Jurnalisme Halaman Depan

Kolom Antara.com

Senin pagi tanggal 12 September kemarin, saya dikejutkan halaman depan koran Jawa Pos. “Ojek Tewas, Warga Ambon Bentrok”. Berita dan foto Headline memenuhi lebar koran, tujuh kolom penuh. Fotonya spektakuler dan dramatis. Miris juga membaca berita itu, teringat peristiwa 1999-2002. Apakah Maluku kembali berdarah? Konflik horisontal lagi?

Tapi anehnya, Kompas di hari yang sama tak sedikitpun menyinggung berita itu di halaman depan. Tidak sebagai HL, atau berita kedua, bagian kiri atau kanan, atau bawah. Tidak ada. Kompas memilih HL yang “kurang bunyi”: Pemberdayaan Belum Efektif (ekonomi-urbanisasi); dan malah memberitakan peristiwa nun jauh di belahan bumi yang lain, peringatan 9/11 di New York, AS, di halaman depan (Tragedi 9/11, Suasana Duka Masih Terasa Kuat di AS). Karena penasaran, apakah kejadian Ambon ini ada sungguh, sudah kadaluarsa, atau Jawa Pos yang terlalu membesar-besarkannya, saya telusuri terus Kompas halaman demi halaman. Akhirnya ketemu juga berita itu, tanpa foto, di halaman dalam/belakang – halaman 15, dengan judul super soft: “Situasi Ambon Sudah terkendali”. Fotonya 3 kolom 10 cm.

Sebuah koran lagi yang tiap hari menemani kopi pagiku di teras rumah, adalah Surya. Dan HL Surya lain lagi: “Satu Desa Minum Air Tinja”, sangat membuat bulu roma merinding. Namun setelah ditelusuri, bukan air tinja yang dikonsumsi, melainkan air sungai yang kotor. Inilah akrobat pen-judul-an koran kuning: yang penting heboh, bombastis, dramatis; namun isi berita bisa saja tak sama dengan itu.

Halaman depan yang dramatis, seperti ditampilkan Jawa Pos tanggal 12 September itu, mengulang kembali keputusan Joseph Pulitzer di awal abad 20. Dia baru saja membeli The New York Post.  Pulitzer kemudian mengubah koran baik-baik dan sopan itu dengan apa yang disebutnya “front page journalism” (jurnalisme halaman depan), yaitu koran yang halaman depannya penuh warna, HL-nya berhuruf luar biasa besar dan tebal, fotonya bisa sepanjang lebar koran. Ini kontras dengan tradisi koran di AS waktu itu (seabad yang lalu), yang berita penting atau tidak pentingnya tak ada bedanya, halaman depan, dalam, atau belakang hampir sama saja tampilan dan efeknya.

Perbedaan halaman depan tiga koran pagi paling populer di Indonesia Timur ini mengingatkan saya pada masa Orde Baru, dimana semua koran memberitakan hal yang sama. Halaman satunya sama semua. Yang dikutip atau diwawancarai, tokohnya sama juga (paling bayak: Menpen Harmoko, lalu Mensesneg Moerdiono). Bisa dibayangkan betapa membosankan berita-berita di era Orba itu? Kalau ada keonaran atau kerusuhan, para pemimpin redaksi sudah dipanggil atau ditelepon Pangdam yang juga ketua Bakortanasda untuk dinasehati: jangan diliput, jangan dimuat, jangan dimuat di halaman depan, jangan pakai foto, dst. Pantas pers reformasi agak amburadul. Para insan pers tak pernah belajar dari kesalahan, wong tak pernah salah, kesalahan dicegah sebelum terjadi.

Begitu era Reformasi menjamin kebebasan pers, wajah koran kita tampak beringas, tanpa tedeng aling-aling, agak liar. Tahun 1999-2002 semua koran berpesta pora (euforia) mengumbar pengetahuannya ke hadapan publik, pantas atau tidak pantas, membahayakan atau tidak. Halaman depan benar-benar dijual habis-habisan. Libel, provokasi, trial by the press, semua ada. Sampai sekarang, di kota besar seperti Jakarta, Medan, Surabaya, ada koran-koran yang tidak malu menjadi the biggest selling yellow paper in town (koran kuning beroplag terbesar). Halaman depannya heboh, judulnya bombastis, yang kalau dibaca isinya, membuat pembaca jengkel karena judul dan isi tak sama atau tak terpenuhi janjinya.

Para pengusung kebebasan pers akan mengatakan bahwa “informasi yang bebas dan terbuka, seburuk apapun dampaknya, masih lebih baik daripada tak adanya informasi sama sekali”. Bagaimana kalau rakyat bereaksi atas berita bebas itu secara keliru (misinterpertasi)? “Rakyat harus belajar bertanggungjawab atas pengetahuan yang didapatnya, dan bagaimana dia menggunakan pengetahuan itu. Jawa Pos mungkin berharap, masyarakat Ambon atau Maluku yang membaca berita kerusuhan itu memutuskan sendiri: ingin mengupayakan perdamaian, atau mengobarkan perang lanjutan.

Ada pandangan bahwa Kompas menyembunyikan fakta. Ada kerusuhan besar di Ambon, Kompas menyembunyikannya di halaman dalam. Ada juga yang berpendapat Jawa Pos memperdagangkan tragedi, menyebarluaskan permusuhan. Sementara, Surya ingin bermain aman, ada berita Ambon di halaman depan, tetapi tidak utama. Sebagai koran lokal, Surya memilih ironi Jawa Timur: sebuah desa penduduknya mengkonsumsi air yang tak layak konsumsi.

Pers kita sekarang sedang menikmati kebebasannya dalam menunjukkan jati dirinya. Semua boleh berwajah apa saja. Tak ada sensor, apalagi breidel. Tak juga ada telepon atau briefing dari Panglima/Bakortanas. Kompas memilih berita damai, terkesan menutup mata, menutupi persoalan. Toh sebetulnya berita tidak disembunyikan; hanya ditempatkan secara tidak istimewa karena selera berita Kompas memang tidak kesana.

Jawa Pos, di lain pihak, bisa dianggap menyebarluaskan kebencian atau memprovokasi kerusuhan. Selera Jawa Pos jelas: tampilkan apa adanya, faktanya. Siapa tahu dengan menampilkan gambaran semacam itu, akan tumbuh kesadaran khalayak, utamanya masyarakat Ambon, untuk mencita-citakan dan merealisasikan perdamaian.

Sebagian kalangan yang skeptis memiliki pandangan yang lain tentang kerusuhan Ambon. “Jangan-jangan ini hanya pengalihan isu. Nazarudin semakin terpojok dan mau tak mau, cepat atau lambat, dia harus membuka informasinya untuk meringankan beban hukumannya (membela diri). Orang-orang yang resah inilah yang mencoba mengalihkan isu.”  Entahlah, tugas para politikus dan ahli hukum untuk mengawal pemerintahan yang bersih.

Tugas pengamat media dan pengajar ilmu jurnalisme adalah mencatat dan mengingatkan, tanpa bosan-bosan, bahwa media massa memiliki privilege untuk memilih apa yang hendak dimuat atau disiarkannya. Media massa, oleh sebab itu, mesti menggunakan privilegenya itu untuk kebaikan masyarakatnya. Media massa mesti menyadari efek berita terhadap pemikiran dan perilaku masyarakat.

Halaman depan yang rusuh dan berdarah-darah memang mengejutkan, memiriskan, namun mungkin perlu, agar rakyat tak dininabobokkan oleh berita seragam yang makin lama makin membosankan. Apalagi bila berita bersumber dari tersangka korupsi yang menuduh sana sini dengan ancaman hendak tutup mulut kalau ocehannya tak ditindaklanjuti. Tersangka korupsi tak memiliki privilege untuk mengancam tutup mulut. Dia harus dan wajib buka mulut. Kok bisa dia kira dia bisa tutup mulut? KPK benar-benar diuji nyalinya di sini, dan kita semua berharap media massa mengawal kasus ini, tanpa terpengaruh “ocehan” tersangka. Ya, berita kerusuhan Ambon perlu kita ketahui, tapi jangan mengaburkan upaya menggali kebenaran dari kasus-kasus korupsi.

Mudah-mudahan semangat front page journalism-nya Jawa Pos dilatarbelakangi semangat keterbukaan demi perbaikan. Fakta harus dibuka dan dicarikan solusinya. Bukan untuk menyebarluaskan kebencian, sebagaimana terjadi di awal-awal reformasi.

@ Sirikit Syah
15 September 2011

Perihal LKM Media Watch
Mass media are watchdogs. But who watch the media? Let's do it together. Watch this very powerful entity, for better journalism, better Indonesia, better world. http://www.sirikitsyah.wordpress.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s