SBY dan RCTI Langgar Aturan Kampanye?

(Dandhy D Laksono, freelance journalist)

Sabtu sore (13/6/09) setelah program Seputar Indonesia di RCTI, calon presiden nomor urut 2, Susilo Bambang Yudhoyono tiba-tiba muncul di layar, melakukan orasi dalam rangka kampanye. Durasinya kira-kira 30 menitan.

Berkemeja biru di atas podium berlogo “SBY Presidenku”, kandidat incumbent ini berkampanye dan mengkritik pesaingnya yang memanfaatkan forum deklarasi kampanye damai, untuk menyindir-nyindir pemerintahannya. Tak hanya pidato SBY, forum kampanye yang disiarkan RCTI itu juga memuat pidato Boediono, tanya jawab dengan hadirin, dan acara menyanyi yang dilantunkan Mike Idol (finalis Indonesian Idol).

Siaran itu jelas berbeda dengan talkshow-talkshow atau paparan visi-misi para capres yang dilakukan di televisi-televisi lain seperti dalam program Ring Politik (ANTV), Satu Jam Lebih Dekat (TV One), Kick Andy (Metro TV), atau Barometer (SCTV). Dalam program-program tersebut, capres memang berkampanye, tetapi ada pihak lain yang mengomentari, menggali, mengkritisi, bahkan mendebat. Ada proses dialog. Bukan monolog.

Redaksi memiliki otoritas untuk mengarahkan angle (sudut pandang), memberi imbangan perspektif, atau memilih counter part; hal-hal mana yang tidak ada dalam kampanye SBY di RCTI Sabtu sore itu. Pidato SBY itu memang berada di luar program Seputar Indonesia. Namun kemunculannya tanpa didahului bumper in sebagai identifikasi nama program.

Saya yang menyaksikan di pertengahan jalan, juga tidak menemukan identitas program apapun yang membingkai sesi kampanye tersebut. Bahkan keterangan waktu dan lokasi juga tidak ada. Di televisi, keterangan teks yang menyertai gambar biasanya disebut super atau character generator (chargen/CG) . Keterangan teks itu bisa menunjukkan nama program, siapa, kapan, atau di mana.

Dengan mencocokkan warna baju SBY dan lokasi kampanye melalui foto-foto berita di internet, tayangan tersebut sepertinya adalah sesi kampanye SBY di Gedung Olah Raga (GOR) Ken Arok, Malang, Jawa Timur. Kampanye itu digelar pada 12 Juni 2009, usai salat Jumat, dan disebut sebagai kampanye terbatas dan tertutup. Jadi itu adalah siaran tunda, bukan siaran langsung (live).

Keyakinan saya bertambah setelah calon wakil presiden Boediono menyebut-nyebut “arek-arek Jawa Timur” dalam orasinya.

Keesokan harinya, Minggu, 14 Juni 2009, RCTI kembali menayangkan kampanye SBY di lokasi yang berbeda. Kali ini adalah rekaman kampanye di GOR KONI, Kendari, Sulawesi Tenggara, yang ditayangkan sebelum program berita Seputar Indonesia. Kampanye ini digelar Sabtu, 13 Juni 2009, juga secara tertutup dan terbatas. Menurut situs vivanews.com, hanya warga yang memeroleh undangan saja yang boleh masuk arena kampanye.

Seperti halnya siaran kampanye di Malang, siaran kampanye di Kendari ini juga berdurasi sekira 30 menit, tanpa identitas program dan keterangan apapun di layar RCTI. Jeda komersial diisi iklan SBY dan promo film Taxi, serta pertandingan tinju Chirs John. Iklan lain tidak ada. Bahkan ada segmen sepanjang 15 menit yang tidak ada commercial break-nya sama sekali.

Di stasiun televisi komersial, “kemewahan” seperti ini hanya akan diberikan kepada mereka yang membeli secara blocking time.

Sampai di sini tidak ada yang salah, karena musim kampanye pilpres memang sudah dibuka dan deklarasi damai sudah digelar. Ini berbeda dengan kasus Metro TV dan TVRI yang turut dilaporkan ke polisi karena menyiarkan kegiatan politik SBY-Boediono yang oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diyakini sebagai kampanye prematur di luar jadwal.

Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, kampanye SBY yang ditayangkan sepanjang 30 menit di RCTI itu masuk kategori apa: (1) pemberitaan kampanye, (2) penyiaran kampanye, atau (3) iklan kampanye.

Sebab, ada dugaan pelanggaran yang cukup serius dari penayangan kampanye sekitar 30 menit itu. Pasal 52 UU 42/2008 tentang Pilpres menyatakan: “media massa cetak dan lembaga penyiaran dilarang menjual blocking segment dan/atau blocking time untuk Kampanye”.

Pada poin 2 pasal yang sama, juga disebut: “media massa cetak dan lembaga penyiaran dilarang menerima program sponsor dalam format atau segmen apa pun yang dapat dikategorikan sebagai iklan kampanye”.

Maka kini pertanyaanya, kampanye di RCTI itu masuk kategori apa? Iklan blocking time atau sesuatu yang memiliki nilai berita sehingga layak ditayangkan sepanjang itu?

Kampanye yang disiarkan sore itu, menurut hemat saya, bukan program berita, karena beberapa alasan berikut:

Pertama, tidak ada unsur keberimbangan (cover both side) dan fairness (keadilan proporsional) . Kampanye itu digelontorkan begitu saja tanpa perspektif lain, tanggapan pihak independen, atau ulasan dari media itu sendiri atas materi yang disampaikan. Kampanye SBY itu ‘monolog’ dan tanpa (setidaknya cuplikan) orasi dari kandidat-kandidat lain.

Kedua, program itu tidak mengidentifikasi dirinya sendiri sebagai program berita, yang biasanya ditandai dengan kemunculkan bumper in (nama program), keterangan super atau chargen, penanggung jawab redaksi, atau nama-nama jurnalis yang bekerja di balik program tersebut (credit title). Program itu bahkan tidak jelas siapa yang memproduksi dan siapa yang mengawaki.

Ketiga, menurut beberapa sumber internal RCTI, program tersebut bukan program besutan Divisi Pemberitaan dan tidak ada produser atau jurnalis RCTI yang terlibat di dalamnya. Program itu tidak diputuskan melalui mekanisme rapat redaksi, seperti layaknya penayangan materi-materi berita lainnya. Karena itu tak heran bila di akhir program, tidak ada nama awak-awak redaksi yang dicantumkan.

Dari ketiga hal di atas, maka kampanye SBY di RCTI Sabtu sore itu, memang sulit dikategorikan pemberitaan kampanye (pasal 47 UU Pilpres).

Tapi untuk memastikannya, saya menghubungi Pemimpin Redaksi RCTI, Arief Suditomo.

“Sepanjang menyangkut kebijakan editorial di Divisi Pemberitaan, kami sangat menjunjung tinggi independensi,” jawabnya.

Dalam UU Pilpres, selain kategori pemberitaan, ada dua kemungkinan kategori lagi untuk kampanye, yakni penyiaran kampanye (pasal 50) dan iklan kampanye (pasal 51-58).

Penyiaran Kampanye
Penyiaran kampanye yang dimaksud pasal 50 bisa dilakukan lembaga penyiaran dalam bentuk siaran monolog, dialog yang melibatkan suara dan/atau gambar pemirsa, atau suara pendengar, serta jajak pendapat.

Siaran tersebut dapat melibatkan masyarakat melalui telepon, layanan pesan singkat, email, atau faks.

Kata “dapat” secara hukum biasanya sering dipahami sebagai “bisa juga tidak”. Dan program kampanye Sabtu sore di RCTI itu, jelas tidak melibatkan penonton sama sekali.

UU Pilpres memang tidak mengatur lebih jauh tentang ketentuan penyiaran kampanye ini. Di bagian penjelasan pasal 50, hanya disebut “cukup jelas”.

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No 28/2009 juga tidak dirinci bagaimana aturan dalam penyiaran kampanye ini. Apakah tunduk pada prinsip keberimbangan seperti halnya pemberitaan, atau seperti ketentuan pemasangan iklan.

Aturan KPU hanya menyebut bahwa hal ini akan dibahas bersama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Tapi anggota KPI, Izzul Muslimin mengaku pihaknya dan KPU belum pernah duduk bersama membahas aturan penyiaran kampanye itu.

“Namun menurut UU Penyiaran, lembaga penyiaran tidak boleh partisan. Dan sikap partisan, dalam pengertian yang lebih detil, bisa termasuk blocking time. Karena prinsipnya, sebuah acara (non-hiburan) tidak boleh dibeli atau disponsori satu pihak saja,” katanya ketika saya hubungi Sabtu malam.

Menurut Izzul, bila acara SBY di RCTI itu dikategorikan penyiaran kampanye, maka dalam waktu yang tidak telalu lama, mestinya RCTI juga memberikan kesempatan yang sama kepada kandidat lain.

Iklan Kampanye
Selain pemberitaan kampanye dan penyiaran kampanye, dalam UU Pilpres ada ketentuan tentang iklan kampanye. Iklan kampanye diatur lebih rinci dan detil, baik di UU Pilpres maupun Peraturan KPU.

Seperti halnya pemberitaan, iklan pun memiliki prinsip-prinsip pemberian kesempatan dan perlakuan yang setara bagi para kandidat pilpres (pasal 51). Kandidat dengan uang lebih banyak atau pengaruh yang lebih besar, tidak bisa memonopoli layar televisi karena ada batasan-batasan.

Untuk iklan spot misalnya (berdurasi 30 detik), dalam satu hari hanya boleh memasang 10 kali. Tidak lebih (pasal 53). Jatah iklan yang tidak terbeli oleh kandidat tertentu, tak boleh dijual kepada kandidat lain yang lebih berduit.

Aturan yang juga gamblang adalah larangan blocking segment atau blocking time (pasal 52) di mana stasiun televisi dilarang menjual durasi tayangnya (air time) untuk kampanye dalam bentuk blocking.

Blocking time yang berlaku di dunia penyiaran secara umum dipahami sebagai penguasaan durasi tayang oleh pihak tertentu secara eksklusif. Bila sebuah lembaga membeli 30 menit, maka sepanjang itu pula ia berhak mengisi program tersebut tanpa kemunculan materi pihak lain, seperti misalnya iklan.

Jeda komersial yang ada, biasanya digunakan untuk memutar iklan-iklan mereka sendiri. Kalaupun ada iklan pihak lain, mereka membayar kepada si pembeli durasi, bukan kepada stasiun televisi.

Lalu bagaimana dengan kampanye SBY di RCTI, Sabtu sore?

Sepengamatan saya, ada jeda (break) di tengah-tengah kampanye tersebut, yakni adzan Maghrib dan pemutaran promosi film The Golden Flower yang akan ditayangkan RCTI sendiri. Selebihnya, saya tidak melihat ada iklan pihak lain.

Nah, apakah jeda yang diisi pemutaran promo film RCTI itu membuat kampanye tersebut tidak bisa disebut blocking time, atau hal itu justru upaya akal-akalan agar lolos dari delik blocking time?

Entahlah.

Dalam bagian penjelasannya, UU Pilpres sendiri menyebut blocking time sebagai: “hari/tanggal penerbitan media cetak dan jam tayang pada lembaga penyiaran yang digunakan untuk keperluan pemberitaan bagi publik”.

Menurut aturan ini, blocking time yang haram adalah blocking time atas durasi jatah berita bagi publik, bukan durasi program lain. Maka bila RCTI menempatkan kampanye SBY itu di luar program berita, dia bisa lolos dari delik blocking time.

Masalahnya adalah, yang disebut dengan program berita sendiri tidak hanya buletin 30 menit seperti Seputar Indonesia, tetapi ada juga program-program khusus seperti Delik atau talkshow.

Lagipula, dalam Pedoman Perilaku Penyiaran yang dikeluarkan KPI, dikenal dua kategori program: faktual dan non-faktual. Yang dimaksud program faktual adalah berita, feature, dokumenter, talkshow, jajak pendapat atau (ini dia) pidato!

Pidato SBY dalam kampanye di GOR Ken Arok yang ditayangkan RCTI, jelas masuk dalam kategori program faktual. Dan sebagai program faktual, dia tunduk pada ketentuan-ketentuan yang kurang lebih sama dengan prinsip-prinsip jurnalistik. Dia bukan iklan atau advertorial.

Jadi, meski kampanye itu dilakukan di luar jam siaran berita reguler, bukan berarti dia bebas melakukan blocking time, sebab, sebagai program faktual, dia tetap terikat dengan ketentuan yang ada.

Anggota Bawaslu, Agustiani, sore itu juga menyatakan, bahwa siaran kampanye itu memang ada kecenderungan blocking time. “Kemungkinan besar iya,” katanya. Meski demikian, pihaknya masih akan mengkaji dan mendiskusikannya dengan KPI.

Izzul dari KPI berjanji akan mengkaji apakah ada unsur-unsur blocking time dengan meminta klarifikasi dari pihak RCTI. Menurutnya, salah satu unsur blocking time adalah jam tayang tersebut dibeli atau disponsori oleh pihak tertentu.

Bagaimana bila pihak RCTI memberikannya secara gratis?

“Kalau itu diberikan ke kandidat lain dalam satu minggu ini, maka alasan itu bisa kami terima,” sergahnya.

Pengertian disponsori oleh pihak lain, menurut Izzul ada tiga latar belakang: (1) karena dibayar, (2) mendapat tekanan, (3) keberpihakan politik.

Bila salah satu unsur itu ditemukan, maka menurutnya, unsur blocking time sudah terpenuhi. Tetapi bukankah iklan memang harus membayar?

Tentu saja, dan bila pihak RCTI mengatakan bahwa kampanye SBY Sabtu sore itu adalah iklan, maka ketentuan UU Pilpres tentang iklan kampanye patut diduga telah dilanggar, yakni menjual blocking time atau melampaui ketentuan 30 detik kali 10 spot (total 5 menit) dalam satu hari.

Bagaimana bila siaran kampanye itu karena mendapat tekanan?

Maka pihak RCTI bisa mengadukannya ke KPU, Bawaslu, KPI, atau Dewan Pers. Dan bila benar ada unsur tekanan, maka komunitas pers akan berdiri, tidak saja di belakang, tetapi di depan RCTI guna menghadapi intervensi-interven si politik ala Orde Baru ini.

Sekarang kemungkinan ketiga: keberpihakan atau politik partisan.

Bila dalam klarifikasi KPI dan Bawaslu nanti ditemukan unsur ini, maka manajemen RCTI secara sadar telah melabrak setidaknya tiga Undang-Undang sekaligus; yakni UU Pers, UU Penyiaran, dan UU Pilpres. Itu belum termasuk pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang dikeluarkan Dewan Pers atau Pedoman Perilaku Penyiaran yang dikeluarkan KPI.

Industri televisi adalah bisnis yang highly regulated karena menyangkut domain publik dan penggunaan sumber daya alam yang terbatas, bernama frekuensi. Penguasaan frekuensi oleh pebisnis tertentu, harus disertai tanggung jawab sosial terhadap publik. Dan salah satu bentuk tanggung jawab terhadap publik adalah tidak menggunakan frekuensi untuk kepentingan politik partisan atau kepentingan bisnisnya sendiri.

Sebab, tidak semua publik mendukung SBY. Tidak semua orang juga mendukung Megawati atau Jusuf Kalla.

Karena itu, tindakan-tindakan partisan oleh pemilik televisi adalah pelanggaran serius pada kepentingan publik, dan di dalam industri yang higly regulated seperti ini, mestinya otoritas-otoritas terkait mampu menjatuhkan sanksi yang tegas.

Penyalahgunaan frekuensi publik untuk kepentingan politik pemilik stasiun televisi mestinya sama seriusnya dengan pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang dilakukan bankir. Sama seriusnya dengan pelanggaran ketentuan perbankan yang mengharamkan penyaluran kredit ke kelompok usahanya sendiri.

Pemilik televisi dengan reputasi seperti ini layak masuk kategori DOT ala perbankan, alias Daftar Orang Tercela. Dan sebagaimana para bankir, mereka yang masuk daftar hitam ini, tidak boleh berbisinis media yang menggunakan domain publik, seumur hidup.

KPI sendiri memonitor dan merekam 24 jam aktivitas penyiaran semua stasiun televisi terestrial (free to air), termasuk kampanye SBY di RCTI, Sabtu sore. Maka kita menunggu, apakah awal pekan ini, KPI dan Bawaslu sudah bisa mengambil kesimpulan atas tayangan tersebut.

Bila Bawaslu telah ikut melaporkan Metro TV dan TVRI ke polisi karena pelanggaran ketentuan kampanye, maka tindakan tegas serupa juga dinantikan publik, bila nanti RCTI, SBY, atau tim kampanyenya terbukti menerabas aturan.

Ini kali kedua urusan pidato SBY di media patut diduga beraroma politik partisan.

Kamis, 16 April 2009, SBY berpidato hanya di depan kamera SCTV, menjawab tudingan telah bertindak curang dalam pemilu legislatif. Meski hanya berpidato untuk SCTV dan bukan forum jumpa pers untuk media, tapi hampir semua televisi ikut menyiarkannya, nyaris bulat-bulat. Ruang-ruang redaksi televisi tidak secara otonom dan tanpa melalui mekanisme rapat redaksi, menayangkan pidato tersebut, tanpa imbangan pihak lain.

Publik berharap, KPI, Bawaslu, dan KPU bisa bertindak tegas.

Lagipula kita punya sejarah melawan otoriterianisme rezim Orde Baru atas media. Sejumlah ruang redaksi juga tercatat pernah sukses menggulingkan para elitnya yang bertindak partisan.

Perihal LKM Media Watch
Mass media are watchdogs. But who watch the media? Let's do it together. Watch this very powerful entity, for better journalism, better Indonesia, better world. http://www.sirikitsyah.wordpress.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s