Ada Bias Media dalam Isu Rektor UI dan Pemberian Gelar DHC pada Arab Saudi?

Saya belum meneliti banyak media, tetapi membaca sekilas beberapa media massa, terkesan ada bias yang sarat kepentingan. Misalnya: media tak cukup berimbang dalam menampilkan pihak yang pro dan kontra kebijakan Rektor UI dalam pemberian gelar DHC kepada Raja Arab Saudi. Hampir 90% sumber adalah yang mengkritik (kontra). Saya baru menyaksikan Metro TV beberapa hari lalu, dan ada Alwi Shihab yang bersuara beda (tidak anti/protes).

Khusus di Jawa Pos kemarin, 7 September 2011 halaman 12, ada berita yang judulnya saja sudah misleading.

Judul berita: Mendiknas Curigai Motif Politis.
Sub Judul: Beri Doktor HC Raja Saudi, Rektor UI Dapat Teguran.

Berita yang ada foto Mendiknas itu, dari judulnya, menggiring kita memaknai: Mendiknas menegor Rektor UI dan mencurigainya bahwa pemberian DHC itu bermotif politis.

Ternyata setelah dibaca di badan berita, judul dan sub judul itu dua hal yang berbeda, tidak satu rangkaian. Yang dicurigai Mendiknas ternyata justru yang kontra, yang mengusung gerakan lengserkan Rektor. Ini tertera jelas pada kalimat kedua di lead berita atau alinea pertama: Dia membeberkan, kisruh gelar doktor HC itu tidak murni karena keprihatinan terhadap hukuman pancung Ruyanti binti Satubi, TKI yang bekerja di Arab Saudi.

Pada alinea berikutnya disebutkan bahwa M Nuh melihat ada motif terselubung dari polemik tersebut.

Setelah membaca beritanya, kesimpulan saya: Mendiknas M Nuh ini mendukung Rektor UI dan mengecam para pemrotesnya. Tapi itu tidak terungkap di judul dan sub judul berita.

Entahlah, apakah ini kesalahan teknis, yakni ketidakmahiran editor membuat judul (menyarikan isi berita menjadi judul); atau sengaja memlintir karena bias politik yang memang sedang melanda sementara media massa arus utama Indonesia?

Bias media ini tentu dipengaruhi persuasi narasumber yang digunakan. Menilik para narasumbernya yang bersuara keras, ada kesan para pemrotes ini mencari-cari alasan untuk melengserkan Rektor UI. Kronologinya begini: pertama karena alasan pemberian gelar yang dianggap kurang tepat (insensitif dengan kemanusiaan), lalu disambung “bukan hanya itu alasannya, itu cuma puncak gunung es”, maka muncullah semua “borok” Rektor UI, dari yang personal (arogan) sampai yang formal (menghapus Majelis Wali Amanah). namun saya melihat, ujung-ujungnya adalah kursi atau tampuk UI 1.

Tulisan saya di Sinar Harapan yang Insya Allah terbit hari ini akan mengupas hal-hal apa saja yang diabaikan media dalam mengangkat isu ini.

Sirikit Syah
8 Sept 2011

— On Thu, 9/8/11, Mohammad Ihsan <mohammad.ihsan@yahoo.com> wrote:

From: Mohammad Ihsan <mohammad.ihsan@yahoo.com>
Subject: [keluargaunesa] Gerakan Percepatan Pergantian Rektor UI
To: “Ikatan Guru Indonesia” <ikatanguruindonesia@yahoogroups.com>, “Keluarga Unesa” <keluargaunesa@yahoogroups.com>
Date: Thursday, September 8, 2011, 11:58 AM

JAKARTA, KOMPAS.com — Percepatan pergantian Rektor Universitas Indonesia (UI) yang kini dijabat Gumilar Rusliwa Somantri tengah dilakukan oleh kelompok penentang Gumilar yang tergabung dalam Forum Pemerhati Pendidikan UI dan Pendidikan Nasional. Gumilar masih akan menjabat hingga Agustus 2012.Mereka yang bergabung yakni para anggota Dewan Guru Besar UI, Senat, Badan Eksekutif Mahasiswa, para pengajar, mahasiswa, dan berbagai unsur UI lainnya, serta eksternal UI.Ade Armando, pengajar di FISIP UI, mengatakan, langkah itu diambil lantaran Gumilar mengabaikan prinsip-prinsip good governance, yakni transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi selama mengelola UI.Gumilar, kata Ade, juga mengubah sistem tata kelola UI agar tidak ada lagi yang dapat mengontrol kinerjanya. Salah satunya dengan membekukan Majelis Wali Amanat (MWA) yang selama ini mengontrol kebijakan dan keputusan rektor.Langkah itu dilakukan Gumilar dengan dasar Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 yang menyebut UI bukan lagi badan hukum milik negara, melainkan sebagai perguruan tinggi pemerintah (PTP).

“Sekarang masih masa transisi dan harus tetap ada lembaga yang mengontrol rektor. Kita sekarang berusaha mengembalikan otoritas MWA,” kata Ade seusai mengadukan persoalan yang selama ini terjadi di UI kepada Komisi X DPR, Rabu (7/9/2011).

Ade menambahkan, MWA berencana memanggil Gumilar pada Rabu pekan depan untuk menjelaskan berbagai penyimpangan selama ini. Selain itu, MWA akan meminta agar Gumilar mengembalikan sistem yang telah diubah. Jika melihat sikap Gumilar selama ini, lanjut Ade, pihaknya menilai sistem itu tak akan diubah.

“Keputusan akan diberikan pada 28 September. Kalau menggunakan UU lama, dia bisa diberhentikan karena MWA dapat mengangkat dan memberhentikan rektor. Memang ini akan panjang kalau terjadi karena dia bisa banding, bisa ke PTUN, bisa juga mengadu ke menteri,” pungkas Ade

Perihal LKM Media Watch
Mass media are watchdogs. But who watch the media? Let's do it together. Watch this very powerful entity, for better journalism, better Indonesia, better world. http://www.sirikitsyah.wordpress.com

One Response to Ada Bias Media dalam Isu Rektor UI dan Pemberian Gelar DHC pada Arab Saudi?

  1. Mochammad mengatakan:

    Media masaa di negeri ini, terutama televisi, sepertinya cenderung mengedapankan isu yang berseberangan, seperti pihak yang kontra, bila ada dua pihak yang berkonflik.
    Mengenai judul di japos, itu hanya trik supaya orang membeli koran; apalagi kalau itu headline. Dibuat judul yang kontroversi.
    🙂 Salam,

    Mochammad
    http://mochammad4s.wordpress.com
    http://piguranyapakuban.deviantart.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s