Media Massa Menyunting dan Memilih Fakta

Apa boleh buat? Banyak tokoh/narasumber tak suka pada kenyataan bahwa media memilih fakta dan memotong pernyataan. Tapi itulah karakter media. Tak bisa tidak. Kita tak bisa membayangkan bagaimana media dapat memuat semua fakta. Ada terlalu banyak fakta dan data di luar sana, sementara space dan durasi terbatas. Sangat wajar, bahkan harus, media menggunting, memotong, sesuai ketersediaan halaman dan durasi tayang.

Nah, bisakah media disalahkan karena “memotong statement” narasumber? Tentu saja tidak. Bisakah media disalahkan karena “memilih bagian tertentu dari statement”? Tergantung. Media tentu akan memilih kutipan yang memenuhi kriteria layak berita. Sesuatu yang biasa-biasa saja tak akan dimuat atau akan digunting di ruang edit. “Gitu aja kok repot” adalah favorit media ketika mengutip almarhum Gus Dur, meskipun banyak kalimat lain yang lebih bernas. Pilihan itu memenuhi unsur “kontroversial” dalam kriteria layak berita.

Sejauh pengamatan penulis, di era reformasi ini Marzuki Ali adalah tokoh publik ketiga yang menyalahkan media karena statementnya menjadi kontroversi. Yang pertama tentu saja Gus Dur, yang memang paling kerap ditulis secara kritis oleh media. Habibi juga ditulis kritis oleh media, terutama dalam isu lepasnya Timor Timur, namun dia tak pernah tercatat menyalahkan media. Sebelum Marzuki Ali, tokoh yang juga berusaha menyalahkan media adalah Presiden SBY sendiri. Itu terjadi pasca Bom Marriot tahun 2009.

Pidato resminya di hari pertama pengeboman (Jumat 17 Juli 2009), yang bernada “self-pity” karena mengaku sebagai target teroris, disiarkan live and full oleh media penyiaran. Kurang dari setengah hari pasca pidatonya, orang-orang dekat presiden sibuk meralat. Diantaranya Jubir Andi Malarangeng dan Menkopolhumkam Widodo AS. Pidato hari Jumat itu kemudian disusul pidato hari Rabu, saat SBY menuduh media massa telah memlintirnya. Ini jelas tuduhan tak berdasar. Istilah “mlintir” digunakan pertamakali oleh Gus Dur (alm.), maknanya media sengaja memilih bagian tertentu dari pernyataannya agar sesuai dengan frame (bingkai) yang telah disiapkan. Dalam kasus SBY, istilah “mlintir” tidak tepat, karena pernyataan disiarkan langsung (live and full), tanpa melalui proses edit. Tak ada yang dipotong.
Rakyat menyaksikan presidennya mengeluh, prihatin, tak berdaya, secara langsung. Lengkap dengan mimik dan gesturenya. Media tidak menyunting.

Akan halnya Marzuki Ali, kita memang tidak tahu bagian apa yang dipotong oleh media, karenaMarzuki tidak melakukan siaran langsung. Untuk durasi berita teve yang pendek (1-2 menit), sangat sah bila televisi memilih kutipan terbaik. “Terbaik” menurut ukuran media tentunya paling penting atau paling kontroversial.

Tudingan Marzuki bahwa media massa telah melanggar kode etik jurnalistik, tidak berdasar. Tak ada dalam pasal-pasal Kode Etik Jurnalis (Dewan Pers, 2006) yang sebelas pasal itu, aturan atau larangan untuk menyunting. Marzuki sedang bicara tentang standar pemberitaan, bukan kode etik. Dan apa boleh buat, standar pemberitaan membolehkan proses editing.

Mungkin persoalan Marzuki adalah adanya bias atau framing atas pernyataannya. Seandainya yang menonjolkan isu “Marzuki dorong pembubaran KPK” itu hanya satu atau dua institusi media, bisa saja ada framing (pembingkaian), karena framing biasanya dilakukan di level ruang redaksi (newsroom policy), tidak di lapangan di kalangan reporter. Bila semua media menonjolkan isu itu, berarti memang semua media sepakat itu isu paling “newsworthy” hari itu.

Para tokoh politik dan pejabat publik sebetulnya termasuk dua di antara sumber-sumber berita paling diuntungkan, dalam arti mendapatkan privilege. Media massa akan menomorsatukan mereka untuk memenuhi kriteria prominence (ketokohan). Selain itu, menurut Herbert J.Gans (Deciding What’s News, 1981) orang-orang seperti Marzuki Ali ini memiliki akses langsung. Karena, apapun yang mereka katakan dianggap menjadi “public interest”. Orang-orang ini tak hanya menjawab pertanyaan wartawan, tapi juga mendiktekan isu yang dianggap penting untuk publik. Bahkan H.J. Gans menulis: “They would even “pay” to get their stories printed or aired”. Beberapa produser talkshow politik misalnya, tak mengalami kesulitan mendatangkan narasumber di studio mereka setiap hari. Para narasumber ini siap mengajukan diri. Membayar kalau perlu, supaya suara mereka didengar, supaya dapat mempengaruhi opini publik.

Yang menjadi masalah sekarang, upaya Marzuki membentuk opini publik tentang pembubaran KPK gagal. Bila dia melakukan “testing the water”, airnya kepanasan dan melukai ujung jarinya. Kini dia menyalahkan media massa, seperti almarhum Gus Dur dan Presiden SBY.

Media memang tak selalu benar. Seringkali juga media sengaja “memlintir”, menonjolkan yang ini, menyembunyikan yang itu. Semuanya fakta, tetapi fakta hars dipilih. Ini salah satu “kuasa” media. Oleh sebab itu, para narasumber harus lebih cerdas mensikapi media massa. Makin banyak omong narasumber, makin leluasa media melakukan penyuntingan. Narasumber mesti belajar bicara singkat, to the point, agar media tak punya alasan menggunting kalimatnya. Bagi Partai Demokrat yang sedang mengalami ujian berat, menciptakan musuh di kalangan media massa bukan tndakan strategis.

@ sirikitsyah
http://www.sirikitsyah.wordpress.com

Perihal LKM Media Watch
Mass media are watchdogs. But who watch the media? Let's do it together. Watch this very powerful entity, for better journalism, better Indonesia, better world. http://www.sirikitsyah.wordpress.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s