Kontroversi Rektor UI dan PR Media Massa

Artikel Opini untuk Sinar Harapan

Masyarakat Indonesia dikejutkan oleh berita derasnya serangan terhadap Rektor UI Prof. Dr Gumilar Sumantri. Kami semua terkejut, karena bukankah justru di tahun-tahun belakangan ini peringkat UI sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik di dunia naik? UI juga masih menjadi perguruan tinggi yang paling diminati calon mahasiswa Indonesia; dan ada mega proyek Perpustakaan Pusat yang akan menjadi perpustakaan terbesar di Asia.

Rektor diserang oleh para kritikusnya karena pada 22 Agustus 2011 lalu UI memberikan gelar doktor Honoris Causa kepada Raja Arab Saudi. Alasan pemberian gelar dianggap tidak tepat. Menurut versi UI, pemberian gelar doktor Honoris Causa ini karena Raja berjasa pada perkembangan kemanusiaan, IPTEK dan menjadikan saudi sebagai pusat peradaban Islam modern. Menurut pemrotesnya, tiga hal ini jauh dari kenyataan. Antara lain,  Saudi dianggap memiliki catatan buruk atas HAM. Tentang prestasi IPTEK, mungkin ada sudut pandang berbeda dalam memaknai “perkembangan IPTEK”. Menyulap padang pasir kering kerontang menjadi pusat peternakan (ranch) terbesar di dunia tentu mengagumkan bagi sebagian orang (membayangkan teknologi pengairannya), tapi remeh temeh di mata orang lain.

Penulis tak hendak mengupas pantas tidaknya Raja Arab Saudi menerima gelar kehormatan itu, namun lebih pada bagaimana media massa (seyogyanya) menyampaikan informasi ini kepada publik. Karena salah satu karakter pemberitaan adalah adanya kontroversi atau konflik, berita ini langsung ditangkap oleh media massa dan disebarluaskan. Sayangnya, wacana yang muncul di berbagai pemberitaan adalah bahwa Rektor UI memutuskan sendiri, Rektor UI arogan, Rektor UI “disuap” oleh Raja Saudi. Semuanya bersumber pada mereka yang anti.

Tragedi pemancungan Ruyati menambah beban di pundak Rektor. Bahwa faktanya pemberian gelar ini telah dirapatkan dan diputuskan pada tahun 2008, tak banyak menolong. Juga, karena media tak banyak mengungkapnya pada saat awal. Rektor UI melaksanakan putusan kolektif itu tiga tahun kemudian, tahun 2011 ini, tepat setelah tragedi pemancungan seorang TKW  Indonesia. Right person in the wrong moment? Atau wrong person in the wrong time?

Mungkin Gumilar Sumantri bukan tokoh favorit di UI. Kemenangannya menjadi rektorpun diwarnai kontroversi. Mungkin dia juga kurang pandai menjalin hubungan, atau tak pandai mengkomunikasikan gagasan-gagasannya. Bahkan ada yang bilang, dia sedikit arogan, tidak menyenangkan, kurang respek terhadap “sementara” guru besar dan senior di UI.

Namun semua catatan itu personal sifatnya. Media massa mestinya melaporkan isu ini dengan pertanyaan penting: apakah ada aturan di UI yang dilanggar oleh rektor? Pertanyaan ini penting, karena desakan mundur atau gerakan turunkan rektor itu modal terbesarnya adalah: rektor melanggar aturan. Bila tak ada yang dilanggar, dapat dicurigai bahwa gerakan turunkan rektor itu bernuansa politis.

 Agak mengherankan juga mengapa media massa tidak menelusuri, siapa saja guru besar yang ikut rapat dan memutuskan (dengan tandatangan) pemberian gelar ini pada tahun 2008 lalu. Lalu, apakah ada di antara guru besar itu yang sekarang menjadi pendorong (atau sponsor atau provokator) gerakan turunkan-rektor. Bila ada, tentu orang-orang ini munafik. Untuk tidak dianggap munafik, mereka harus diwawancarai  tentang apa yang membuat mereka berbalik arah. Mungkin mereka punya alasan yang masuk akal. Pada intinya: in-depth reporting diperlukan untuk menyajikan isu kontroversi  Rektor UI saat ini. Tanpa in-depth reporting, berita seperti kurang adil bagi obyek pemberitaan (Rektor UI).

Selain mewawancarai secara mendalam para anggota Majelis Wali Amanah, Dewan Guru Besar, dan Fakultas Kedokteran (kabarnya usul pemberian gelar itu muncul dari FK setelah Raja Arab Saudi membantu pembangunan masjid di fakultas); media massa mestinya juga mewawancarai Rektor UI, para pejabat tinggi UI, dan para alumni. Dengan demikian, pemberitaan tak hanya memenuhi standar A (Akurat) dan B (Balanced/Berimbang), tetapi juga C (Clear & Complete). Setelah membaca informasi secara lengkap, pembaca akan dapat memutuskan sendiri sikapnya atas heboh gelar honoris causa ini.

Selain diperlukan keseriusan media massa meliput secara obyektif, untuk kasus ini juga diharapkan para ahli hukum dan politik untuk berhati-hati berkomentar, dan berkomentar secara edukatif untuk kepentingan publik.  Misalnya kita (masyarakat terdidik) tak dapat membenarkan komentar anak Ruyati yang mengatakan “Raja Saudi tak berperikemanusiaan” karena telah memancung ibunya. Raja tak ada urusan personal dengan persoalan itu. Hukum di negara itu ya seperti itu dan semua orang yang tinggal di sana (harus) sudah tahu. Kalau mencuri potong tangan, berzinah dirajam, membunuh dihukum mati. Hukum tak bisa diubah hanya karena Raja harus kasihan pada seorang TKW berkebangsaan Indonesia.

Dan toh, hukum yang tampak kejam itu ternyata bisa ditawar. Bila kerabat korban memaafkan, maka si terhukum akan lolos dari pancungan. Juga, bila pemerintah membayar denda, terhukum juga bisa lolos (ingat kasus Dasem?). Bukankah ini cukup masuk akal dan manusiawi? Nyawa bisa dibeli di Arab Saudi. Nah, bila pemerintah Indonesia gagal menyelamatkan nyawa warga negaranya di negeri asing, padahal itu dimungkinkan (ingat bagaimana Presiden Filipina turun tangan menyelamatkan warganya yang terpidana mati?), kita tak dapat menyalahkan hukum Arab maupun rajanya, bukan?

Bayangkan juga bila kedapatan membawa narkoba di Malaysia. Di Indonesia mungkin dihukum 20 tahun penjara dengan beberapa kali remisi, 10 tahun sudah bebas. Di Malaysia, hukum mati. Apakah kita akan menyalahkan Perdana Menteri Malaysia? Saya pernah tinggal di AS dan seorang fellow dari Sri Lanka harus dideportasi karena melakukan sexual harrassement. Dia dan teman-temannya orang Asia Selatan heran, kejam amat hukumannya, sampai dipulangkan, padahal cuma colak colek dan bicara mesum (yang di negaranya, kata mereka hal biasa). Tapi di Amerika, kita harus paham dan patuh hukum Amerika. Memuji kemolekan tubuh rekan mahasiswi dan mahasiswi itu terganggu lalu melapor ke dekan, silakan tanggung risikonya. Kita tak bisa menyalahkan Presiden AS untuk itu, bukan?

Lain Arab Saudi, lain Malaysia, lain Amerika Serikat. Mungkin paling enak menjadi orang asing di Indonesia, karena hukumnya tidak jelas atau mudah dibengkokkan.

Kembali pada kasus Rektor UI dan pemberian gelar doktor honoris causa, salah satu tugas media adalah mengungkapkan percikan-percikan kebenaran. Media massa tak dapat menjanjikan kebenaran, tetapi media massa wajib melaksanakan prosedur jurnalistik yang benar dan melaporkan percikan kebenaran. Dari situ akan muncul kebenaran yang utuh dengan sendirinya.

Dalam hal ini, mari kita telusuri siapa yang memutuskan pemberian gelar tersebut pada 2008, mengapa baru sekarang diberikan, dan apa alasan pihak yang semula mendukung namun kini menentang.

@ Sirikit Syah, pengajar dan pengamat media massa
6 September 2011

Perihal LKM Media Watch
Mass media are watchdogs. But who watch the media? Let's do it together. Watch this very powerful entity, for better journalism, better Indonesia, better world. http://www.sirikitsyah.wordpress.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s