selasa, 1 Juni 2004 17:16:19
________________________________________

Tugas dan kewenangan Komisi Penyiaran Independen (KPI) Pusat terhadap perijinan pendirian radio komunitas sebaiknya dilakukan oleh KPI Daerah bukan oleh KPI Pusat, karena KPID lebih mengetahui sifat “kekomunitasan” suatu daerah. Hal ini disampaikan Ketua KPID Jatim, Sirikit Syah, di kantor KPID Jatim Jl Rajawali Surabaya, Selasa (1/6). Sirikit diundang Jatim News Room untuk menceritakan pengalamannya saat berkunjung ke Federal Communication Comission (FCC) sebuah komisi penyiaran di Amerika Serikat (AS) atas undangan Eisenhower Foundation salah satu yayasan milik negeri Paman Sam.

“Bagaimana dapat mengetahui komunitas suatu daerah bila perijinan pendirian media radio komunitas di Indonesia hanya dilakukan secara tersentral oleh KPI Pusat, sedangkan KPID hanya sebatas memberikan rekomendasi saja,” katanya.

Tetapi ia tak menampik kalau ijin pendirian radio komersial dilakukan oleh KPI, karena hal tersebut menyangkut pengaturan alokasi frekuensi/channel seperti yang dilakukan oleh FCC di AS. Sedangkan untuk radio komunitas, FCC tak mengaturnya namun diserahkan dan didanai sepenuhnya oleh masyarakat dan bahkan oleh penggemar radio yang bersangkutan. “Radio komunitas di AS merupakan media yang paling populer dibandingkan media lainnya di sana,” katanya.

Menurutnya, dalam kurun waktu tiga tahun ini pihaknya akan memperjuangkan masalah public broadcasting supaya dilakukan revisi tentang tugas dan kewenangan KPI dalam hal radio komunitas, yakni agar KPID diberi kewenangan penuh, tak hanya sekadar lembaga pemberi rekomendasi.

Menurut penilaiannya, manajemen lembaga penyiaran di AS yang paling baik justru radio komunitas, karena semua manajemen dilakukan secara transparan.

Sebagai Ketua KPID Jatim, kini pihaknya tengah menyusun peraturan tentang pengajuan untuk radio baru, namun yang diprioritaskan lebih dulu adalah radio lama yang masih belum lengkap secara administrasi.

Di bagian lain, Sirikit yang selama dua bulan berada di AS menceritakan, FCC kedudukannya sama dengan KPI, yakni suatu lembaga independen yang mengatur tentang penyiaran dan telekomunikasi yang operasionalnya dibiayai oleh pemerintah. FCC beranggotakan lima orang komisioner dan hanya ada di tingkat federal (pusat). Sedangkan di state (negara bagian) tak dibentuk lembaga seperti KPID. KPID di AS hanya berfungsi sebagai regional office (kantor cabang) tanpa anggota komisioner, tetapi mempunyai seorang (agent) yang bertugas memonitor pemancar gelap yang dilengkapi mobile signal hunting (kendaraan pencari pemancar gelap/liar) yang dilengkapi peralatan komputer.

Sirikit juga menceritakan, FCC kini melakukan deregulasi peraturan penyiaran, yakni terhadap pemilik media harus tersentral artinya harus dimiliki seorang pengusaha kapitalis yang mempunyai ribuan usaha media khususnya radio. FCC juga melakukan deregulasi aturan tentang pengetatan sensor di bidang obscenity dan decennity (pornografi atau adegan terbuka) hingga pada bahasa yang disampaikan media.

“Perusahaan media terbesar seperti Disneyland mempunyai peran sensor yang signifikan. Sensor tidak dilakukan oleh pemerintah, hal ini saya kritik di sana (AS–Red),” kata Sirikit.

Sedangkan dalam siaran berita di AS, FCC memberi alokasi waktu selama 30 menit, namun diselingi oleh iklan paling banyak selama 12 menit. Hal tersebut sangat berbeda dalam alokasi siaran iklan dalam siaran berita media di Indonesia yang kebanyakan hanya berdurasi enam menit. “Di negeri Cheko bahkan tak ada tayangan iklan selama siaran berita, ini juga tidak demokratis. Di Indonesia alokasi 6 menit itu cukup baik,” katanya.

Ditambahkan Sirikit, regulasi kebebasan pers di AS ternyata tidak bebas, bahkan sebaliknya sangat ketat. Kebebasan pers yang dianggapnya cukup baik justru di Indonesia.

“Siapa bilang Amerika itu persnya bebas? Oleh karena itu, kunjungan ke Media Wacth di AS ini selain sebagai perbandingan juga diharapkan dapat memberi pencerahan bagi lembaga penyiaran di Indonesia,” katanya seraya menutup ceritanya. *(e)

Perihal LKM Media Watch
Mass media are watchdogs. But who watch the media? Let's do it together. Watch this very powerful entity, for better journalism, better Indonesia, better world. http://www.sirikitsyah.wordpress.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s